Penyebaran Corona Makin Meningkat Akibat Kebijakan Inkonsisten Pemerintah Petugas Kepolisian mengecek muatan truk yang melintasi tol Jakarta-Cikampek di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (9/5). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/hp.

MerahPutih.com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, imbauan work from home, physical distancing, social distancing, hingga pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah diterapkan di Indonesia sudah mulai kendor. Terutama dari segi pengawasan.

Salah satu buktinya, Trubus menyebut belum ada tanda-tanda corona akan segera berakhir di Indonesia bahkan jumlahnya makin bertambah dari waktu ke waktu. Menurut dia, aspek regulasi jadi salah satu faktor mengapa hingga saat ini corona belum berakhir.

Baca Juga

Anies Minta Jangan Mudik Lokal, Silahtuhrahmi Lebaran Lewat Online

"Kebijakan yang berubah-ubah, inkonsisten," kata Trubus kepada wartawan, Senin (17/5).

Trubus mencontohkan, semula pemerintah melarang mudik bagi siapapun tanpa terkecuali. Namun belakangan, terdapat pelonggaran berupa pengecualian bagi pihak tertentu yang bisa mudik di tengah pandemi corona.

"Penerapan kebijakan ini pun minim atau bahkan tanpa sosialisasi," ujar dia.

Selain itu, aspek pengawasan kebijakan juga belum optimal. Kemudian, tingkat kedisiplinan masyarakat yang perlu ditingkatkan.

Trubus
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah

Ia menilai, masih tingginya angka corona tak lepas dari tidak tegasnya aturan yang dibuat. Baik pembuat kebijakan maupun masyarakat, tidak serius laksanakan aturan yang ada.

Aturan justru banyak diakali. Misalnya di jalan tol, masih ada yang mengakali dengan mengisi kendaraannya dengan logistik sehingga lolos. Di samping itu juga ada keterbatasan dari aparatnya.

“Jalan arteri ini tidak pernah diawasi sehingga lolos. Jalan tikus hampir sama sekali tidak diawasi, makanya mereka tetap bisa mudik. Memang untuk mudik darat itu lebih banyak faktor kesadaran masyarakat,” kata Ketua Pusat Studi Hukum dan Perundang-Undangan Universitas Trisakti ini.

Di sisi lain, koordinasi pemerintah pusat dan daerah serta antar kementerian lemah. Misalnya, larangan mudik dari Presiden Jokowi yang diturunkan menjadi Permenhub nomor 25 yang isinya larangan mudik.

Baca Juga

MUI Sebut Pemerintah Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Selama Pandemi Corona

Lalu dalam perkembangannya, Permenhub 25 itu direvisi dengan narasi boleh melalukan perjalanan dengan syarat keluarga sakit. Tak lama berselang, turun surat edaran dari Gugus Tugas COVID-19 nomor 4 tentang kriteria orang mudik. Nah ini menyebabkan masyarakat dan aparat menjadi bingung.

“Saya amati di Terminal Pulo Gebang itu ada orang yang membawa surat keterangan RT dan RW untuk mudik. Awalnya itu boleh, tapi setelah turun aturan dari Gugus Tugas jadi tidak boleh karena aturannya ditambah surat bebas COVID-19,” sebutnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polri Prihatin Tiktok dan Youtuber Lebih Dikenal Anak Indonesia Dibanding Pahlawan
Indonesia
Polri Prihatin Tiktok dan Youtuber Lebih Dikenal Anak Indonesia Dibanding Pahlawan

Ia meminta masyarakat tidak lengah dalam menerapkan nilai-nilai kebangsaan kepada anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa, dan pemimpin bangsa di masa yang akan datang.

Tujuh Kendaraan Terlibat Tabrakan Beruntun di Sitinjau Lauik, Dua tewas
Indonesia
Tujuh Kendaraan Terlibat Tabrakan Beruntun di Sitinjau Lauik, Dua tewas

Sedikitnya dua orang tewas dalam tabrakan beruntun yang melibatkan tujuh kendaraan bermotor.

Simulasi Pelarangan Mudik, Kakorlantas Langsung Minta Pemudik Diputar Balik
Indonesia
Simulasi Pelarangan Mudik, Kakorlantas Langsung Minta Pemudik Diputar Balik

Kakorlantas Polri Irjen Istiono meninjau skema penyekatan larangan mudik di GT Palimanan Tol Cipali yang merupakan wilayah Polresta Cirebon.

Tiga Pegawai Positif Corona, Kantor Kecamatan Gambir Ditutup
Indonesia
Tiga Pegawai Positif Corona, Kantor Kecamatan Gambir Ditutup

Untuk sementara, dirinya akan bekerja di Kelurahan Petojo Selatan

Ganjil Genap Tak Efektif Tekan Kasus COVID-19 di Jakarta
Indonesia
Ganjil Genap Tak Efektif Tekan Kasus COVID-19 di Jakarta

Anies juga malah berencana akan menerapkan sistem ganjil genap kepada penggunaan sepeda motor

Calon Independen Ini Bisa Batal Hadapi Gibran di Pilwakot Solo
Indonesia
Calon Independen Ini Bisa Batal Hadapi Gibran di Pilwakot Solo

"Kami masih berikaan waktu sampai 27 Juli 2020 bagi pasangan Bajo untuk menyerahkan 14.482 syarat dukungan," kata dia.

KPK Perpanjang Masa Penahanan Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Perpanjang Masa Penahanan Edhy Prabowo

Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp 10,2 miliar

Pemprov DKI Upayakan Lahan Pemakaman Baru Korban COVID-19 di Jakut
Indonesia
Pemprov DKI Upayakan Lahan Pemakaman Baru Korban COVID-19 di Jakut

Tahap pertama seluas 8000 meter dari 2 hektare yang dapat menampung sekitar 1500 petak makam

Kemenhub Saring Pemudik di Bakauheni dan Gilimanuk Saat Arus Balik
Indonesia
Kemenhub Saring Pemudik di Bakauheni dan Gilimanuk Saat Arus Balik

Selama masa pelarangan mudik, angkutan jalan turun sekitar 86 persen jika dibandingkan masa pengetatan syarat perjalanan.

Jalur KA Stasiun Pohgajih-Kesamben Blitar Sudah Bisa Dilalui setelah Longsor
Indonesia
Jalur KA Stasiun Pohgajih-Kesamben Blitar Sudah Bisa Dilalui setelah Longsor

"Tepat pada pukul 22.36 WIB jalur KA yang terkena longsoran tersebut sudah dapat dilewati kembali. KA pertama yang melintas adalah KA Malabar dengan kecepatan 5 km," ucap Manajer Humas Daop 8 Surabaya, Luqman Arif