Penyaluran Bansos di Surabaya Tersendat, Risma Turun Tangan Langsung Pencairan Bansos Tunai. (Foto: Kemensos)

MerahPutih.com - Distribusi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang belum rampung jelang akhir tahun, misalnya di Surabaya, membuat Menteri Sosial Tri Rismaharini langsung turun, Senin (27/12).

Padahal, Surabaya menjadi kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta. Tercatat, bantuan program pemerintah pusat ini, agak tersendat di dua Kecamatan, yakni Tambaksari dan Sawahan, Kota Surabaya.

Baca Juga:

Merah Putih Kasih Foundation Beri Bantuan Korban Erupsi Gunung Semeru

"Kasian orang miskin, mereka kan nggak terlalu familiar dengan ini (birokrasi). Sudah saya komplain pada bank," kata Risma.

Ia mengakui, proses birokrasi bantuan tersebut memang agak ribet, akibatnya warga yang berhak atas bantuan tersebut kebingungan.

"Saya sudah kontak langsung ke direktur BLT pusat, dan saya nanti bicara dengan kepala kantor cabangnya, Permintaan saya nanti dipenuhi dan mereka janji untuk menyelesaikan," ujarnya.

Ia menegaskan, permasalahan yang terjadi, banyak yang belum terima kartu. Sehingga, jika belum terima kartu, penerima bantuan kesulitan saat ambil untuk kartu sembako atau BPNT.

Pencairan Bantuan Non Tunai.(Foto: Kemensos)
Pencairan Bantuan Non Tunai.(Foto: Kemensos)

"Yang kedua, seringnya ketidaktahuan penggunaan kartu sembako atau BPNT yang dari pemerintah untuk PPKM, memberikan 2 kali ekstra," ujar Risma.

Selain itu, banyaknya warga yang tak mendapatkan kartu, sehingga bantuan tersebut tak bisa dicairkan.

"Nah, kadang itu nggak terambil, sehingga tadi saya cek itu ternyata bisa diambil. Nah, lalu ketiga boleh dobel antara BPNT dan PKH. Kalau PKH dengan BST tidak boleh, karena BST itu berlaku saat pandemi," katanya. (Andika Eldon/Jawa Timur)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Pemilik E-KTP Dapat Bantuan Dana Akhir Tahun Rp 600 Ribu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Novel Baswedan Minta Dewas KPK Laporkan Lili Pintauli ke Penegak Hukum
Indonesia
Novel Baswedan Minta Dewas KPK Laporkan Lili Pintauli ke Penegak Hukum

Novel menegaskan, tindakan Lili menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Dewas Nomor 2 Tahun 2020.

Jokowi Pesan ke Relawan 'Ojo Kesusu', Ngabalin Beri Penjelasan
Indonesia
Jokowi Pesan ke Relawan 'Ojo Kesusu', Ngabalin Beri Penjelasan

"Namanya juga politik ya dinamika itu selalu berubah dinamis. Jadi tidak bisa teman-teman membicarakan sesuatu lebih awal, istilahnya 'Belanda masih jauh', 'ojo kesusu', jangan terburu-buru," kata Ngabalin di Jakarta, Senin (23/5).

PPKM Level 4, Lapak Jajanan Sudah Bisa Terima Pengunjung dan Makan di Tempat 20 Menit
Indonesia
PPKM Level 4, Lapak Jajanan Sudah Bisa Terima Pengunjung dan Makan di Tempat 20 Menit

Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha-usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00.

Verifikasi Partai Politik, KPU Daerah Tunggu Arahan Pusat
Indonesia
Verifikasi Partai Politik, KPU Daerah Tunggu Arahan Pusat

Sampai awal Januari ini, KPU Pusat belum menetapkan tahapan dan jadwal pemilu 2024, karena menunggu rapat dengar pendapat dengan DPR.

Prihatin Kondisi Pandemi di Bali, BPR Lestari Salurkan Bantuan COVID-19
Indonesia
Prihatin Kondisi Pandemi di Bali, BPR Lestari Salurkan Bantuan COVID-19

“Ini inisiatifnya Lestarian semua. Mereka yang terus berjuang di tengah pandemi. Salut. Mereka semua hebat," kata Founder Lestari Group, Alex P. Chandra

G20 Sepakat Berkontribusi Dalam Pemulihan Ekonomi Dari Pandemi COVID-19
Indonesia
G20 Sepakat Berkontribusi Dalam Pemulihan Ekonomi Dari Pandemi COVID-19

Pertemuan G20 TIMM kali ini juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengajak dunia pulih dan bangkit bersama dari pandemi COVID-19.

Pergerakan Masyarakat Keluar-Masuk Jabodetabek Anjlok Selama PPKM Darurat
Indonesia
Pergerakan Masyarakat Keluar-Masuk Jabodetabek Anjlok Selama PPKM Darurat

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut terjadi penurunan pergerakan masyarakat dalam berpergian baik keluar-masuk Jabodetabek selama masa PPKM Darurat.

Gempa Magnitudo 7,3 di Jepang, Dua Juta Rumah Terdampak
Dunia
Gempa Magnitudo 7,3 di Jepang, Dua Juta Rumah Terdampak

Gempa mengakibatkan kerusakan pada Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima.

Setujui RUU IKN, Partai Demokrat Beri Berbagai Catatan
Indonesia
Setujui RUU IKN, Partai Demokrat Beri Berbagai Catatan

FPD menegaskan, perpindahan Ibukota Negara bukan hanya milik Pemerintah, DPR dan DPD RI saja. Tetapi milik seluruh rakyat Indonesia.

PSI Ungkap Fakta Baru Kasus Dugaan Korupsi Lahan di Munjul
Indonesia
PSI Ungkap Fakta Baru Kasus Dugaan Korupsi Lahan di Munjul

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ungkap fakta baru jika pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur, seluas 4,2 hektar tidak bisa digunakan untuk membangun rusun DP 0 Rupiah.