Penyelenggara Pemilu Diminta Tegakkan Kedisiplinan Protokol Kesehatan saat Pilkada 2020 Ilustrasi Pilkada. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang digelar pada 9 Desember mendatang terasa sangat berbeda dibandingkan dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19.

Ketua Umum Perkumpulan Muda Indonesia (Permindo) Putri Khairunnisa berharap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 harus tetap dilaksanakan meskipun dalam pandemi virus corona atau COVID-19. Sebab, tak ada satu pun negara termasuk Indonesia yang mengetahui kapan pandemi ini akan berakhir.

“Presiden Jokowi mengatakan penyelenggaraan pilkada harus dilakukan dengan cara baru yakni dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sosial,” kata Nissa dalam Diskusi Webinar Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Muda Indonesia Pandemi COVID-19: Wujudkan Demokrasi Substantif dan Optimisme Dalam Pilkada Serentak 2020 belum lama ini.

Baca Juga

Debat Gibran Vs Bajo Diadakan Dua Putaran

Menurutnya, semua pihak penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, aparat pemerintah, jajaran keamanan, penegak hukum, seluruh aparat TNI/Polri, tokoh masyarakat, organisasi aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan jadi jangan biarkan penyelenggara pemilu berjalan sendiri untuk mensukseskan pilkada serentak ini.

“Oleh karena itu, sekali lagi kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada harus dilakukan, ditegakkan, tidak ada tawar-menawar lagi,” ucap dia.

Dikatakannya, cara baru ini harus bisa diterapkan dengan maksimal agar masyarakat tidak menjadi korban dari ada nya pesta demokrasi, jadi ini bisa disebut “Dari Rakyat untuk rakyat”. Jadi makna ini bukan berlaku untuk demokrasi saja tapi ini sama hal nya seperti menjalani kebiasaan dalam pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19.

“Jadi jangan hanya menjadi relawan kampanye tapi harus bisa menjadi relawan covid-19 untuk mensukseskan Pilkada serentak 2020 berjalan aman, damai, sejuk, jujur, adil dan tentunya aman dari COVID-19,” katanya.

Dikatakannya, ada beberapa solusi untuk pelaksanaan nya, pertama semua peserta bisa membawa masker dan sanitizer. Kedua, Pemodelan epidiomologis untuk menetapkan jarak social distansing yang diisesuaikn dengan protokol kesehatan pemerintah pusat.

“Ketiga, partai politik dan kandidat harus bisa mendukung kampanye peran COVID-19,” jelasnya.

Diskusi Webinar Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Muda Indonesia Pandemi COVID-19: Wujudkan Demokrasi Substantif dan Optimisme Dalam Pilkada Serentak 2020

Sementara itu, Sekjen PB HMI dr. Taufan Tuarita menuturkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung (demokratis) dan pemilu serentak oleh rakyat merupakan suatu proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak yang berkualitas dan memenuhi derajat kompetisi yang sehat, maka persyaratan dan tata cara pemilihan Kepala Daerah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

“Secara umum dikatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung itu lebih demokratis,” kata dia.

Setidaknya, lanjutnya, ada dua alasan mengapa gagasan pemilihan langsung dianggap perlu: Pertama; untuk membuka pintu bagi tampilnya kepala daerah yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri.

“Kedua untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan ditengah jalan,” sambungnya.

Gugun Gumilar (Duta Muda PBB 2013, Founder of IDEA Indonesia) Sebagaimana telah disebutkan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa Pemilu menjadi penting bagi sebuah negara demokrasi? Pertama, melalui Pemilu dapat dibangun basis dan konsep demokrasi.

Kedua, Pemilu melegitimasi sistem politik. Ketiga, mengabsahkan kepemimpinan politik. Keempat, pemilu sebagai unsur pokok partisipasi politik di negara-negara demokrasi.

"Oleh karena itu, dari sudut pandang teori pemilihan umum mempunyai makna sebagai salah satu sarana untuk instrumen penting bagi demokrasi. Hak dan kewajiban rakyat yang dikenal sebagai right on candidat dan right to be vote untuk berpartisipasi dalam pemilihan telah diatur dalam UUD 1945, maupun dalam konvensi internasional. Negara mempunyai kewenangan untuk membatasi peran serta atau partisipasi warga negara sepanjang tidak bertentangan dengan norma yang diatur dalam konstitusi,” paparnya.

Kelima, tambahnya, pelaksanaaan Pilkada tetap berjalan akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat dengan meningkatnya permintaan alat peraga untuk mendukung pelaksanaan kampanye dan pilkada.

