Penyebaran Corona Masih Tinggi, tidak Etis Jokowi Berlakukan Kebijakan New Normal Presiden Jokowi. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Pengurus Besar Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-PBNU) mengkritisi wacana pemerintah Joko Widodo yang bakal memberlakukan new normal.

Menurut Ketua RMI-PBNU Abdul Ghofarozzin program itu tak sesuai dengan fakta di lapangan dimana jumlah dan Pertumbuhan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih tinggi dan mengkhawatirkan. Persebarannya juga makin meluas.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: DIY Jadi Wilayah Percontohan 'New Normal'

"Sementara prasyarat untuk mencegah penularan COVID-19, terutama jaga jarak (social/physical distancing), semakin sulit diwujudkan," kata Abdul dalam keteranganya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/5).

Jokowi
Presiden Jokowi dan Iriana. Foto: ANTARA

Abdul beranggapan, tak etis jika pemrrintah memunculkan wacana new normal. Seharusnya, disaat keadaan demikian pemerintah tetap waspada dan memastikan aturan seperti PSBB dapat berjalan secara efektif. Namun, justru yang dirasakan adalah pelonggaran terhadap PSBB dan pemerintah akan segera melaksanakan New Normal.

"Hal ini sangat beresiko bagi makin luas dan besarnya persebaran COVID-19 termasuk dalam lembaga Pendidikan," imbuh Abdul.

Di sisi lain, Abdul memandang, terhadap Pesantren, pemerintah belum memiliki perhatian dan kebijakan khusus untuk menangani COVID-19. Tetapi, tiba-tiba pemerintah mendorong agak terlaksana New Normal dalam kehidupan pesantren. Hal demikian tentu saja mengkhawatirkan.

"Alih-alih untuk menyelamatkan pesantren dari COVID-19, pesantren yang berbasis komunitas dan cenderung komunal justru dapat menjadi klaster baru pandemi corona. Sesuatu yang sepatutnya dihindari," ungkap dia.

Abdul mendesak pemerintah seharusnya fokus pada kebijakan pemerintah yang kongkrit dan berpihak sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menjaga pesantren dari resiko penyebaran Corona.

"Berikan dukungan fasilitas kesehatan untuk pemenuhan pelaksanaan protokol kesehatan, seperti rapid test, hand sanitizer, akses pengobatan dan tenaga ahli kesehatan" jelas Abdul.

Lalu, perlu ditingkatkannya dukungan sarana dan fasilitas pendidikan meliputi fasilitas pembelajaran online bagi santri yang belum bisa kembali ke pesantren dan biaya pendidikan (Syahriyah/SPP dan Kitab ) bagi santri yang terdampak secara ekonomi.

Baca Juga

New Normal, Cara Unik Restoran Dunia Atur Jarak Sosial Pelanggan

Apabila tidak ada kebijakan nyata untuk 3 (tiga) hal diatas maka RMI-PBNU menyarankan pesantren memperpanjang masa belajar di rumah.

"RMI-PBNU juga menghimbau agar setiap keputusan yang diambil terkait dengan nasib pesantren harus melibatkan kalangan pesantren," pungkas Abdul. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cara Pemkot Jaktim Normalisasi Saluran Air Mampet
Indonesia
Cara Pemkot Jaktim Normalisasi Saluran Air Mampet

Penyemprotan air bertekanan tinggi dari armada pompa pemadam kebakaran dapat memudahkan normalisasi saluran

Bendera Merah Putih Sepanjang 1.000 Meter akan Dikibarkan di Puncak Gunung Penanggungan
Indonesia
Bendera Merah Putih Sepanjang 1.000 Meter akan Dikibarkan di Puncak Gunung Penanggungan

Acara pengibaran bendera itu akan dilangsungkan tepat di Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia pada Senin (17/8).

Proyek Sirkuit MotoGP Mandalika Mulai Bersihkan Lahan
Indonesia
Proyek Sirkuit MotoGP Mandalika Mulai Bersihkan Lahan

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sudah tidak perlu khawatir lagi dengan gangguan sengketa lahan.

Sering Kritisi Pemerintah, 'Duo Nyinyir' Ini Malah Diganjar Bintang Mahaputra Naraya
Indonesia
Kematian akibat COVID-19 Lebih 900.000 Jiwa
Dunia
Kematian akibat COVID-19 Lebih 900.000 Jiwa

Amerika Serikat masih menjadi negara di dunia yang paling parah dilanda virus corona.

Kemendagri Belum Pernah Terima Informasi Djoko Tjandra Jadi WNA Papua Nugini
Indonesia
Kemendagri Belum Pernah Terima Informasi Djoko Tjandra Jadi WNA Papua Nugini

Menurutnya, dalam database kependudukan Djoko Tjandra tercatat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

MA Dipuji Terbitkan Perma Progresif Koruptor Rp100 M ke Atas Dibui Seumur Hidup
Indonesia
MA Dipuji Terbitkan Perma Progresif Koruptor Rp100 M ke Atas Dibui Seumur Hidup

Kehadiran Perma itu akan membatasi dan mengawasi para hakim yang kerap bermain dengan kekuasaan yudikatif yang dimilikinya

Kejagung Telusuri Aset Tersangka Korupsi PT Asabri di Kalimantan
Indonesia
Kejagung Telusuri Aset Tersangka Korupsi PT Asabri di Kalimantan

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menelusuri aset para tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri. Penyidik saat ini sedang mendalami informasi aset yang berada di Kalimantan.

RUU Data Pribadi Batasi Usia Bebas Main Medsos Harus 17 Tahun
Indonesia
RUU Data Pribadi Batasi Usia Bebas Main Medsos Harus 17 Tahun

General Data Protection Regulation (GDPR), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Uni Eropa menetapkan batasan usia 16 tahun.

IPW Minta Kapolri Copot Kapolda Sultra Usai Sebar Hoaks TKA Asal Tiongkok
Indonesia
IPW Minta Kapolri Copot Kapolda Sultra Usai Sebar Hoaks TKA Asal Tiongkok

Ucapan mantan Dir Intelkam Polda Metro Jaya itu bisa meruntuhkan kepercayaan publik