Penyebaran Corona Masih Tinggi, tidak Etis Jokowi Berlakukan Kebijakan New Normal Presiden Jokowi. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Pengurus Besar Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-PBNU) mengkritisi wacana pemerintah Joko Widodo yang bakal memberlakukan new normal.

Menurut Ketua RMI-PBNU Abdul Ghofarozzin program itu tak sesuai dengan fakta di lapangan dimana jumlah dan Pertumbuhan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih tinggi dan mengkhawatirkan. Persebarannya juga makin meluas.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: DIY Jadi Wilayah Percontohan 'New Normal'

"Sementara prasyarat untuk mencegah penularan COVID-19, terutama jaga jarak (social/physical distancing), semakin sulit diwujudkan," kata Abdul dalam keteranganya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/5).

Jokowi
Presiden Jokowi dan Iriana. Foto: ANTARA

Abdul beranggapan, tak etis jika pemrrintah memunculkan wacana new normal. Seharusnya, disaat keadaan demikian pemerintah tetap waspada dan memastikan aturan seperti PSBB dapat berjalan secara efektif. Namun, justru yang dirasakan adalah pelonggaran terhadap PSBB dan pemerintah akan segera melaksanakan New Normal.

"Hal ini sangat beresiko bagi makin luas dan besarnya persebaran COVID-19 termasuk dalam lembaga Pendidikan," imbuh Abdul.

Di sisi lain, Abdul memandang, terhadap Pesantren, pemerintah belum memiliki perhatian dan kebijakan khusus untuk menangani COVID-19. Tetapi, tiba-tiba pemerintah mendorong agak terlaksana New Normal dalam kehidupan pesantren. Hal demikian tentu saja mengkhawatirkan.

"Alih-alih untuk menyelamatkan pesantren dari COVID-19, pesantren yang berbasis komunitas dan cenderung komunal justru dapat menjadi klaster baru pandemi corona. Sesuatu yang sepatutnya dihindari," ungkap dia.

Abdul mendesak pemerintah seharusnya fokus pada kebijakan pemerintah yang kongkrit dan berpihak sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menjaga pesantren dari resiko penyebaran Corona.

"Berikan dukungan fasilitas kesehatan untuk pemenuhan pelaksanaan protokol kesehatan, seperti rapid test, hand sanitizer, akses pengobatan dan tenaga ahli kesehatan" jelas Abdul.

Lalu, perlu ditingkatkannya dukungan sarana dan fasilitas pendidikan meliputi fasilitas pembelajaran online bagi santri yang belum bisa kembali ke pesantren dan biaya pendidikan (Syahriyah/SPP dan Kitab ) bagi santri yang terdampak secara ekonomi.

Baca Juga

New Normal, Cara Unik Restoran Dunia Atur Jarak Sosial Pelanggan

Apabila tidak ada kebijakan nyata untuk 3 (tiga) hal diatas maka RMI-PBNU menyarankan pesantren memperpanjang masa belajar di rumah.

"RMI-PBNU juga menghimbau agar setiap keputusan yang diambil terkait dengan nasib pesantren harus melibatkan kalangan pesantren," pungkas Abdul. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkab Gunung Kidul Raup Rp413 Juta dari Serbuan Wisatawan saat Libur Panjang
Indonesia
Pemkab Gunung Kidul Raup Rp413 Juta dari Serbuan Wisatawan saat Libur Panjang

"Total pendapatan asli daerah yang kami dapatkan dari kunjungan wisatawan ini sebesar Rp413,8 juta," tutur Hary.

 Calon Independen di Pilwalkot Solo Klaim Sudah Kumpulkan 35.000 KTP Dukungan
Indonesia
Calon Independen di Pilwalkot Solo Klaim Sudah Kumpulkan 35.000 KTP Dukungan

Korlap Ormas Tikus Pithi Hanata Baris, Sutrisno, mengungkapkan tim pasangan Bagyo dan FX Supardjo saat ini masih bekerja keras mengumpulkan e-KTP dukungan dan diinput ke SILON. J

Dua Bulan, Polisi Amankan 10 Begal Sepeda dari Enam TKP
Indonesia
Dua Bulan, Polisi Amankan 10 Begal Sepeda dari Enam TKP

Yang kami sayangkan banyak korban yang tidak melaporkan

Polisi Periksa Saksi dari PT Kimia Farma Terkait Kasus Pelecehan di Bandara Soetta
Indonesia
Polisi Periksa Saksi dari PT Kimia Farma Terkait Kasus Pelecehan di Bandara Soetta

enyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum tenaga kesehatan saat rapid test di Bandara Soekarno-Hatta terus berlanjut.

31 WNA Jemaah Tabligh di Masjid Al Muttaqien Positif COVID-19
Indonesia
31 WNA Jemaah Tabligh di Masjid Al Muttaqien Positif COVID-19

Tim Suku Dinas Kesehatan Jakut secara intens juga memonitor kesehatan kepada para jemaah

Rencana Pemulangan Eks Kombatan ISIS, Begini Kata Fadli Zon
Indonesia
Rencana Pemulangan Eks Kombatan ISIS, Begini Kata Fadli Zon

Pemerintah memiliki kewajiban melindungi setiap warganya termasuk WNI eks simpatisan ISIS.

Akui Ciduk Aktivis Ravio Patra Semalam, Polisi: Statusnya Masih Saksi
Indonesia
Akui Ciduk Aktivis Ravio Patra Semalam, Polisi: Statusnya Masih Saksi

Penangkapan di daerah di Jalan Gelora, Menteng, Jakarta Pusat

Pemulangan WNI Alumni ISIS Bisa jadi Bom Waktu
Indonesia
Pemulangan WNI Alumni ISIS Bisa jadi Bom Waktu

Gagasan untuk memulangkan WNI eks anggota ISIS ke tanah air, mesti dipikirkan secara matang untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara

Hindari Kontak Fisik, Masyarakat Diminta Bertransaksi Nontunai di Transportasi Publik
Indonesia
Hindari Kontak Fisik, Masyarakat Diminta Bertransaksi Nontunai di Transportasi Publik

JakOne Mobile adalah salah satu layanan Bank DKI yang dapat membantu nasabah untuk mengurangi kontak fisik dan penggunaan uang tunai.

Kerugian Dugaan Korupsi Jiwasraya Capai Rp17 Triliun, Korporasi Berpotensi Terjerat
Indonesia
Kerugian Dugaan Korupsi Jiwasraya Capai Rp17 Triliun, Korporasi Berpotensi Terjerat

Angka ini bertambah dibandingkan dengan perhitungan sebelumnya yakni Rp 13,7 triliun.