Ketua Umum Perempuan Milenia Indonesia Nadia Yulianda mengemukakan bahwa beranjak dari berbagai problem dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, maka perlu dilakukan berbagai langkah konsolidasi dalam berdemokrasi. Konsolidasi demokrasi merupakan upaya dinamis yang perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

“Setidaknya, saat ini kita dihadapkan pada tiga fenomena sosial yang mengharuskan adanya evaluasi atas sistem, kultur, dan aturan berdemokrasi,” tuturnya.

Pertama, kata dia, sistem demokrasi dalam konteks pemilihan kepala daerah yang menggantungkan kedaulatan rakyat ternyata tidak selalu menghasilkan kepala daerah yang bertindak sesuai aspirasi rakyat.

Baca Juga

Pilkada Papua Bisa Tiru Aceh Dengan Akomodir Partai Lokal

Kedua, penyelenggaraan pemerintahan cenderung tidak stabil, tidak efektif dan cenderung terjadi politisasi jabatan dalam birokrasi. Ketiga, berjalannya demokrasi tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Problem ini perlu dipikirkan langka-langkah perbaikan dan pembenahan sistem Pilkada itu sendiri dalam kontek demokrasi Indonesia, khususnya demokrasi Pancasila yang sesuai dengan kultur dan idelologi bangsa Indonesia,” pungkasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolres Jakbar: Sebentar Lagi Imam Besar Hadir, Jangan Menyalakan Petasan
Indonesia
Kapolres Jakbar: Sebentar Lagi Imam Besar Hadir, Jangan Menyalakan Petasan

Imbauan itu disanggupi massa yang berada di sekitaran Jalan Letjen S Parman

 Pemprov DKI Ngotot Proses Lelang ERP Diulang, Ini Alasannya
Indonesia
Pemprov DKI Ngotot Proses Lelang ERP Diulang, Ini Alasannya

Syafrin mengklaim keputusan pembatalan lelang ulang yang dilakukan Anies, telah sesuai asas-asas umum permerintah yang baik.

Lion Air Setop Semua Layanan Penerbangan Umrah di 13 Kota
Indonesia
Lion Air Setop Semua Layanan Penerbangan Umrah di 13 Kota

Penghentian juga berdasar Surat Edaran Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentang Penghentian Sementara Rute Penerbangan ke Saudi Arabia.

Bawaslu Solo Kembali Aktifkan Panwascam dan Panwaskel
Indonesia
Bawaslu Solo Kembali Aktifkan Panwascam dan Panwaskel

"Mulai hari ini (Minggu) 64 anggota Panwascam dan Panwaskel kita aktifkan lagi untuk mengawasi tahapan Pilwakot Solo yang dilakukan KPU Solo," kata Budi

Kerja Sama Indonesia-Turki Diharap Dapat Segera Temukan Vaksin COVID-19
Indonesia
Kerja Sama Indonesia-Turki Diharap Dapat Segera Temukan Vaksin COVID-19

Menurut Puan, pembicaraan tersebut dalam rangka perayaan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Turki

Pemerintah Awasi Empat WNI Terpapar Virus Corona di Jepang
Indonesia
Pemerintah Awasi Empat WNI Terpapar Virus Corona di Jepang

Pemerintah menyiapkan opsi penggunaan KRI Soeharso untuk mengevakuasi 74 WNI yang dikarantina Jepang di kapal pesiar Diamond Princess.

RSD Wisma Atlet Rawat 1.398 Pasien Positif COVID-19
Indonesia
RSD Wisma Atlet Rawat 1.398 Pasien Positif COVID-19

Secara keseluruhan, jumlah pasien yang menjalani rawat inap di RSD Wisma Atlet berjumlah 1.400 orang

 Albertchinno Wakili Sampoerna Academy ke Olimpiade Matematika SEAMO X 2020 di Gold Coast Australia
Indonesia
Albertchinno Wakili Sampoerna Academy ke Olimpiade Matematika SEAMO X 2020 di Gold Coast Australia

"Aku mudah-mudahan dapat gold medal," kata Albert sapaan Akrab Albertchinno di kawasan Kuningan Jakarta Selatan

Ada Indikasi Penipuan dalam Kasus Gagal Bayar Jiwasraya
Indonesia
Ada Indikasi Penipuan dalam Kasus Gagal Bayar Jiwasraya

Terungkap fakta baru dalam Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya yakni adanya indikasi penipuan yang menguntungkan salah satu pihak.

KPK Tahan Eks Bupati Bogor Rahmat Yasin
Indonesia
KPK Tahan Eks Bupati Bogor Rahmat Yasin

Rahmat Yasin ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi.