Penyelenggara Pemilu Harus Mampu Citrakan Dirinya Sebagai Figur Imparsial Ilustrasi. (MP/Teresa Ika).

MerahPutih.com - Untuk mengatasi berbagai isu krusial, perlu adanya pemetaan dan terobosan teknis dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2024

Menurut Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, sistem teknologi informasi (TI) yang sudah ada perlu dilanjutkan dan diperkuat (sustainability). Caranya dengan peningkatan derajat keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitasnya.

Baca Juga

Survei Indostrategic: Golkar Terlempar dari Tiga Besar Jika Pemilu Digelar Hari Ini

Selain itu, menata efektivitas bimbingan teknis (bimtek) dan redistribusi beban petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan pengawas lapangan.

Disebutkan pula dalam rekomendasi itu bahwa keterbukaan perlu diperkuat, termasuk akses pada rekam jejak calon anggota legislatif (caleg). Namun, kata Titi, bukan menutup, melainkan melindungi data.

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

Di samping itu, road map (peta jalan) strategi komunikasi penjangkauan publik yang efektif dalam melawan disinformasi, fitnah, dan hoaks pemilu.

Rekomendasi itu juga menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu harus mampu mencitrakan dirinya sebagai figur imparsial, kompeten, dan inklusif. Hal ini, kata Titi, harus dijaga maksimal sejak seleksi calon penyelenggara pemilu berlangsung.

"Perlu pula perhatian optimal untuk mengatasi kesenjangan pengelolaan pemilu di daerah Indonesia timur, tertinggal, terdepan, dan terluar," kata Titi dikutip Antara, Kamis (30/12).

Isi rekomendasi berikutnya terkait dengan mekanisme tripartit antarpenyelenggara pemilu perlu dikelola baik. Penyamaan persepsi dalam pembentukan peraturan teknis dan patuh pada mekanisme prosedural yang ada, tanpa harus mencederai kemandirian masing-masing lembaga dalam melaksanakan kewenangannya.

"Kembali ke khitah tupoksi kelembagaan, yakni pelaksana, pengawas, dan penyelesaian sengketa, serta penegak etik," kata Titi yang pernah yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Baca Juga

Pimpinan DPR Tegaskan Tak Ada Aturan Pemilu Digelar 2027

Selain itu, lanjut dia, mengubah paradigma pengawasan dari berorientasi pada "waskat penyelenggara" ke pengawasan untuk pemilu bebas dan adil.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya, pengawasan internal mesti dirancang maksimal sebagai prevensi untuk lindungi muruah kelembagaan penyelenggara pemilu yang merupakan aktor utama dalam wujudkan pemilu yang bebas dan adil. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Krisis Guru Hantui Kota Solo
Indonesia
Krisis Guru Hantui Kota Solo

Pada 2021, Solo memberikan formasi PPPK guru sebanyak 296. Sedangkan yang lolos hanya 272 guru dari berbagai jenjang pendidikan. Total, Solo masih kurang 24 guru PPPK dari total usulan.

Ketum Peradi Bersatu Minta Advokat Jaga Etika, Jangan Remehkan Aparat Hukum
Indonesia
Ketum Peradi Bersatu Minta Advokat Jaga Etika, Jangan Remehkan Aparat Hukum

Seharusnya advokat dalam mengeluarkan pernyataan senantiasa berdasarkan fakta yuridis yang dapat dipertanggung jawabkan

Jadi Mangkunegoro X, GPH Bhre Tak Bisa Berziarah Lagi ke Makam Ayahnya
Indonesia
Jadi Mangkunegoro X, GPH Bhre Tak Bisa Berziarah Lagi ke Makam Ayahnya

Puro Mangkunegaran akhirnya menunjuk GPH Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwo sebagai KGPAA Mangkunegoro X.

 [HOAKS atau FAKTA]: NU Gelar Lomba Meriahkan Natal 2021
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: NU Gelar Lomba Meriahkan Natal 2021

Poster yang berlatar belakang warna merah tersebut menyebutkan beberapa kategori perlombaan yaitu lomba rohani gereja, lomba pidato, dll,

KPK Pergoki Pejabat Pemkot Ambon Bakar Dokumen Bukti Suap Wali Kota
Indonesia
KPK Pergoki Pejabat Pemkot Ambon Bakar Dokumen Bukti Suap Wali Kota

Bukti dokumen yang dibakar itu diduga terkait kasus suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang Alfamidi pada 2020 yang menjerat Wali Kota nonaktif Ambon, Richard Louhenapessy.

Saksi Sebut Azis Syamsuddin Aktif Minta Bantuan Robin Urus Perkara di KPK
Indonesia
Saksi Sebut Azis Syamsuddin Aktif Minta Bantuan Robin Urus Perkara di KPK

Maskur menyebut Azis berperan aktif meminta bantuan dirinya dan eks penyidik KPK Stepanus Robin Patujju untuk mengurus perkara di lembaga anti rasuah.

2.321 Personel Gabungan Amankan Kunker Jokowi di Boyolali dan Sukoharjo
Indonesia
2.321 Personel Gabungan Amankan Kunker Jokowi di Boyolali dan Sukoharjo

Sebanyak 2.321 personel gabungan akan amankan kunker Presiden Jokowi pada Kamis (11/8) besok tersebut.

Kinerja Legislasi DPR Tetap Terjaga Meski Aktivitas Dibatasi
Indonesia
Kinerja Legislasi DPR Tetap Terjaga Meski Aktivitas Dibatasi

“Kinerja tetap dijaga, karena DPR masih beraktivitas dengan melakukan rapat-rapat dengan pembatasan yang ketat dan penerapan protokol kesehatan yang disiplin,” kata Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, Jumat (4/2)

Soal Penulisan Nama Bung Karno, Guruh: Sukarno Bukan Soekarno!
Indonesia
Soal Penulisan Nama Bung Karno, Guruh: Sukarno Bukan Soekarno!

Menurut Guruh, penulisan Soekarno tidak dibenarkan karena itu merupakan ejaan van Ophuijsen. Menulis nama itu pada ejaan bahasa Indonesia yang resmi, yakni Sukarno.

Ridwan Kamil Intens Berkomunikasi dengan Golkar
Indonesia
Ridwan Kamil Intens Berkomunikasi dengan Golkar

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dikabarkan bakal bergabung dengan Partai Golkar jelang Pemilu 2024.