Penundaan Pemilu, IKN Nusantara dan Skema Pemilihan Presiden Dipilih MPR Ilustrasi Pemilu dan Pilkada 2024. ANTARA/ilustrator/Kliwon

MerahPutih.com - Wacana penundaan Pemilu 2024 menyeruak. Tiga ketua umum partai politik koalisi pemerintah mendukung wacana tersebut dengan berbagai argumentasi, mulai dari alasan pandemi hingga kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun tiga ketum parpol yang menyatakan mendukung penundaan Pemilu 2024, yakni Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar; Ketum Golkar, Airlangga Hartarto; dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.

Baca Juga

Nasdem Paparkan Syarat Konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Khoirul Umam menilai, sikap ketiga ketum parpol tersebut merepresentasikan rendahnya kepercayaan diri mesin politik mereka dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

"Rendahnya elektabilitas membuat mereka tidak yakin mampu berkompetisi dengan nama-nama tokoh berelektabilitas papan atas yang selama ini bertengger di mainstream survei," kata Umam kepada wartawan, Jumat (25/2).

Menurut Umam, jika mereka salah mengambil sikap dan skema koalisi, posisi ketiga pimpinan parpol itu rentan tergilas oleh dinamika kekuasaan. Pun jika mereka salah mengambil posisi, mesin regenerasi kepemimpinan partai siap menyambut mereka di internal partainya masing-masing.

"Pergantian Airlangga Hartarto sudah dinantikan kelompoknya Bambang Susetyo. Kepemimpinan Cak Imin sudah dibayang-bayangi oleh konsolidasi kekuatan Gus Durian yang dimotori Yenny Wahid dan sejumlah mantan Sekjen PKB yang tersingkir," ujarnya.

Sedangkan kepemimpinan Zulkifli Hasan, kata Umam, masih berharap mendapatkan menteri, untuk rekonsolidasi kekuatan menghadapi dampak perpecahan internal partainya. Sehingga skema buying time strategy menjadi pilihan rasional bagi mereka.

"Sementara partai-partai yang merasa sudah siap bertarung di 2024 seperti Gerindra, Partai Demokrat, Nasdem, PKS lebih tegas menolaknya," imbuhnya.

Di sisi lain, menurut Umam, wacana penundaan Pemilu mengandung ancaman yang bersifat strategis. Pasalnya, aturan konstitusi dan kebijakan publik semakin rentan dibajak oleh koalisi kepentingan elit.

Ia menyebut, hanya dengan Perppu yang dikeluarkan Presiden, aturan jadwal kepemiluan bisa berubah. Umam menduga, agenda penundaan Pemilu ini juga terkait langsung dengan skema pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Jika Pemilu mendatang dilaksanakan saat bangunan dasar IKN sudah selesai, maka akan ada kejutan baru berupa skema pemilihan Presiden secara tidak langsung oleh MPR," bebernya.

Baca Juga

PAN Setuju Pemilu 2024 Ditunda

Menurut Umam, jika aturan yang semula sempat ditumpangkan ke dalam skema amandemen konstitusi itu berhasil dilakukan, maka nama-nama elite parpol yang tidak memiliki elektabilitas kuat, bisa dengan mudah membajak struktur kekuasaan negara.

"Tanpa harus pusing memenangkan kontestasi demokrasi dan memenangkan hati dan suara rakyat Indonesia," ujar Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (IndoStrategic) ini.

Umam menduga, aturan semacam itu nantinya diproyeksikan untuk diketok di IKN yang lokasinya terisolasi. Dengan demikian, hampir bisa dipastikan pengambilan keputusan politik strategis itu tidak akan terkoreksi dan tidak terjangkau oleh kritisisme publik.

"Siapa yang bisa berdemo di IKN??? Di sisi lain, kritisisme publik juga semakin mudah ditekan dan dinetralisir," tegas dia.

Indikatornya sederhana, harga BBM, minyak goreng dan kedelai naik, namun gejolak di masyarakat terasa tenang-tenang saja. Artinya, ada pilar demokrasi yang cacat dan timpang. Menurutnya, jika kondisi ini berlanjut, pengambilan keputusan strategis negara akan semakin sering diseret dan tersandera ke dalam ruang gelap kekuasaan.

