Penyelenggara Private Party di Depok Akui Acaranya Tak Berizin Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan, saat memberikan keterangan di Gedung Ditreskrimum Polda Metro, Jakarta, Kamis (2/6/2022). ANTARA/Yogi Rachman

MerahPutih.com - Polisi terus mengusut kasus private party yang diisi pesta bikini di sebuah rumah mewah di Kota Depok.

Teranyar, polisi sudah memeriksa penyelenggara.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, dari hasil pemeriksaan polisi, penyelenggara mengakui kegiatan private party yang digelar di rumah itu tidak memiliki izin.

Baca Juga:

Polisi Gerebek Pesta Ilegal di Depok, Harga Tiket Sampai Rp 8 Juta

"Itu kegiatan kawula muda saja," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/6).

Zulpan menjelaskan, penyelenggaraan kegiatan yang mengundang keramaian harus meminta izin terlebih dahulu ke pihak kepolisian. Apalagi, pesta ini memungut biaya.

Berbeda halnya kalau pesta dalam kapasitas mengundang keluarga. Itu tak perlu izin polisi dan sebatas izin ke RT setempat saja.

"Tetapi kalau ini event organizer ini harus ada izinnya, apalagi clubbing itu kan harus di kafe dan harus ada izinnya," jelas Zulpan.

Polda Metro juga memastikan tidak ada pesta seks maupun narkoba terkait kegiatan private party tersebut.

Sejauh ini, pihak kepolisian masih mendalami unsur pidana terkait private party tersebut.

"Nanti unsur pidananya di mana nanti penyidik yang mendalaminya," tuturnya.

Baca Juga:

Hewan Ternak di Depok Bebas Penyakit Mulut dan Kuku

Sebelumnya, Kasat Polres Metro Depok AKBP Yogen Heroes Baruno menyampaikan, harga tiket yang dipatok panitia bagi peserta mencapai Rp 300 ribu sampai lebih dari Rp 8 juta per orang.

"Sekitar itulah harganya bahkan bisa lebih," kata Yogen.

Untuk paket VIP peserta mendapatkan bonus beberapa botol minuman beralkohol.

Aparat sempat menemukan 10 kotak alat kontrasepsi di salah satu kamar.

Mengenai tempat kejadian, Yogen menjelaskan, memang rumah itu kosong dan biasa disewakan pemiliknya untuk berbagai kegiatan. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Senang Industri Baterai Listrik di Batang Bisa Serap 20 Ribu Tenaga Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Yasonna Usul Bandar Narkoba Dimiskinkan, Pemakainya 'Dihilangkan'
Indonesia
Yasonna Usul Bandar Narkoba Dimiskinkan, Pemakainya 'Dihilangkan'

Kemenkumham juga melakukan pengembangan fitur rehabilitasi narkotika pada sistem database pemasyarakatan

Bekas Anak Buah Juliari Hadapi Sidang Putusan Kasus Bansos
Indonesia
Bekas Anak Buah Juliari Hadapi Sidang Putusan Kasus Bansos

Adi Wahyono dan Matheus Joko bakal menghadapi sidang putusan atas kasus dugaan suap pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek

Ganjil Genap di DKI Diperpanjang, Catat Jadwal dan Lokasinya
Indonesia
Ganjil Genap di DKI Diperpanjang, Catat Jadwal dan Lokasinya

aturan tersebut mulai berlaku 14 Desember 2021 sampai 3 januari 2022.

Pemerintah Indonesia Temui Taliban di Qatar, Apa yang Dibahas?
Indonesia
Pemerintah Indonesia Temui Taliban di Qatar, Apa yang Dibahas?

Taliban menyampaikan akan menunjuk pejabat sementara di beberapa posisi

[HOAKS atau FAKTA] Video Pasien Meninggal 15 Menit setelah Divaksin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Video Pasien Meninggal 15 Menit setelah Divaksin

Video tersebut juga disertai dengan narasi yang menyatakan bahwa pasien dalam video tersebut meninggal 15 menit setelah divaksin.

Skema Menuju Endemi COVID-19 Menunggu Evaluasi Mudik
Indonesia
Skema Menuju Endemi COVID-19 Menunggu Evaluasi Mudik

Masa transisi dari pandemi COVID-19 ke endemi akan berlangsung selama enam bulan. Masa transisi tersebut akan digunakan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

PKB Sebut Big Data Luhut Bisa Jadi Referensi Penundaan Pemilu 2024
Indonesia
PKB Sebut Big Data Luhut Bisa Jadi Referensi Penundaan Pemilu 2024

"Big data biasanya untuk bisnis, pariwisata, kesehatan, itu juga namanya real time. Sekarang bagi PKB, big data itu penting juga ternyata digunakan sebagai salah satu referensi," jelas dia.

94 Pelaku Usaha Sistem Digital Diwajibkan Setor PPN ke Negara
Indonesia
94 Pelaku Usaha Sistem Digital Diwajibkan Setor PPN ke Negara

Dirjen Pajak telah menunjuk 94 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang berkewajiban memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PN Surabaya Belum Dapat Keterangan Resmi KPK, Ruangan Hakim Itong Belum Digeledah
Indonesia
PN Surabaya Belum Dapat Keterangan Resmi KPK, Ruangan Hakim Itong Belum Digeledah

Pengadilan Negeri Surabaya masih menunggu surat resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penangkapan hakim dan panitera pengganti.

Ganjar Pranowo: Urusan Capres, Urusan Ibu Mega
Indonesia
Ganjar Pranowo: Urusan Capres, Urusan Ibu Mega

Ganjar Pranowo siap mengikuti segala arahan dan keputusan Megawati Soekarnoputri