Penyandang Disabiltas Kesulitan Dapat Vaksin karena Terkendala NIK Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI, Anggiasari Puji Aryatie dan Okky Asokawati. Foto: MP/Budi Lentera

MerahPutih.com - Dari 30 juta penyandang disabilitas di Indonesia, ternyata masih banyak di antara mereka yang tidak memiliki Nomor Induk Penduduk (NIK). Akibatnya, mereka tidak bisa berkesempatan untuk mendapatkan vaksin COVID-19.

Demikian disampaikan oleh Anggiasari Puji Aryatie, salah satu penyandang disabilitas dari Partai Nasdem yang kini menjadi Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI.

Baca Juga

Bupati Sleman Minta Tambahan 300 Ribu Dosis Vaksin COVID-19 untuk Mahasiswa

"Nah, kalau wajib vaksin menjadi syarat fasilitas layanan publik, tentu mereka tidak akan semakin sulit mendapatkan hak-haknya. Angka detailnya saya lupa, tapi memang begitu banyak yang tidak punya NIK," kata Anggiasari di DPW NasDem Jatim, di Surabaya, Minggu (3/10).

Anggiasari menjelaskan, banyaknya penyandang disabilitas yang tidak mempunyai NIK, dikarenakan akibat dari para orang tuanya yang merasa malu dengan lahirnya buah hati, yang mengalami serba keterbatasan.

Sehingga, para orang tua dulu, tidak membuatkan akte kelahiran. Padahal, lahirnya bayi-bayi disabiltas akibat dari kurangnya gisi yang disebabkan faktor kemiskinan. Dengan demikian, lanjut Anggiasari, hak-hak dari penyandang disabilitas justru akan semakin sempit.

Kegiatan seminar "Parenting Anak Berkebutuhan Khsus" yang diselenggarakan DPW NasDem Jatim di Surabaya, Minggu (3/10). Foto: MP/Budi Lentera
Kegiatan seminar "Parenting Anak Berkebutuhan Khsus" yang diselenggarakan DPW NasDem Jatim di Surabaya, Minggu (3/10). Foto: MP/Budi Lentera

Sebagai seorang politisi, Anggiasari pun mengapresiasi langkah NasDem Jatim yang menggelar seminar untuk mendorong adanya perda disabilitas baik di tingkatkan kabupaten atau provinsi.

Ia pun juga berharap, agar isu-isu disabilitas dan anak berkebutuhan khusus, bisa didengar lebih banyak orang.

"Penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus bukanlah orang-orang 'kelas dua'. Kebutuhan mereka sebagai warga negara, juga wajib diperhatikan agar hak-haknya dipenuhi," tegas Anggiasari

Sebagai penyandang disabilitas, Anggiasari pernah merasakan betul sulitnya memperjuangkan hak-hak masyarakat. Oleh sebab itu, harus ada kebijakan-kebijakan bagi para penyandang disabilitas.

Sementara hadir sebagai pemateri lainnya, Ketua Bidang Kesehatan DPP Partai Nasdem, Okky Asokawati, juga ingin mematahkan pandangan negatif terhadap penyandang disabiltas, khususnya anak berkebutuhan khusus.

Diakuinya, bahwa selama ini para penyandang disabiltas dan anak berkebutuhan khusus, begitu susah diterima di masyarakat, bahkan cenderung dikucilkan karena beberapa kekurangannya.

"Padahal setiap anak berkebutuhan khusus itu, juga memiliki kemampuan yang khusus pula. Oleh sebab itu, harus dikawal oleh orang-orang yang sangat mengerti apa yang dibutuhkan mereka," ujarnya. (Budi Lentera/ Surabaya)

Baca Juga

Kapolda Jateng: Vaksinasi Difokuskan pada Pelajar dan Mahasiswa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penambahan Kasus Harian COVID-19 Ratusan, Pemudik Diminta Tetap Waspada
Indonesia
Penambahan Kasus Harian COVID-19 Ratusan, Pemudik Diminta Tetap Waspada

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan, Sabtu (23/4), terdapat penambahan kasus harian COVID-19 sebanyak 522.

Gibran Pastikan Graha Saba Buana Siap Jadi Lokasi Akad Nikah Tantenya dan Ketua MK
Indonesia
Gibran Pastikan Graha Saba Buana Siap Jadi Lokasi Akad Nikah Tantenya dan Ketua MK

Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarsari Solo, Jawa Tengah menerima berkas pendaftaran akad nikah adiknya Jokowi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

KPK Ingatkan Pejabat Tidak Boleh Terima Bingkisan Lebaran
Indonesia
KPK Ingatkan Pejabat Tidak Boleh Terima Bingkisan Lebaran

KPK mengingatkan pimpinan instansi pusat maupun daerah serta BUMN/BUMD agar mengimbau jajarannya untuk menolak pemberian gratifikasi berkaitan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

Realisasi Anggaran Baru Terserap 27 Persen, Menkop Genjot Pembiayaan UMKM
Indonesia
Realisasi Anggaran Baru Terserap 27 Persen, Menkop Genjot Pembiayaan UMKM

Kemenkop UMKM mencatat realisasi anggaran APBN 2021 sebesar Rp 446 triliun saat ini baru terealisasi sebesar 27 persen.

RUU TPKS Disetujui DPR, Puan: Hadiah Kaum Perempuan di Hari Kartini
Indonesia
RUU TPKS Disetujui DPR, Puan: Hadiah Kaum Perempuan di Hari Kartini

RUU TPKS segera disahkan setelah rapat pleno hasil pengambilan keputusan Badan Legislasi DPR menyetujui RUU tersebut menjadi UU.

Surya Paloh Masih Godok Tiga Sosok Capres 2024, Diumumkan Tahun Ini
Indonesia
Surya Paloh Masih Godok Tiga Sosok Capres 2024, Diumumkan Tahun Ini

Namun, Surya masih enggan membocorkan kandidat Capres dari Partai NasDem. Ia hanya memastikan Capres yang akan diusung Nasdem di Pilpres 2024 akan diumumkan pada tahun ini.

[HOAKS atau FAKTA]: BPJS Kesehatan Berikan Dana Bantuan Rp 100 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: BPJS Kesehatan Berikan Dana Bantuan Rp 100 Juta

Beredar sebuah narasi melalui pesan WhatsApp yang mengatakan bahwa terdapat dana bantuan dari BPJS Kesehatan senilai Rp 100 juta.

BMKG Perkirakan Kota-Kota Ini Alami Hujan Disertai Petir
Indonesia
BMKG Perkirakan Kota-Kota Ini Alami Hujan Disertai Petir

Kisaran suhu di kota-kota tersebut ada pada skala 23 sampai 34 derajat celcius

Dukung PON XX, BMKG Update Ancaman Perubahan Cuaca Tiga Jam Sekali
Indonesia
Dukung PON XX, BMKG Update Ancaman Perubahan Cuaca Tiga Jam Sekali

Skenario lainnya, BMKG akan menyediakan informasi cuaca maritim

Setelah 'Ojo Kesusu', Relawan Jokowi Diingatkan lagi Tidak Usah Grasa-grusu 2024
Indonesia
Setelah 'Ojo Kesusu', Relawan Jokowi Diingatkan lagi Tidak Usah Grasa-grusu 2024

Lagi-lagi, Jokowi mengingatkan kelompok relawan pendukungnya untuk berhati-hati dalam mengambil sikap di kontestasi Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum pada tahun politik 2024.