"Jika UU KPK, UU Minerba, UU Cipta Kerja bisa diselundupkan lewat proses politik yang tidak transparan, maka suatu saat, aturan pemilihan Presiden secara tidak langsung juga berpeluang besar akan dilakukan," kata dia.

Sejauh ini, kata Umam, sikap politik PDIP yang menolak wacana pengunduran Pemilu patut diapresiasi. Penegakan konstitusi membutuhkan kedisiplinan dan ketertiban untuk menjalankannya. Namun demikian, ia meminta masyarakat sipil tetap waspada, apakah sikap politik PDIP ini representasi kejujuran ataukah hanya bermain watak.

"Benarkah statemen Sekjen PDIP Hasto yang menolak wacana penundaan Pemilu kemarin itu ekspresi komitmen pada demokrasi, ataukah hanya "bermain cantik" agar PDIP tidak dipandang sebagai sponsor utama dari agenda politik yang melemahkan pilar-pilar demokrasi tersebut?," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Wacana Penundaan Pemilu, Petinggi Golkar Sebut Bukan Hal Tabu untuk Dibahas

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kader PDIP Tak Setuju Anies Banding UMP 2022
Indonesia
Kader PDIP Tak Setuju Anies Banding UMP 2022

Menurut Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, keputusan banding tersebut akan memberatkan Pemerintah DKI. Sebab bila banding itu dimenangkan oleh Anies, maka ada uang APBD DKI akan keluar sekitar Rp 22 miliar.

Gibran Ancam Cabut SHP Kios Pasar Tradisional Solo yang Dijual Online
Indonesia
Gibran Ancam Cabut SHP Kios Pasar Tradisional Solo yang Dijual Online

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, dikejutkan dengan munculnya jual beli kios online di tiga pasar tradisional yang berstatus milik Pemkot Solo. Ketiga pasar tersebut adalah Pasar Nongko, Pasar Legi dan Pasar Ngarsopuro.

Anggota DPR Soroti Pernyataan Mahfud MD Soal Motif Penembakan Brigadir J
Indonesia
Anggota DPR Soroti Pernyataan Mahfud MD Soal Motif Penembakan Brigadir J

Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal motif pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J oleh eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo menuai kritik.

PBB Inginkan Berbagai Negara Bikin Kebijakan Terbaik Kurangi Risiko Bencana
Dunia
PBB Inginkan Berbagai Negara Bikin Kebijakan Terbaik Kurangi Risiko Bencana

Pemerintah negara-negara perlu berinvestasi dalam kemampuan pendataan yang lebih kuat untuk memastikan bahwa tidak ada siapa pun yang tertinggal.

Puan Ingatkan Potensi Calo Saat Warga Diwajibkan Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi
Indonesia
Puan Ingatkan Potensi Calo Saat Warga Diwajibkan Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi

"Perlu diperhatikan, jangan sampai kebijakan menyulitkan rakyat. Khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki smartphone," kata Puan.

Alasan Sopir Bus Transjakarta Penabrak Penyeberang Jalan Hingga Tewas Tak Jadi Tersangka
Indonesia
Ridwan Kamil dan Jenazah Eril dalam Perjalanan ke Indonesia, Tiba Sore Ini
Indonesia
Ridwan Kamil dan Jenazah Eril dalam Perjalanan ke Indonesia, Tiba Sore Ini

Gubernur abar Ridwan Kamil dalam perjalanan dari Swiss menuju Indonesia bersama jenazah anaknya Emmeril Kahn Mumtadz

Pemerintah Genjot Peningkatan Produksi Sorgum hingga 2024
Indonesia
Pemerintah Genjot Peningkatan Produksi Sorgum hingga 2024

Jokowi meminta jajarannya di struktur menteri untuk membuat roadmap untuk meningkatkan tanaman sorgum hingga tahun 2024 mendatang.

Petinggi ACT Diduga Selewengkan Dana Ahli Waris Kecelakaan Lion Air Rp 34 Miliar
Indonesia
Petinggi ACT Diduga Selewengkan Dana Ahli Waris Kecelakaan Lion Air Rp 34 Miliar

Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan dana Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

[HOAKS atau FAKTA]: Bahaya Hepatitis Akut, Kemenkes Keluarkan Sejumlah Larangan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bahaya Hepatitis Akut, Kemenkes Keluarkan Sejumlah Larangan

Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan berupa pesan berantai yang diklaim berasal dari Kementerian Kesehatan, terkait penyakit hepatitis akut misterius.