Penyekatan Mudik Diklaim Berkontribusi Bagi Penurunan Kasus COVID-19 Pemudik dari Jabodetabek dilakukan penyenprotan disenfektan di Terminal Giri Adipura, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. (MP/Ismail)

Merahputih.com - Kebijakan Polri melakukan penyekatan pemudik saat Hari Raya Idulfitri yang dilakukan dalam bagian Operasi Ketupat 2021 dinilai mampu membantu menekan kasus COVID-19.

Anggota Komisi IX DPR, Darul Siska menilai, polisi telah melakukan pendekatan tegas namun humanis kepada masyarakat.

"Penyekatan tersebut tentu berkontribusi bagi penurunan potensi angka penyebaran COVID-19," kata Darul saat dikonfirmasi awak media, Jakarta, Jumat (4/6).

Baca Juga:

Pemudik Lolos Masuk Jateng Diprediksi Capai 1 Juta Orang

Selain melakukan penyekatan, Polri sendiri melakukan pengetasan terhadap seluruh masyarakat dengan Swab Antigen pada saat arus mudik dan balik. "Karena pada waktu penyekatan juga dilakukan pemeriksaan surat keterangan atau bukti negatif COVID-19," ujar Darul.

Menurut dia, operasi penyekatan aparat kepolisian memang masih terdapat beberapa catatan untuk proses evaluasi kedepannya. Tetapi, dengan adanya kebijakan tersebut dapat mengurangi pertumbuhan virus corona yang jauh lebih tinggi.

Ilustrasi pengaturan lalu lintas. (Foto: TMC Polda Metro Jaya).

Dengan kata lain, apabila tidak diterapkannya kebijakan penyekatan maka pertumbuhan virus corona dewasa ini akan jauh lebih tinggi. "Apalagi di daerah tujuan mudik dan maupun dikota tempat mereka bermukim atau bekerja," ucap Darul yang juga politikus Golkar ini.

Diketahui, Polri memulai Operasi Ketupat 2021 untuk menyekat pemudik selama masa larangan berlangsung pada 6-17 Mei 2021. Kemudian dilakukan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) terkait hal itu sampai tanggal 31 Mei.

Baca Juga:

WNA Masuk Indonesia Saat Mudik Dilarang, Anggota DPR: Masyarakat Butuh Keadilan

Titik penyekatan itu tersebar dari wilayah Sumatera Selatan hingga Bali. Adapun rincian titik yang disiapkan di masing-masing provinsi ialah, Polda Sumsel (10 titik), Polda Lampung (9 titik), Polda Banten (16 titik), Polda Metro Jaya (14 titik). Kemudian, Polda Jawa Barat (158 titik), Polda Jawa Tengah (85 titik), Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (10 titik), Polda Jawa Timur (74 titik), dan Polda Bali (5 titik).

Kebijakan penyekatan merupakan implementasi dari adanya larangan Pemerintah terkait mudik. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan penularan virus COVID-19. Selain pos penyekatan, Polri juga menyiapkan pos pengamanan untuk mengantisipasi terkait gangguan Kamtibmas dan Kamtibselcarlantas. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Prabowo Minta TNI Solid untuk Jaga Pesatuan Bangsa
Indonesia
Prabowo Minta TNI Solid untuk Jaga Pesatuan Bangsa

Prabowo juga meminta kepada seluruh prajurit TNI untuk senantiasa menjaga sinergitas

Komnas HAM Sebut Penembakan 4 Anggota FPI Pelanggaran HAM
Indonesia
Komnas HAM Sebut Penembakan 4 Anggota FPI Pelanggaran HAM

Komnas HAM memaparkan hasil investigasi peristiwa tewasnya enam laskar FPI pada 27 November 2020 lalu. Hasilnya, Komnas HAM menyatakan tewasnya 4 orang laskar FPI merupakan pelanggaran HAM.

600 Pegawai KPK yang Lulus TWK Minta Pelantikan ASN Ditunda
Indonesia
600 Pegawai KPK yang Lulus TWK Minta Pelantikan ASN Ditunda

Dengan demikian, pegawai yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 1.274 pegawai. Para pegawai yang lulus TWK rencananya bakal dilantik pada Selasa (1/6) besok.

Pelaku Tabrak Lari Pesepeda di Bundaran HI Terancam 3 Tahun Penjara
Indonesia
Pelaku Tabrak Lari Pesepeda di Bundaran HI Terancam 3 Tahun Penjara

Pengemudi mobil jenis Mercy series C300 berpelat nomor polisi B 1728 SAQ melarikan diri seusai menabrak pesepeda di kawasan Bundaran HI.

Menteri Trenggono dan Sekjen PDIP Lulus Wisuda Bareng Profesi Insinyur
Indonesia
Menteri Trenggono dan Sekjen PDIP Lulus Wisuda Bareng Profesi Insinyur

GM memecahkan rekor dengan telah melantik 1367 lulusan berprofesi insinyur

Anies Percepat Izin Pembangunan Gedung dan Rumah
City Property
Anies Percepat Izin Pembangunan Gedung dan Rumah

Upaya ini dilakukan karena Pemprov DKI meyakini industri properti dapat mendongkrak pemulihan ekonomi di masa pandemi.

Polisi yang Lakukan Pungli Pengurusan SIM Bakal Diturunkan Pangkatnya
Indonesia
Polisi yang Lakukan Pungli Pengurusan SIM Bakal Diturunkan Pangkatnya

Sementara upaya lainnya yakni dengan melakukan peningkatan pengawasan melalui CCTV dan kotak pengaduan

[HOAKS atau FAKTA]: Di Sukoharjo, Hajatan dan Hiburan Diperbolehkan oleh Bupati
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Di Sukoharjo, Hajatan dan Hiburan Diperbolehkan oleh Bupati

kun Facebook bernama Kelik Chilik Mega Mendung memposting sebuah gambar tangkapan layar dari artikel berita Solopos.com dengan judul “BUPATI SUKOHARJO: Penyelenggara Hajatan disukoharjo Sudah Diperbolehkan, Termasuk Acara”.

Kejar Pertumbuhan 7 Persen, Tito Ingatkan APBD Digunakan Buat Belanja Produktif
Indonesia
Kejar Pertumbuhan 7 Persen, Tito Ingatkan APBD Digunakan Buat Belanja Produktif

Mendagri terus mendorong agar pemerintah daerah mempercepat eksekusi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang menjadi bagian dari program nasional untuk mengendalikan pandemi.

Berbelanja di Supermarket Diwajibkan Punya Aplikasi PeduliLindungi
Indonesia
Berbelanja di Supermarket Diwajibkan Punya Aplikasi PeduliLindungi

Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi bakal diwajibkan jika ingin masuk ke supermarket dan hipermarket di Jawa-Bali, mulai 14 September 2021.