Penyelenggaraan Umrah Kini Bebas PPN 1 Persen Lho Jamaah umrah asal Temanggung, Jawa Tengah, gagal berangkat di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (27/2). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Merahputih.com - Kementerian Agama mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Sehingga, penyelenggaraan umrah sekarang tidak lagi dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 1% dari jumlah tagihan.

"Alhamdulillah kita apresiasi terbitnya PMK ini. Penyelenggaraan umrah kini bebas PPN 1%, kecuali untuk kunjungan selain Makkah dan Madinah," ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Nizar di Jakarta, Senin (27/7).

Baca Juga

Jemaah Umrah Dilarang Masuk Arab Saudi, Pemerintah Indonesia Diminta Jangan Diam

Nizar mengatakan, Kementerian Agama ikut mengusulkan pembebasan pajak ini. Menurutnya, pada 18 Juli 2019, pihaknya bersurat ke Dirjen Pajak tentang Penetapan Penyelenggaraan Umrah sebagai Jasa Perjalanan Ibadah. Surat itu menjelaskan bahwa umrah termasuk pada perjalanan ibadah (keagamaan) dan bukan perjalanan wisata.

"Sehingga, jamaah yang akan melaksanakan ibadah umrah maupun PPIU yang menyelenggarakan mestinya tidak dikenakan pajak," jelas Nizar.

Hal itu, didasarkan pada Pasal 4A ayat (3) UU 42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pasal tersebut mengatur pengecualian atas pengenaan PPN di mana salah satunya adalah kelompok jasa di bidang agama.

"Pasal 1 UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga mendefinisikan umrah sebagai kegiatan ibadah berupa berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahallul," jelasnya.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim menambahkan, Kemenag juga ikut aktif mengawal penyusunan PMK tersebut. Menurut Arfi, Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus beberapa kali diundang Ditjen Pajak dalam pembahasan PMK, mulai proses pembahasan awal hingga finalisasi draf.

"Proses ini berjalan secara sinergis dalam rangka pelayanan dan perlindungan agar jamaah dapat tenang melaksanakan ibadah tanpa berpikir pajaknya," tuturnya.

Jamaah umrah asal Lombok, Nusa Tenggara Barat meninggalkan ruang tunggu menuju hotel setelah batal berangkat ke Arab Saudi di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, Kamis, (27/2/2020). Sebanyak 1.300 jamaah umrah batal berangkat ke tanah suci Mekkah, Arab Saudi dikarenakan kebijakan Raja Salman tentang penutupan akses kunjungan jamaah umrah asal Indonesia untuk sementara dan dalam waktu yang tidak ditentukan. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
Jamaah umrah asal Lombok, Nusa Tenggara Barat meninggalkan ruang tunggu menuju hotel setelah batal berangkat ke Arab Saudi di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, Kamis, (27/2/2020). Sebanyak 1.300 jamaah umrah batal berangkat ke tanah suci Mekkah, Arab Saudi dikarenakan kebijakan Raja Salman tentang penutupan akses kunjungan jamaah umrah asal Indonesia untuk sementara dan dalam waktu yang tidak ditentukan. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2020 diundangkan pada 23 Juli 2020. PMK ini mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Pasal 3 PMK ini, sebagaimana dikutip Antara, mengatur jasa tertentu dalam kelompok jasa keagamaan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai meliputi: jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lain di bidang keagamaan.

Jasa lain di bidang keagamaan yang dimaksud adalah jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh pemerintah dan jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh biro perjalanan wisata. Penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh pemerintah meliputi jasa penyelenggaraan ibadah haji reguler, serta jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, ke Makkah dan Madinah.

Sedangkan jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh biro perjalanan wisata, meliputi:

1. Jasa penyelenggaraan ibadah Haji Khusus dan/atau penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah ke Kota Makkah dan Kota Madinah

2. Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah ke Kota Yerusalem dan/atau Kota Sinai kepada peserta perjalanan yang beragama Kristen.

3. Jasa penyelenggaran perjalanan ibadah ke Vatikan dan/atau Kota Lourdes kepada peserta perjalanan yang beragama Katolik.

