Penyekatan Mudik Berakhir, Tercatat 3,4 Juta Kendaraan Keluar dan Masuk Jakarta Suasana antrean tes usap antigen posko kesehatan arus balik pemudik di Kilometer 34B Jalan Tol Ruas Jakarta-Cikampek arah Jakarta pada Senin (31/5) pukul 09.00 WIB. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah

MerahPutih.com - Operasi Ketupat 2021 dan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) yang berakhir 31 Mei 2021 diklaim berjalan aman dan lancar.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Istiono menyampaikan Operasi Ketupat dimulai sejak 6-17 Mei selama peniadaan mudik dan KRYD dimulai sejak 18 hingga 31 Mei 2021, telah memantau arus balik Lebaran 2021, termasuk melakukan pemeriksaan random tes usap antigen terhadap kendaraan yang memasuki wilayah Jabodetabek.

Baca Juga:

Polda Metro Perpanjang Operasi Penyekatan Arus Balik

"Kami sampaikan informasi data data yang masuk ke kita bahwa kendaraan telah dilakukan pemeriksaan dari 15-31 Mei secara nasional berjumlah 1.056.510. Kemudian yang membawa dokumen lengkap 698.627 orang, yang dilakukan tes usap antigen 357.883 orang dan yang kedapatan positif sebanyak 1.466 orang,” jelas Istiono.

Kakorlantas memaparkan, sejak 22 April, kendaraan yang keluar Jakarta mencapai 3,4 juta. Sementara hingga 31 Mei, kendaraan yang balik ke Jakarta mencapai 3.486.000 kendaraan.

“Artinya masyarakat yang menuju Jateng Jabar sudah kembali semuanya ke Jakarta bahkan lebih,” jelasnya.

Istiono menegaskan, meski Operasi Ketupat maupun KRYD telah berakhir, operasi di kewilayahan untuk monitoring arus lalu lintas tetap diberlakukan dan segala keputusan arus lalu lintas diserahkan ke wilayah.

"Untuk menekan penyebaran COVID-19, kami tetap melaksanakan monitoring, pengelolaan pengendalian mobilitas masyarakat pada hari-hari libur di daerah lokasi wisata dan juga penerapan di PPKM Mikro dan zona-zona merah," ujar Istiono.

Kakorlantas Istiono. (Foto: Antara)
Kakorlantas Istiono. (Foto: Antara)

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengapresiasi kinerja Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri sebagai pelaksanaan Operasi Ketupat 2021, karena dinilai memuaskan.

Komisioner Kompolnas Pudji Hartanto Iskandar mengakui Kompolnas tidak mendapatkan komplain apapun terkait pelaksanaan Operasi Ketupat 2021 yang artinya kinerja Korlantas Polri dan jajaran untuk melayani masyarakat selama Operasi Ketupat 2021 dalam rangka peniadaan mudik berjalan dengan baik.

Kompolnas sebagai pengawas eksternal, ada 4 hal yang menjadi fokus untuk diawasi selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2021. Pertama, terkait sumber daya manusia (SDM), Pudji menyebut secara kualitas dan kuantitas mumpuni.

"Pertama melihat daripada sumber Daya manusianya, petugasnya. Kami konsentrasi terhadap kualitas daripada anggota yang melaksanakan tugas. SDM-nya cukup,” jelasnya.

Yang kedua kuantitas, jumlah anggotanya memadai atau tidak. Kemudian hal yang lain, berkaitan dengan metode.

"Inovasi untuk melaksanakan kebijakan pelarangan mudik ini sudah baik dengan adanya penyekatan karena pandemi COVID-19 masih ada," kata Pudji.

Terkait sarana dan prasarana selama Operasi Ketupat 2021, Pudji mengaku puas karena kebijakan Polri Presisi diterapkan jajaran Korlantas dengan baik.

"Yang ketiga berkaitan dengan masalah material. Yaitu kaitan dengan peralatan. Tapi saya lihat peralatan tadi mencukupi, karena kebijakan Kapolri dengan presisi ini kan berat sehingga peralatan yang ada di operasi ketupat ini cukup baik," terangnya.

Terkait anggaran, lanjut Pudji, Kompolnas mengawasi betul anggaran yang disiapkan Korlantas Polri dalam operasi ketupat 2021.

"Keempat, anggaran. Ini yang menjadi tolak ukur daripada Kompolnas melakukan pengawasan. Kita pantau kita arahkan," kata Pudji. (Knu)

Baca Juga:

Penyekatan Tol Solo-Semarang, Puluhan Orang Terpaksa Jalani Swab Test

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Panitia Pernikahan Anak Rizieq Janji Terapkan Prokes, Siap Jaga Jarak
Indonesia
Panitia Pernikahan Anak Rizieq Janji Terapkan Prokes, Siap Jaga Jarak

Seluruh tamu undangan agar bawa masker cadangan

Jokowi Minta Aparat Tak Bersikap Kasar Pada Pedagang
Indonesia
Jokowi Minta Aparat Tak Bersikap Kasar Pada Pedagang

Menurut Presiden, sejumlah peristiwa yang terjadi di daerah seperti pemukulan pemilik warung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak perlu terjadi

Badan POM Butuh Data Tambahan Vaksin Sinopharm dan Sputnik V
Indonesia
Badan POM Butuh Data Tambahan Vaksin Sinopharm dan Sputnik V

Setelah EUA terbit, selanjutnya masih perlu dilakukan pemantauan

Mabes Polri Ajukan Permintaan Proses Ekstradisi Jozeph Zhang
Indonesia
Mabes Polri Ajukan Permintaan Proses Ekstradisi Jozeph Zhang

"Hasil rapatnya adalah yang pertama mengirimkan permohohan ekstradisi atas nama JPZ," kata Ramadhan dalam jumpa pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Jumat (30/4).

Pengamat Duga KLB Demokrat Dibuat untuk Gagalkan AHY Nyapres
Indonesia
Pengamat Duga KLB Demokrat Dibuat untuk Gagalkan AHY Nyapres

Jerry menyoroti sikap Moeldoko terhadap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono

PPKM Darurat Hari Pertama Dianggap Lancar, Tapi Kita Tidak Sedang Baik-baik Saja
Indonesia
Polri Siagakan Ribuan Anggota DVI Hadapi Bencana Alam
Indonesia
Polri Siagakan Ribuan Anggota DVI Hadapi Bencana Alam

Para anggota Brimob Polri menjadi garda terdepan membantu masyarakat dalam penanggulangan bencana alam.

Djoko Tjandra Ngaku Sempat Diajak Rahmat Bertemu Ma'ruf Amin
Indonesia
Djoko Tjandra Ngaku Sempat Diajak Rahmat Bertemu Ma'ruf Amin

Berita Terkini, Indonesia Banget, Berita Terbaru, Berita Hari ini, Berita Terkini hari ini, Berita Online, Kabar Terkini, Info Terkini, Berita Hangat, Berita Hari ini Terbaru, Berita Nasional, Berita Internasional

Anak Buah Anies Minta Umat Muslim Jakarta Beli Hewan Kurban Lewat Online
Indonesia
Anak Buah Anies Minta Umat Muslim Jakarta Beli Hewan Kurban Lewat Online

Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta meminta umat muslim di ibu kota memanfaatkan situs jual beli online untuk membeli hewan kurban.

Pemerintah Segera Kirimkan Supres Calon Panglima TNI ke DPR
Indonesia
Pemerintah Segera Kirimkan Supres Calon Panglima TNI ke DPR

Pemerintah segera mengajukan surat presiden (Surpres) yang berisi sosok calon Panglima TNI.