Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkoba Diupayakan dengan Rehabilitasi Jaksa Agung RI ST Burhanuddin (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin meminta jajarannya untuk mengoptimalisasi penyelesaian penanganan kasus penyalahgunaan narkotika dengan rehabilitasi.

Hal tersebut tertuang dalam Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

Baca Juga

Wacanakan Hukum Mati Koruptor, Jaksa Agung Dinilai Alihkan Isu Ganda Riwayat Pendidikan

Dalam Bab IV tentang Penuntutan dalam pedoman itu, tertulis jenis dan persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum. Yaitu terdiri atas rehabilitasi medis dan sosial. Mereka yang bisa direhabilitasi yaitu tersangka yang melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yang merupakan penyalah guna.

Kualifikasi sebagai penyalah guna terdiri atas penyalah guna narkotika (vide Pasal 1 angka 15 UU Narkotika), korban penyalahgunaan narkotika (vide penjelasan Pasal 54 UU Narkotika), atau pecandu narkotika (vide Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).

"Memperhatikan sistem peradilan pidana yang saat ini cenderung punitif, tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkotika," jelas Burhanuddin dalam keterangannya, Senin (8/11).

Menurut Burhanuddin, isu kelebihan kapasitas telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan kriminal yang bersifat strategis.

Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Foto: Kejagung)
Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Foto: Kejagung)

Salah satunya dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jaksa, selaku pengendali perkara berdasarkan asas dominus litis dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan.

Menurut ST Burhanuddin, penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi merupakan mekanisme tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan restoratif.

"Dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan pelaku yang bersifat victimless crime," tuturnya.

Sebagai informasi, pedoman Nomor 18 Tahun 2021 ini terdiri dari sembilan Bab dengan ruang lingkup meliputi prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Khususnya melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa.

Baca Juga

Rencana Hukuman Mati Cuma Jargon Politik Jaksa Agung

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, Pedoman Jaksa Agung Nomor 18/2021 tersebut menjadi acuan bagi penuntut umum dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Pedoman tersebut mulai berlaku pada 1 November 2021.

"Latar belakang dikeluarkannya pedoman tersebut adalah memperhatikan sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif, yang tecermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (overcrowding) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkotika," kata Leonard.

Sejak pedoman berlaku, maka penanganan kasus penyalahgunaan narkotika yang perkaranya belum dilimpahkan ke pengadilan dapat mengacu pada Pedoman Nomor 18/2021. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Upacara Pembukaan PON XX Papua Paling Lama 90 Menit
Indonesia
Upacara Pembukaan PON XX Papua Paling Lama 90 Menit

Mereka tidak boleh pergi ke mana-mana

 DPR Sahkan APBN 2022, Ini Besarannya
Indonesia
DPR Sahkan APBN 2022, Ini Besarannya

Dalam APBN 2022 telah disepakati asumsi ekonomi makro yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, laju inflasi tiga persen, nilai tukar rupiah Rp 14.350 per dolar AS, serta tingkat bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 Tahun 6,8 persen.

Berikan Vaksin Ketiga kepada Pejabat Negara Dinilai tidak Etis
Indonesia
Berikan Vaksin Ketiga kepada Pejabat Negara Dinilai tidak Etis

"Bukan memberikan vaksin booster untuk pihak berkuasa," kata Wirya dalam keterangan persnya, Kamis (26/8).

Kenaikan Mobilitas di Tempat Perbelanjaan Terjadi Hampir Seluruh Provinsi
Indonesia
Kenaikan Mobilitas di Tempat Perbelanjaan Terjadi Hampir Seluruh Provinsi

Sebanyak 29 provinsi telah terjadi kenaikan mobilitas masyarakat ke pusat perbelanjaan.

Mendagri Minta Gubernur NTT Urus Perseteruan Bupati Alor dengan Mensos Risma
Indonesia
Mendagri Minta Gubernur NTT Urus Perseteruan Bupati Alor dengan Mensos Risma

"Kemendagri menyerahkan sepenuhnya penyelesaian persoalan itu kepada Gubernur NTT sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian

KPK Ingatkan Gubernur Kaltara Soal Komitmen Antikorupsi
Indonesia
KPK Ingatkan Gubernur Kaltara Soal Komitmen Antikorupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri bersama dua Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango dan Lili Pintauli menerima audiensi Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/2).

Puan Minta Kepala Daerah Jujur soal Data COVID-19
Indonesia
Puan Minta Kepala Daerah Jujur soal Data COVID-19

Kepala Daerah di seluruh Indonesia diminta jujur soal data kasus COVID-19 yang terjadi di wilayahnya. Karena keterbukaan itu akan bermanfaat guna menentukan langkah pengendalian pandemi di setiap daerah.

Buntut Prajurit TNI Tewas Ditembak, Perwira Diminta Lakukan Pengawasan ke Anggota
Indonesia
Buntut Prajurit TNI Tewas Ditembak, Perwira Diminta Lakukan Pengawasan ke Anggota

Azis meminta seluruh elemen masyarakat dan pihak lain tidak mudah terprovokasi

Direktur KPK Nilai Pemecatan 51 Pegawai Bentuk Pembangkangan Terhadap Jokowi
Indonesia
Direktur KPK Nilai Pemecatan 51 Pegawai Bentuk Pembangkangan Terhadap Jokowi

"Tentu ini adalah bentuk dari suatu pembangkangan dari lembaga negara karena Presiden sudah jelas menyatakan bahwa 75 pegawai bisa dilakukan pembinaan pendidikan kedinasan sehingga dia tidak harus menjadi keluar dari KPK dan dia bisa menjadi bagian dari pegawai-pegawai terbaik dari pemberantasan korupsi," ucap Giri

Bima Arya Minta Wisata Malam Kebun Raya Bogor Dihentikan
Indonesia
Bima Arya Minta Wisata Malam Kebun Raya Bogor Dihentikan

Wali Kota Bima Arya meminta pengelola Kebun Raya Bogor (KRB) menghentikan operasional wisata malam dengan cahaya lampu atau glow.