Penyelidik KPK Ini Siap Buktikan Dirinya atau Firli yang Tak Berintegritas Penyelidik KPK Harun Al Rasyid. (MP/Fadhli)

MerahPutih.com - Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al Rasyid kecewa dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK yang menonaktifkan dirinya dan 74 pegawai lembaga antirasuah lainnya.

Harun merupakan personel KPK yang memimpin operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Nganjuk, Novi Rahman, pada Minggu (9/5). Harun mengaku siap membuktikan dirinya atau Ketua KPK Filri Bahuri yang tidak mempunyai integritas.

Baca Juga

Terungkap! Pegawai KPK yang Periksa Etik Firli Bahuri Ikut Dinonaktifkan

"Kami akan buktikan siapa sebenarnya yang tidak berintegritas, siapa yang tidak punya netralitas dan siapa yang radikal. Siapa pula yang sering bermain politik, siapa yang tidak steril dengan pihak-pihak yang berperkara," kata Harun kepada wartawan, Rabu (12/5).

Pernyataan Harun itu menyinggung Firli Bahuri yang sempat bertemu dengan mantan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi. Padahal, saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemprov NTB.

Pria kelahiran Palembang, Sumatera Utara, itu bahkan telah dijatuhi sanksi etik atas pertemuannya dengan TGB. Namun sebelum sanksi dijatuhkan, Firli ditarik kembali ke institusi asalnya Polri.

Jumpa pers KPK soal hasil tes alih status pegawai ke aparatur sipil negara (ASN), di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Setelah kembali ke lembaga antirasuah dan menjadi Ketua KPK, Firli diketahui menerima sanksi etik dari Dewan Pengawas KPK. Firli dijatuhi sanksi etik karena bergaya hidup mewah lantaran menggunakan helikopter dalam perjalanan pribadinya di Sumatera Selatan.

Harun menyebut, Firli telah berbuat zalim karena menonaktifkan 75 pegawai KPK. Untuk itu dia menyerukan seluruh elemen bangsa yang fokus terhadap agenda pemberantasan korupsi untuk melawan keputusan yang tidak adil tersebut.

"Kezaliman dan ketidakadilan ini harus kita lawan. Kita dalam arti bukan hanya 75 orang yang dinonaktifkan tersebut, tetapi seluruh elemen dan anak bangsa yang konsen dengan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Termasuk yang Terhormat Bapak Presiden tentunya," tegas Harun.

Penonaktifan 75 pegawai KPK tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. SK tertanggal 7 Mei tersebut ditandatangi oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Untuk salinan yang sah, diteken oleh Plh Kabiro SDM Yonathan Demme Tangdilintin. (Pon)

Baca Juga

Dewas KPK Tak Dilibatkan Tentukan Nasib Novel Baswedan Dkk

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terdakwa Suap Benur Suharjito Akui Diminta Commitment Fee Rp5 Miliar
Indonesia
Terdakwa Suap Benur Suharjito Akui Diminta Commitment Fee Rp5 Miliar

Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito mengakui adanya pemberian commitment fee untuk memuluskan perizinan ekspor benih lobster atau benur.

Pemkot Pastikan Wisatawan Bebas Berkunjung ke Solo
Indonesia
Pemkot Pastikan Wisatawan Bebas Berkunjung ke Solo

"Saya tidak melarang wisatawan luar kota berkunjung di Solo dan menginap di hotel. Mereka tidak masuk kategori dikarantina," tegas dia.

Azis Syamsuddin Jamin tidak Ada Pasal Selundupan di UU Ciptaker
Indonesia
Azis Syamsuddin Jamin tidak Ada Pasal Selundupan di UU Ciptaker

Azis menegaskan, DPR tidak berani memasukkan pasal selundupan

Ngaku Bukan Siapa-Siapa Moeldoko Sebelum Resmi Kudeta SBY dan AHY
Indonesia
Ngaku Bukan Siapa-Siapa Moeldoko Sebelum Resmi Kudeta SBY dan AHY

"Saya ini siapa sih? Saya ini apa? Biasa-biasa aja. Di Demokrat ada Pak SBY, ada putranya Mas AHY. Apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut ya?" kata Moeldoko, dua hari sebelum KLB.

Tak Proporsional BIN Disalahkan Gegara Djoko Tjandra Keluar Masuk Indonesia
Indonesia
Tak Proporsional BIN Disalahkan Gegara Djoko Tjandra Keluar Masuk Indonesia

Karena kalau melihat cerita dan kasusnya, banyak pihak oknum yang sudah diproses secara hukum

Penyebab Utama Penurunan Muka Tanah di Jakarta
Indonesia
Penyebab Utama Penurunan Muka Tanah di Jakarta

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengungkapkan penyebab utama terjadinya penurunan muka tanah terjadi di Jakarta.

KPK Tetapkan Bekas Pejabat Kemenkeu Angin Prayitno Aji Tersangka Suap Pajak
Indonesia
KPK Tetapkan Bekas Pejabat Kemenkeu Angin Prayitno Aji Tersangka Suap Pajak

KPK menetapkan bekas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji sebagai tersangka dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017.

Pembatasan Jawa-Bali, Satgas Yakin Corona Menurun dan Ekonomi Bangkit
Indonesia
Pembatasan Jawa-Bali, Satgas Yakin Corona Menurun dan Ekonomi Bangkit

Satgas berharap penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di sejumlah wilayah Pulau Jawa dan Bali dapat menekan angka kasus corona.

7 Hari Beruntun, Gerakan Buruh Jakarta Gelar Demo Tuntut Batalkan UU Cipta Kerja
Indonesia
7 Hari Beruntun, Gerakan Buruh Jakarta Gelar Demo Tuntut Batalkan UU Cipta Kerja

Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) menggelar aksi unjuk rasa menolak omnibus law UU Cipta Kerja.

OJK Setujui Korea Ambil Alih Bank Bukopin
Indonesia
OJK Setujui Korea Ambil Alih Bank Bukopin

Induk usaha KB Kookmin Bank yaitu KB Financial Group (KBFG) yang merupakan grup finansial terbesar di Korea Selatan, juga disetujui menjadi ultimate shareholder Bank Bukopin.