Penuhi Hak Pilih Napi, Kemenkumham dan KPU akan Bentuk Desk Khusus Pemilu Lambang KPU. Foto: Merahputih.com / Dicke Prasetia

MerahPutih.com - Menjadi pemilih dalam pemilu merupakan hak seluruh warga negara Indonesia termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membentuk desk khusus pemilu untuk mempercepat proses persiapan data pemilih WBP dan tahanan.

Baca Juga

DPR, KPU dan Pemerintah Mulai Bahas Efisiensi Anggaran dan Durasi Kampanye Pemilu

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyebutkan bahwa Kemenkumham memiliki sekitar 224 ribu pemilih potensial. Jumlah ini merupakan angka yang besar dan harus dipenuhi hak pilihnya.

"Ikut dalam pemilu adalah hak semua orang termasuk WBP dalam Lapas maupun tahanan yang masih mengikuti proses hukum di Rutan," kata Yasonna di ruang rapatnya, Jumat (13/5).

Kemenkumham telah melakukan langkah-langkah untuk memenuhi hak pilih WBP dan tahanan, salah satunya bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pencatatan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Yasonna menjelaskan pendataan NIK sangat penting karena bisa saja WBP atau tahanan menggunakan nama alias sehingga menyulitkan pendataan daftar pemilih.

"Kemenkumham bekerja sama dengan Dukcapil agar warga binaan terpenuhi haknya untuk menjadi pemilih," terang Yasonna dalam kegiatan audiensi bersama komisioner KPU.

Baca Juga

Dukcapil dan KPU Sepakat Tuntaskan Masalah Data Pemilih Untuk Pemilu 2024

Sementara itu Ketua KPU, Hasyim Asy'ari mengatakan dukungan data dari Kemenkumham sangat diperlukan karena WBP dan tahanan dapat berpindah-pindah tempat. Untuk itu pemutakhiran data pemilih menjelang pemilu diharapkan dapat memberikan data terkini dan akurat.

Hasyim menjelaskan pemutakhiran data pemilih dilakukan berdasarkan tiga asas, yaitu komprehensif, akurat, dan mutakhir. Dengan data dari Kemenkumhan, KPU dapat mengambil langkah-langkah untuk mendukung hak pilih WBP dan tahanan.

"Berdasarkan data Kemenkumham, kami dapat menyebarkan surat suara sesuai jumlah WBP dan tahanan," jelasnya.

KPU juga akan membentuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lapas dan Rutan jika diperlukan.

Kemenkumham dan KPU berencana menggandeng instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri sehingga desk khusus pemilu ini juga dapat melayani informasi pemilu tentang Partai Politik, harmonisasi perundangan, dan pemilih WNI yang berada di luar negeri. (Pon)

Baca Juga

Komisi II DPR Gelar Rapat Konsinyering Tahapan Pemilu 2024 Secara Tertutup

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pembelajaran Tatap Muka Diusulkan Berdasarkan Zonasi Paparan COVID-19
Indonesia
Pembelajaran Tatap Muka Diusulkan Berdasarkan Zonasi Paparan COVID-19

Banyak desa di pelosok yang tidak dimasuki oleh orang orang luar, sehingga tidak ada orang yang membawa Virus Corona atau COVID-19 masuk.

Penanganan Wabah PMK, Kementan Ajukan Anggaran Rp 4,6 Triliun
Indonesia
Penanganan Wabah PMK, Kementan Ajukan Anggaran Rp 4,6 Triliun

Pemerintah terus berupaya menekan penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.

 Vaksinasi Booster, DPR Minta Pemerintah Tak Lupakan Target 70 Persen Dosis Lengkap
Indonesia
Vaksinasi Booster, DPR Minta Pemerintah Tak Lupakan Target 70 Persen Dosis Lengkap

Vaksinasi booster sudah dimulai meski masyarakat yang menerima vaksin dosis lengkap baru sekitar 56,04 persen.

Polres Bintan Gagalkan Peredaran 2 Kilogram Sabu Jaringan Internasional
Indonesia
Polres Bintan Gagalkan Peredaran 2 Kilogram Sabu Jaringan Internasional

Polres Bintan, Polda Kepulauan Riau (Kepri) mengamankan narkoba jenis sabu-sabu seberat 2 kilogram dari dua pria berinisial AA (23) dan AJ (23).

Diduetkan dengan Cak Imin, Gerindra: Yang Penting Capresnya Prabowo
Indonesia
Diduetkan dengan Cak Imin, Gerindra: Yang Penting Capresnya Prabowo

encana menduetkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin dalam gelaran Pilpres 2024 mulai digaungkan.

Dinar Candy Tersangka Gegara Berbikini, Pengamat: Mau Ditaruh Dimana Muka Jokowi?
Indonesia
Dinar Candy Tersangka Gegara Berbikini, Pengamat: Mau Ditaruh Dimana Muka Jokowi?

Polisi sendiri telah menetapkan Dinar Candy sebagai tersangka

Wagub Sebut Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Sampah Bantar Gebang Masih Proses
Indonesia
Wagub Sebut Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Sampah Bantar Gebang Masih Proses

Pemprov DKI Jakarta bersama Pemkot Bekasi tengah melakukan negosiasi perpanjangan kontrak pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

Aturan Baru KPK, Biaya Perjalanan Dinas Ditanggung Penyelenggara dan Bukan Gratifikasi
Indonesia
Aturan Baru KPK, Biaya Perjalanan Dinas Ditanggung Penyelenggara dan Bukan Gratifikasi

Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyebut perubahan Peraturan KPK (Perkom) terkait perjalanan dinas dibiayai panitia penyelenggara merupakan imbas dari peralihan status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Kejari Mukomuko Telisik Dugaan Korupsi Dana Desa Rp 327 Juta
Indonesia
Kejari Mukomuko Telisik Dugaan Korupsi Dana Desa Rp 327 Juta

"Indikasi kerugian negaranya sudah ada sebesar Rp 327 juta dari total dana desa dan alokasi dana desa tahun 2021 sebesar Rp 1,1 miliar, tetapi ada dana yang tidak dicairkan seluruhnya di tahap tiga," ujarnya

Rasio Timpang, Pemerintah Diminta Menambah SDM Dokter
Indonesia
Rasio Timpang, Pemerintah Diminta Menambah SDM Dokter

Menurut La Nyalla saat ini kondisi rasio dokter dengan masyarakat tidak ideal. Apalagi jumlah dokter saat ini semakin berkurang akibat banyak yang berguguran karena menjadi korban pandemi COVID-19.