Penyebab Banyak Pegawai KPK Mengundurkan Diri Versi Novel Baswedan Novel Baswedan. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyebut fenomena mundurnya pegawai KPK, imbas dari berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK atau revisi UU KPK.

"Pelemahan KPK di antaranya dengan revisi UU KPK itu," kata Novel kepada wartawan, Jumat (13/11).

Fenomena mundurnya sejumlah pegawai KPK mencuat setelah mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mengundurkan diri. Kini, pegawai senior KPK yang sudah bekerja selama 15 tahun, Nanang Farid Syam juga menyusul angkat kaki dari KPK.

Baca Juga

KPK Ultimatum Kepala Daerah di NTB Tak Gunakan Bansos untuk Pilkada

Jika diakumulasikan dengan catatan KPK, total sepanjang berlakunya UU KPK hasil revisi sebanyak 36 pegawai telah mengundurkan diri. Alasan pengunduran diri puluhan pegawai itu pun beragam.

Novel tak memungkiri, terjadinya perubahan di KPK membuat satu persatu rekannya mengundurkan diri. Terlebih imbas berlakunya UU KPK hasil revisi, pegawai lembaga antirasuah harus menjadi aparatur negeri sipil (ASN), yang kepegawainnya berada di bawah Pemerintah atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Memang perubahan membuat pejuang satu persatu pergi. Hal itu bisa jadi, karena tampaknya pemerintah tidak menjadikan agenda pemberantasan korupsi sebagai agenda penting," tandas Novel. (Pon)

Baca Juga

ICW Kritik KPK Sudah 300 Hari Tak Mampu Tangkap Buron Harun Masiku

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Demokrat Desak Anies Percepat Vaksinasi Sebelum Tarik Rem Darurat
Indonesia
Demokrat Desak Anies Percepat Vaksinasi Sebelum Tarik Rem Darurat

Pemprov DKI bakal kembali menarik rem darurat atau memutuskan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar ketat jika kasus COVID-19 di Jakarta terus mengganas.

BUMN Layanan Publik Rontok Jika Pemerintah Terapkan Lockdown
Indonesia
BUMN Layanan Publik Rontok Jika Pemerintah Terapkan Lockdown

Wacana penerapan lockdown juga harus mempertimbangkan penerimaan sosial dari masyarakat

Cegah Kerumuman, Warga Yogyakarta Diimbau Potong Hewan Kurban di RPH
Indonesia
Cegah Kerumuman, Warga Yogyakarta Diimbau Potong Hewan Kurban di RPH

"Kalau bisa tahun ini dipotong di RPH Giwangan. Warga tinggal menunggu ambil hasil potong. Ini salah satu penerapan protokol kesehatan sebagai antisipasi penularan virus corona," kata Heroe

Kapolri Tantang 'Bocah' STM Lutfi Buktikan Dirinya Disetrum Polisi
Indonesia
Kapolri Tantang 'Bocah' STM Lutfi Buktikan Dirinya Disetrum Polisi

Kapolri memastikan pengakuan Lutfi itu bakal jadi 'boomerang' jika tidak bisa dibuktikan.

Belva Devara Mundur, Jokowi Harus Batalkan Program Kartu Prakerja
Indonesia
Belva Devara Mundur, Jokowi Harus Batalkan Program Kartu Prakerja

Permasalahan terkait Kartu Prakerja tidak serta merta tuntas dengan mundurnya CEO Ruangguru itu.

Update COVID-19 Kamis (22/10): Bertambah 4.432, Kasus Positif COVID-19 Capai 377.541
Indonesia
Update COVID-19 Kamis (22/10): Bertambah 4.432, Kasus Positif COVID-19 Capai 377.541

Pada periode 21-22 Oktober 2020, ada 102 pasien COVID-19 yang tutup usia

Kasus Bakamla, Dirut PT CMIT Dituntut 7 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Bakamla, Dirut PT CMIT Dituntut 7 Tahun Penjara

Tindak pidana tersebut diyakini Jaksa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 63,829 miliar

Polda Papua Barat Bentuk Tim Selidiki Kematian Adik Ipar Edo Kondologit
Indonesia
Polda Papua Barat Bentuk Tim Selidiki Kematian Adik Ipar Edo Kondologit

George Karel Rumbino alias Riko ditangkap atas dugaan tindak pidana kekerasan

Berikut Perkembangan Pengusutan Dugaan Korupsi di Asabri
Indonesia
Berikut Perkembangan Pengusutan Dugaan Korupsi di Asabri

Penyidik melakukan verifikasi kebenaran kasus ini dan melakukan langkah kordinasi untuk mendapat info internal di Asabri.

7 Hari Beruntun, Gerakan Buruh Jakarta Gelar Demo Tuntut Batalkan UU Cipta Kerja
Indonesia
7 Hari Beruntun, Gerakan Buruh Jakarta Gelar Demo Tuntut Batalkan UU Cipta Kerja

Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) menggelar aksi unjuk rasa menolak omnibus law UU Cipta Kerja.