Penyelenggara Pemilu Harus Mampu Citrakan Dirinya Sebagai Figur Imparsial Ilustrasi. (MP/Teresa Ika).

MerahPutih.com - Untuk mengatasi berbagai isu krusial, perlu adanya pemetaan dan terobosan teknis dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2024

Menurut Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, sistem teknologi informasi (TI) yang sudah ada perlu dilanjutkan dan diperkuat (sustainability). Caranya dengan peningkatan derajat keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitasnya.

Baca Juga

Survei Indostrategic: Golkar Terlempar dari Tiga Besar Jika Pemilu Digelar Hari Ini

Selain itu, menata efektivitas bimbingan teknis (bimtek) dan redistribusi beban petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan pengawas lapangan.

Disebutkan pula dalam rekomendasi itu bahwa keterbukaan perlu diperkuat, termasuk akses pada rekam jejak calon anggota legislatif (caleg). Namun, kata Titi, bukan menutup, melainkan melindungi data.

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

Di samping itu, road map (peta jalan) strategi komunikasi penjangkauan publik yang efektif dalam melawan disinformasi, fitnah, dan hoaks pemilu.

Rekomendasi itu juga menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu harus mampu mencitrakan dirinya sebagai figur imparsial, kompeten, dan inklusif. Hal ini, kata Titi, harus dijaga maksimal sejak seleksi calon penyelenggara pemilu berlangsung.

"Perlu pula perhatian optimal untuk mengatasi kesenjangan pengelolaan pemilu di daerah Indonesia timur, tertinggal, terdepan, dan terluar," kata Titi dikutip Antara, Kamis (30/12).

Isi rekomendasi berikutnya terkait dengan mekanisme tripartit antarpenyelenggara pemilu perlu dikelola baik. Penyamaan persepsi dalam pembentukan peraturan teknis dan patuh pada mekanisme prosedural yang ada, tanpa harus mencederai kemandirian masing-masing lembaga dalam melaksanakan kewenangannya.

"Kembali ke khitah tupoksi kelembagaan, yakni pelaksana, pengawas, dan penyelesaian sengketa, serta penegak etik," kata Titi yang pernah yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Baca Juga

Pimpinan DPR Tegaskan Tak Ada Aturan Pemilu Digelar 2027

Selain itu, lanjut dia, mengubah paradigma pengawasan dari berorientasi pada "waskat penyelenggara" ke pengawasan untuk pemilu bebas dan adil.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya, pengawasan internal mesti dirancang maksimal sebagai prevensi untuk lindungi muruah kelembagaan penyelenggara pemilu yang merupakan aktor utama dalam wujudkan pemilu yang bebas dan adil. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Positif COVID-19 di SMA Warga Solo Bertambah Jadi 21 Orang
Indonesia
Kasus Positif COVID-19 di SMA Warga Solo Bertambah Jadi 21 Orang

Dari hasil tersebut sebanyak sembilan orang dinyatakan positif COVID-19. Dengan demikian total ada 21 orang positif corona di SMA Warga Solo.

Transisi Energi, Pemerintah Bakal Tetapkan Pertalite Pengganti Premium
Indonesia
Transisi Energi, Pemerintah Bakal Tetapkan Pertalite Pengganti Premium

Premium RON 88 saat ini hanya digunakan oleh tujuh negara saja. Volume yang digunakan pun sangat kecil.

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Dapat Gelar Amirul Amanah dari Arab Saudi
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Dapat Gelar Amirul Amanah dari Arab Saudi

Anies Baswedan mendapat jubah dari President of the Holy Quran Councils, Al Syekh Muafaq Bin Kadasa Al Ghamd.

Rantis Polisi Kena Tembak Saat Aparat-KKB Saling Baku Tembak
Indonesia
Rantis Polisi Kena Tembak Saat Aparat-KKB Saling Baku Tembak

Baku tembak terjadi antara aparat dengan kelompok Numbuk Telenggen

Penunjukkan Emir Moeis Jadi Komisaris Anak Usaha BUMN Lecehkan Konstitusi
Indonesia
Penunjukkan Emir Moeis Jadi Komisaris Anak Usaha BUMN Lecehkan Konstitusi

"Memilih eks pesakitan korupsi uang negara menjadi pejabat publik dan atau komisaris anak BUMN sekalipun, menurut saya merupakan pelecehan nilai moralitas, kepantasan publik dan nilai semangat konstitusi," kata Hengky

Empat Kecamatan di Bangkalan Madura Lockdown
Indonesia
Empat Kecamatan di Bangkalan Madura Lockdown

Kapolda Jatim berharap,seluruh masyarakat, khususnya di Bangkalan. Untuk memahami penanganan COVID-19, yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun daerah, dengan menerapkan 3T.

Pembayaran Fee Formula E dari Utang, Pemprov DKI Berpotensi Langgar PP 12/2019
Indonesia
Pembayaran Fee Formula E dari Utang, Pemprov DKI Berpotensi Langgar PP 12/2019

Anggaran commitment fee Formula E dialokasikan di APBD-P 2019 sebesar Rp 360 miliar

Anak Dibawah 18 Tahun Dipertimbangan Diberi Vaksin COVID-19
Indonesia
Anak Dibawah 18 Tahun Dipertimbangan Diberi Vaksin COVID-19

Sinovac dan Pfizer sudah bisa digunakan untuk kelompok umur di bawah 18 tahun

Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional Telah Cair Rp 744 Triliun
Indonesia
Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional Telah Cair Rp 744 Triliun

Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,51 persen (yoy) pada Kuartal III-2021.

Simpang 7 Palang Joglo Solo Bikin Macet, Menhub Kebut Proyek Elevated Railway
Indonesia
Simpang 7 Palang Joglo Solo Bikin Macet, Menhub Kebut Proyek Elevated Railway

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen menghilangkan perlintasan sebidang di Solo.