Baca Juga

Ribuan Jemaah Umrah Jadi Korban Penutupan Penerbangan ke Arab Saudi

4. Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah ke Kota Uttar Pradesh dan/atau Kota Haryana kepada peserta perjalanan yang beragama Hindu.

5. Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah ke Kota Bodh Gaya dan/atau Kota Bangkok kepada peserta perjalanan yang beragama Buddha.

6. Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah ke Kota Qufu kepada peserta perjalanan yang beragama Khonghucu. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pembunuh Editor Metro TV Belum Terungkap, DPR 'Sentil' Polri
Indonesia
Pembunuh Editor Metro TV Belum Terungkap, DPR 'Sentil' Polri

Menyikapi hal tersebut, Komisi III DPR RI mendorong agar kepolisian segera mengungkap pelaku dan motif pembunuhan itu.

Update COVID-19 Indonesia: Kasus Positif 10.843, Meninggal 831
Indonesia
Update COVID-19 Indonesia: Kasus Positif 10.843, Meninggal 831

Jumlah itu didapat berdasarkan hasil pendataan sejak 1 Mei 2020 hingga 2 Mei 2020 pukul 12.00 WIB.

YLKI Anggap Penggratisan Tagihan Listrik Selama 3 Bulan Salah Sasaran
Indonesia
YLKI Anggap Penggratisan Tagihan Listrik Selama 3 Bulan Salah Sasaran

"Sebab mayoritas konsumennya bekerja dari rumah," jelas Tulus

Jakarta Zona Merah, Anies Diminta Kembali Berlakukan PSBB
Indonesia
Jakarta Zona Merah, Anies Diminta Kembali Berlakukan PSBB

"Jadi mari gubernur Jakarta, Anies Baswedan konsentrasi pada penegakan pelaksanaan PSBB serta Protokol Kesehatan di Jakarta," ucap Tigor.

Menteri Trenggono dan Sekjen PDIP Lulus Wisuda Bareng Profesi Insinyur
Indonesia
Menteri Trenggono dan Sekjen PDIP Lulus Wisuda Bareng Profesi Insinyur

GM memecahkan rekor dengan telah melantik 1367 lulusan berprofesi insinyur

Suami Jaksa Pinangki, AKBP Napitupulu Yogi Ikut Bantu Tukar Uang Suap dari Djoko Tjandra
Indonesia
Suami Jaksa Pinangki, AKBP Napitupulu Yogi Ikut Bantu Tukar Uang Suap dari Djoko Tjandra

Pinangki menerima uang suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dari Djoko Tjandra melalui pengusaha Andi Irfan Jaya senilai USD500 ribu.

Tetap Waras sebagai Pimpinan DPRD DKI, Berprasangka Baik pada Allah
Hiburan & Gaya Hidup
Tetap Waras sebagai Pimpinan DPRD DKI, Berprasangka Baik pada Allah

Jika manusia berperilaku baik pada Allah dan mahluk hidup lainnya, niscaya akan dilindungi dari segala penyakit.

Presiden Lebanon Sebut Ledakan Akibat Timbunan 2.750 Ton Amonium Nitrat
Dunia
Presiden Lebanon Sebut Ledakan Akibat Timbunan 2.750 Ton Amonium Nitrat

Aoun menyatakan bahwa penimbunan zat berbahaya tersebut "tidak dapat diterima" karena dilakukan secara serampangan.

Perbaiki Ekonomi, Kelas Menengah Didorong Berwisata
Indonesia
Perbaiki Ekonomi, Kelas Menengah Didorong Berwisata

pemerintah harus dapat meningkatkan upaya-upaya kampanye protokol kesehatan pada pusat perbelanjaan, hotel, pariwisata, restoran yang clean and clear.

2 Pegawai Positif COVID-19, Kampus ISI Solo Lockdown 7 Hari
Indonesia
2 Pegawai Positif COVID-19, Kampus ISI Solo Lockdown 7 Hari

Dua pegawai Institut Seni Indonesia (ISI) Solo, Jawa Tengah, terpapar COVID-19.