Penundaan Pemilu Rencana Politikus Naikkan Elektabilitas di Pilpres KPU. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Wacana Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar untuk menyampaikan dan mengusulkan penundaan pemilu 2024 pada presiden Joko Widodo menulai penolakan.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pernyataan pria yang juga Wakil Ketua DPR itu soal penundaan pemilu tidak tepat.

Baca Juga:

Penundaan Pemilu Bakal Picu Turbulensi Politik

"Pemilu sudah ditentukan tanggal 14 Febuari 2024. Wacana ini tidak visioner dan tidak bijaksana," kata Jerry kepada wartawan, Kamis (24/2).

Jerry berpendapat, wacana ini juga berpotensi menggerus suara pria yang akrab disapa Cak Imin ini dan partainya.

"Ingat, anggota dan pemilih NU cukup besar. Bisa saja kepemimpinan Cak Imin bakal goyah. Bagi saya isu perpanjangan jabatan presiden sudah usai jangan lagi dipersoalkan," paparnya.

Ia melihat, usulan Cak Imin tersebut juga ada agenda terselubung soal perpanjangan masa jabatan Presiden. Padahal Jokowi sudah menolak.

"Kok sekarang Cak Imin sengaja membuka kembali isu lama itu," urainya.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar. (Foto: Antara)
Ketum PKB Muhaimin Iskandar. (Foto: Antara)

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, melihat ini berkaitan dengan elektabilitas Cak Imin yang dianggapnya tidak kunjung naik.

Diketahui Cak Imin digadang-gadang akan maju sebagai Capres di Pemilu 2024. Namun, di dalam survei Litbang Kompas beberapa hari lalu, namanya tak masuk sama sekali.

"Itu juga ada hubungannya dengan persoalan Cak Imin. Soal elektabilitanya yang tak naik dan sedang tak harmonis dengan PBNU," sambungnya.

Selain itu, bisa jadi ada kepentingan lain jika ada Ketum Parpol lain yang mengungkapkan hal yang sama.

"Yang diutarakan oleh itu berpotensi menimbulkan kepentingan oligarki dan koorporasi. Bukan kepentingan rakyat," kata Ujang.

Kepentingan yang dimaksud adalah keinginan membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi tiga periode.

"Partai-partai atau ketum partai yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden telah mengkhianati reformasi," kata Ujang.

Saat bertemu pengusaha, Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda antara satu hingga dua tahun karena alasan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Apabila Pemilu dan Pilpres digelar pada 14 Februari 2024, dikhawatirkan menghambat pemulihan ekonomi. (Knu)

Baca Juga:

Cak Imin Usul Pemilu 2024 Ditunda, PKS Singgung Rezim Otoriter

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Surabaya Level 1, Pemkot Fokus Pada Kebangkitan Ekonomi
Indonesia
Surabaya Level 1, Pemkot Fokus Pada Kebangkitan Ekonomi

Jika sebelumnya beberapa sektor kegiatan belum diizinkan beroperasi, maka ke depan sudah diperbolehkan. Tentunya dengan pembatasan dan penerapan protokol kesehatan ketat.

PDIP Beri Sanksi Kepada Arteria Dahlan
Indonesia
PDIP Beri Sanksi Kepada Arteria Dahlan

Pak Arteria menyampaikan permintaan maaf ke masyarakat Jawa Barat

Total Korban Meninggal Alfamart Ambruk Jadi 4 Orang
Indonesia
Total Korban Meninggal Alfamart Ambruk Jadi 4 Orang

Semua korban runtuhnya bangunan Alfamart di Gambut Kalimantan Selatan yang terjadi Senin (18/4) petang telah berhasil dievakuasi.

PKS: Pemerintah Harus Prioritaskan Papua, Jangan Asyik Urusi IKN Saja
Indonesia
PKS: Pemerintah Harus Prioritaskan Papua, Jangan Asyik Urusi IKN Saja

Terjadinya serangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua yang menyebabkan dua orang prajurit TNI gugur bukanlah pertama kalinya terjadi. Menurut Anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta, serangan itu memprihatinkan, mengingat kejadian penyerangan KKB semakin sering terjadi dalam tiga bulan terakhir.

Demi Kemudahan Berusaha, Kemenpan RB Pantau Layanan Kejaksaan dan Imigrasi
Indonesia
Demi Kemudahan Berusaha, Kemenpan RB Pantau Layanan Kejaksaan dan Imigrasi

Pemerintah yang cerdas mulai diciptakan hingga mengubah orientasi output pelayanan pemberian kepuasan masyarakat, ke depannya diharapkan melahirkan kebahagiaan masyarakat.

Salip Posisi KPK, Polri Acungi Jempol Hasil Survei Charta Politika
Indonesia
Salip Posisi KPK, Polri Acungi Jempol Hasil Survei Charta Politika

Posisi nomor tiga lembaga paling dipercaya publik biasanya diisi KPK.

Pelaku Penyelewengan BBM Tengah Diincar Polisi
Indonesia
Pelaku Penyelewengan BBM Tengah Diincar Polisi

asus dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali menyeruak. Polri tengah mendalami kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan terkait bahan bakar minyak guna mengantisipasi kelangkaan pasokan ketersediaan BBM di Tanah Air.

Nama Ahok Sempat Jadi Pembahasan PDIP untuk Cagub DKI 2024
Indonesia
Nama Ahok Sempat Jadi Pembahasan PDIP untuk Cagub DKI 2024

Penentuan sosok yang bakal diusung PDIP untuk menggantikan posisi Anies Baswedan ada di tangan Ketua Umum Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

PSI-PDIP Gulirkan Hak Interpelasi Formula E, Tiga Hal Ini Bakal Ditanyakan ke Anies
Indonesia
PSI-PDIP Gulirkan Hak Interpelasi Formula E, Tiga Hal Ini Bakal Ditanyakan ke Anies

Pemprov DKI telah membayar fee Rp 560 miliar untuk Formula E

BNPB Bantah Tudingan Terkait Dugaan Pemerasan Pelaku Perjalanan
Indonesia
BNPB Bantah Tudingan Terkait Dugaan Pemerasan Pelaku Perjalanan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membantah tudingan pemerasan kepada pelaku perjalanan luar negeri yang menjalani karantina wajib di hotel.