Penurunan COVID-19 Jadi Senjata Negosiasi Indonesia Berangkatkan Umrah Makkah. (Haramain TV)

MerahPutih.com - Lampu hijau izin umrah yang diberikan pemerintah Arab Saudi untuk jamaah umrah Indonesia merupakan hasil dari berbagai upaya pemerintah. Terutama, jika kasus COVID-19 menurun, menjadi alat negosiasi dan alat untuk berkomunikasi dengan luar negeri menjadi lebih kuat.

"Upaya diplomatik tetap berjalan, upaya berkomunikasi dengan kementerian di Saudi berjalan, dan tren di Indonesia juga mempengaruhi atau ikut serta mempengaruhi pandangan Pemerintah Saudi tentang situasi COVID-19 di Indonesia," ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief di Jakarta, Senin, (11/10)

Baca Juga:

Umrah Dibuka, Indonesia Harus Segera Bahas Teknis Dengan Arab Saudi

Dia melanjutkan, pemberangkatan pertama umrah bisa dilakukan kalau Pemerintah Saudi sudah mengeluarkan panduan teknisnya. Termasuk juga panduan teknis dari Pemerintah Indonesia.

"Ini adalah kesepakatan antara dua negara yang harus sepakat, mekanisme pelaksanaannya seperti apa, ya protokolnya yang digunakan bagaimana, ya panduannya seperti apa, panduan kesehatan sistemnya seperti apa, nah ini kan saling terkait," ujar dia.

Hilman mengatakan izin umrah untuk Indonesia itu menjadi modal positif untuk pelaksanaan ibadah haji ke depannya. Jika umrah bisa berjalan baik, tidak banyak insiden, terkendali, protokolnya bagus, disiplin, ini jadi modal yang baik yang bisa kita bawa untuk mendapatkan izin dari pemerintah Saudi dalam melaksanakan ibadah haji.

Ia berharap, pelaksanaan umrah nantinya bisa berjalan lancar. Dia pun mengajak agar sama-sama berusaha dan mendoakan pelaksanaan umrah itu berjalan lancar karena pintu umrah yang baru akan dibuka akan ada penyesuaian-penyesuaian prosedur protokol yang berlaku.

Sehingga, kata dia, bukan hanya pemberangkatan jemaah umrah yang perlu dipikirkan. Namun ini terkait dengan sistem yang digunakan untuk menjaga keamanan dari para jamaah.

Masjidil Haram. (Haramain TV)
Masjidil Haram. (Haramain TV)

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengungkapkan bahwa nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta pada 8 Oktober 2021 menyebutkan, mempertimbangkan masa periode untuk karantina selama 5 hari bagi para jemaah umrah yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan.

Selain itu, nota menginformasikan bahwa komite khusus di kerajaan Arab Saudi sedang bekerja guna meminimalisasi segala hambatan yang menghalangi kemungkinan tidak dapatnya jemaah umrah Indonesia untuk melakukan ibadah tersebut.

Dalam nota diplomatik disebutkan bahwa Indonesia dan Arab Saudi sedang berada dalam tahap akhir mengenai pertukaran link teknis yang akan digunakan untuk menjelaskan informasi seputar vaksinasi COVID-19 bagi para pengunjung negara Arab Saudi. (Knu)

Baca Juga:

Menag Bakal Berangkat ke Arab Saudi Pastikan Umrah dan Haji

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gibran tak Setuju dengan Ajakan Luhut Bebas Jalan-Jalan Usai Terima Vaksin Booster
Indonesia
Gibran tak Setuju dengan Ajakan Luhut Bebas Jalan-Jalan Usai Terima Vaksin Booster

Masyarakat saat ini bisa jalan-jalan ke mal, kemana pun asalkan dengan protokol kesehatan dan sudah di-booster dan menggunakan PeduliLindungi.

DKI Jakarta Diprakirakan Diguyur Hujan Sepanjang Hari
Indonesia
DKI Jakarta Diprakirakan Diguyur Hujan Sepanjang Hari

BMKG memperkirakan beberapa wilayah di DKI Jakarta akan diguyur hujan selama hampir satu hari penuh pada Kamis (21/4).

Fatwa MUI dan Panduan Berkurban Saat Wabah PMK Merebak
Indonesia
Fatwa MUI dan Panduan Berkurban Saat Wabah PMK Merebak

Majelis Ulama Indonesia (MUI) diminta menyosialisasikan Fatwa MUI terkait Hukum dan Panduan Ibadah Kurban.

Mantan Pejabat Kementerian ESDM Didakwa Rugikan Negara Rp 11 Miliar
Indonesia
Mantan Pejabat Kementerian ESDM Didakwa Rugikan Negara Rp 11 Miliar

Sri Utami, didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp 11,124 miliar.

DKPP Terima 33 Pengaduan Dugaan Pelanggaran Etik Terkait Rekrutmen Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Terima 33 Pengaduan Dugaan Pelanggaran Etik Terkait Rekrutmen Penyelenggara Pemilu

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan aduan dialamatkan ke penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota, baik itu Bawaslu maupun KPU. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Kamis (24/11).

Bank DKI Siap Menyongsong 2023 ke Arah Digitalisasi
Indonesia
Bank DKI Siap Menyongsong 2023 ke Arah Digitalisasi

"Bank DKI juga akan terus berkomitmen dalam menghadirkan inovasi dan memberikan layanan terbaik kepada customer, serta siap menyongsong tahun 2023 melalui berbagai inovasi ke arah digitalisasi," kata Arie dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (25/11).

Istana Minta Kejagung Bongkar Siapa Saja Dalang dari Kasus Minyak Goreng
Indonesia
Istana Minta Kejagung Bongkar Siapa Saja Dalang dari Kasus Minyak Goreng

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan RI Juri Ardiantoro mengatakan, pengungkapan kasus inkasus mafia minyak goreng bukti pemerintah menjamin ketersediaan pangan dan keseriusan dalam memberantas praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

Pakar Politik Maknai Pernyataan Jokowi Sebut Calon Pemimpin Berambut Putih
Indonesia
Pakar Politik Maknai Pernyataan Jokowi Sebut Calon Pemimpin Berambut Putih

Pernyataan Jokowi yang menyebut calon pemimpin dahinya banyak kerutan hingga rambutnya putih ramai jadi perbincangan pubik.

MK Tolak Gugatan Gatot Hingga Anggota DPD Terkait Presidential Threshold
Indonesia
MK Tolak Gugatan Gatot Hingga Anggota DPD Terkait Presidential Threshold

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing mengajukan permohonan presidential threshold adalah partai politik.

Menko Muhadjir Kenang Kebersamaan dengan Azyumardi Azra
Indonesia
Menko Muhadjir Kenang Kebersamaan dengan Azyumardi Azra

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudyaan (Mendikbud) ini lantas mengenang saat bersama almarhum semasa hidup.