Penyelenggara Formula E Studi Banding ke Arab Saudi Diriyah e-Prix, Saudi Arabia. Foto: diriyah-eprix.com

MerahPutih.com - Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Ikatan Motor Indonesia (IMI) terus melakukan persiapan menjelang penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta, Juni mendatang.

Untuk menyukseskan event kelas dunia itu, kedua lembaga tersebut melakukan studi banding ke Diriyah ePrix, Arab Saudi. Kegiatan itu merupakan bagian dari pre-event Formula E sebelum nantinya event tersebut dilaksanakan di Jakarta.

Baca Juga

PAN DKI Sayangkan Banyak Pihak Doakan Formula E Gagal

“Mereka juga sekarang sedang di Diriyah sedang melihat. Persiapan pre-eventnya bagaimana harus tahu dengan FEO," kata Direktur Utama Jakpro, Widi Amanasto saat dihubungi awak media, Kamis (27/1).

Lanjut dia, kunjungan tim ke Arab Saudi juga untuk mengikuti agenda rapat dengan Formula E Operation (FEO).

Widi menjelaskan, perwakilan penyelenggara Formula E Jakarta bakal mempelajari cara panitia menyusun dan mengatur kegiatan balap mobil bertaraf internasional itu.

"Intinya adalah panitia harus persiapannya bagaimana, pre-eventnya seperti apa , penanganan seperti apa,” ujar dia.

Baca Juga

PDIP Endus Dua Dugaan Penyebab Tender Sirkuit Formula E Gagal

Nantinya setelah studi banding, gelaran di Formula tetap disesuaikan dengan lokal budaya yang ada di Jakarta.

“Disesuaikan dengan local wisdom seperti apa pre-eventnya. Kira-kira begitu tapi saya juga tunggu laporan dari tim IMI yang ke sana,” tuturnya.

Widi tegaskan, untuk anggaran keberangkatan ke Diriyah, sebagian menggunakan dana dari Jakpro dan dari IMI. (Asp)

Baca Juga

Ketua DPRD DKI Pesimistis Sirkuit Formula E Dapat Selesai Tepat Waktu

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ganjil Genap di Jakarta Tetap Berlaku di Tengah Ledakan Kasus Omicron
Indonesia
Ganjil Genap di Jakarta Tetap Berlaku di Tengah Ledakan Kasus Omicron

Dengan demikian, penindakan hukum terhadap kendaraan yang melanggar kawasan ganjil-genap tetap berjalan seperti biasa.

COVID-19 Melonjak, Satgas Bandung Usul WFH Kembali 75 Persen
Indonesia
COVID-19 Melonjak, Satgas Bandung Usul WFH Kembali 75 Persen

Saat ini, jumlah kasus aktif mencapai 1.188 orang atau ada kenaikan 86 orang. Jika diakumulatif, sudah mulai rata-rata di atas 100 orang.

Bos Perusahaan Pinjol Ilegal Ditangkap saat Hendak Kabur ke Turki
Indonesia
Bos Perusahaan Pinjol Ilegal Ditangkap saat Hendak Kabur ke Turki

Bareskrim Polri membekuk WJS alias BH alias JN, otak dari koperasi simpan pinjam (KSP) yang menaungi sejumlah aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal.

Obyek Wisata Dengan Jarak 5 Kilometer dari Lereng Merapi Ditutup
Indonesia
Obyek Wisata Dengan Jarak 5 Kilometer dari Lereng Merapi Ditutup

Sejak 5 November 2020 hingga hari ini, Gunung Merapi kini memiliki dua kubah lava, yaitu kubah lava barat daya dan kubah lava tengah kawah.

Kalah di PTUN Jakarta, Anies 'Dihukum' Keruk Kali Mampang
Indonesia
Kalah di PTUN Jakarta, Anies 'Dihukum' Keruk Kali Mampang

Pemprov DKI dan Gubernur Anies dihukum wajib menjalankan sebagian gugatan

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Terancam Dipenjara akibat Melanggar Aturan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Terancam Dipenjara akibat Melanggar Aturan

Beredar sebuah video melalui media sosial YouTube bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terancam dipenjara, lantaran terbukti melanggar aturan.

Usut Kasus Walkot Richard, KPK Geledah Kantor SKPD Ambon
Indonesia
Usut Kasus Walkot Richard, KPK Geledah Kantor SKPD Ambon

Penggeledahan terkait kasus dugaan suap soal persetujuan izin prinsip pembangunan cabang toko ritel Alfamidi di Kota Ambon pada 2020 yang menjerat Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy.

Jadi Tersangka, Yahya Waloni Dijerat Pasal Berlapis
Indonesia
Jadi Tersangka, Yahya Waloni Dijerat Pasal Berlapis

Yahya Waloni sempat dilaporkan oleh kelompok masyarakat

RDP dengan DPR, KPK Minta Tambahan Anggaran Rp 403 Miliar
Indonesia
RDP dengan DPR, KPK Minta Tambahan Anggaran Rp 403 Miliar

Jumlah tersebut lebih besar dari pagu anggaran indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 1.093.22 miliar. Untuk itu, Firli meminta tambahan anggaran belanja sebesar Rp 403.03 miliar

[HOAKS atau FAKTA]: MPR Setujui Jokowi 3 Periode
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: MPR Setujui Jokowi 3 Periode

Tidak ada yang menyebutkan bahwa MPR menyetujui Presiden Jokowi untuk menjabat sebagai presiden untuk tiga periode.