Pentolan KAMI Diciduk karena Sebut Negara Kepolisian Republik Indonesia Tangkapan layar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono (ANTARA/Dyah Dwi)

MerahPutih.com - Pentolan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) AP ditangkap karena unggahannya di sosial media Facebook dan YouTube pribadinya.

Dia melanggar pasal penyebaran informasi yang bersifat kebencian berdasarkan SARA.

AP diketahui menggunggah status yang menyebut NKRI sebagai Negara Kepolisian Republik Indonesia di akun sosial media Facebook dan YouTube pribadinya.

Baca Juga:

Tindakan Polisi Tangkap Pentolan KAMI Tidak Dapat Dikualifikasi Tindakan Represif

"Ini yang bersangkutan menuliskan di FB dan YouTube. Dia sampaikan di FB dan YouTube banyak sekali. Misalnya multifungsi Polri melebihi dwifungsi ABRI. NKRI jadi Negara Kepolisian Republik Indonesia," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (15/10).

Selain itu, AP juga menggunggah status yang menyebutkan Omnibus Law sebagai bukti negara telah dijajah. Selain itu, regulasi itu menjadi bukti negara telah dikuasai oleh cukong.

Menurutnya, unggahan itu sebagai bentuk penyebaran informasi bersifat kebencian dan SARA.

"Disahkan UU Cipta Kerja bukti negara telah dijajah. Dan juga negara tak kuasa lindungi rakyatnya, negara dikuasai cukong, VOC gaya baru," jelasnya.

Presidium KAMI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo (tengah) saat akan menjenguk rekannya yang ditahan, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/10/2020). (ANTARA/ Anita Permata Dewi)
Presidium KAMI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo (tengah) saat akan menjenguk rekannya yang ditahan, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/10/2020). (ANTARA/ Anita Permata Dewi)

Dalam kasus ini, polisi menyita flashdisk, ponsel, laptop, dan dokumen-dokumen berisi screenshot dari media sosial.

Argo penangkapan bermula dari kecurigaan polisi terkait demonstrasi yang berujung ricuh di hampir semua wilayah Indonesia pada 8 Oktober 2020.

"Menyambungkan dari kegiatan anarkis vandalisme, ini ada apa sehingga unjuk rasa bisa sampai seperti itu dengan banyak korban dan sebagainya itu. Apa sih sebenarnya sehingga bisa terjadi anarkis," ujarnya.

Polisi, kata Argo, kemudian bergerak menggali informasi hingga menemukan adanya sejumlah kegiatan di media sosial yang diduga telah menyebarkan hoaks dan menghasut untuk melakukan tindakan anarkis.

Baca Juga:

Pentolan KAMI Diduga Ajak Merusuh dan Siapkan Logistik

Dari pengembangan informasi tersebut, polisi kemudian menangkap 4 orang yang merupakan anggota KAMI Medan.

"Dari Medan ini akhirnya kita menemukan ada dua laporan polisi, kemudian ada 4 tersangka yang kita lakukan penangkapan dan kita lakukan penahanan, itu inisialnya adalah pertama KA, kedua JG, ketiga NZ, kemudian WRP," katanya.

Dari hasil pemeriksaan, Argo menuturkan, keempatnya masuk dalam Whatsapp grup KAMI. Dari grup tersebut terungkap ada hasutan untuk melakukan penyerangan terhadap petugas dan perusakan kantor DPR Medan.

"Di WAG (WhatsApp group) ini ada gambarnya yang sudah kami jadikan barang bukti yang nanti kita ajukan ke penuntut umum," ucapnya. (Knu)

Baca Juga:

Mabes Polri Ungkap Alasan Tolak Gatot Nurmantyo Cs Jenguk Pentolan KAMI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Minta Rencana Pemerintah Revisi UU ITE Tak Sekadar Harapan Palsu
Indonesia
DPR Minta Rencana Pemerintah Revisi UU ITE Tak Sekadar Harapan Palsu

Revisi UU ITE dinilai tepat karena yang terjadi selama ini dianggap memicu kegaduhan dan membuat citra pemerintah negatif.

Masih Ada WNI Terprovokasi Gerakan ISIS dan Libatkan Diri dalam Konflik Irak dan Suriah
Indonesia
Masih Ada WNI Terprovokasi Gerakan ISIS dan Libatkan Diri dalam Konflik Irak dan Suriah

Jumlah WNI yang terlibat dalam konflik ISIS angkanya hanya 1.000an

107 Peserta Akan Ikut Uji Kompetensi Seleksi Pejabat Struktural KPK
Indonesia
107 Peserta Akan Ikut Uji Kompetensi Seleksi Pejabat Struktural KPK

Seluruh proses tahapan seleksi tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga yang independen

 6 Tokoh Diberi Gelar Pahlawan Nasional di 2020
Indonesia
6 Tokoh Diberi Gelar Pahlawan Nasional di 2020

Penganugerahan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 TK Tahun 2020 yang ditetapkan pada 6 November 2020.

Daftar ke KPU Tangsel, Benyamin-Pilar Kompak Jalan Kaki
Indonesia
Daftar ke KPU Tangsel, Benyamin-Pilar Kompak Jalan Kaki

Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangerang Selatan di Jalan Serpong Raya, Setu, Tangsel, pada Sabtu (5/9).

Luas Kuburan COVID-19 Bambu Apus Diperkecil, Begini Penjelasan Wagub DKI
Indonesia
Luas Kuburan COVID-19 Bambu Apus Diperkecil, Begini Penjelasan Wagub DKI

TPU Bambu Apus Jakarta Timur memutuskan untuk memangkas luas petak kuburan COVID-19.

Tujuan Pemprov DKI Bikin Aturan Rumah OTG COVID-19 Dipasangi Stiker
Indonesia
Tujuan Pemprov DKI Bikin Aturan Rumah OTG COVID-19 Dipasangi Stiker

Selama ini memang pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah diawasi dan diberikan tanda oleh petugas

Sempat Dibilang Hoaks, PSBB Jakarta Akhirnya Diperpanjang dan Masuk Masa Transisi
Indonesia
Sempat Dibilang Hoaks, PSBB Jakarta Akhirnya Diperpanjang dan Masuk Masa Transisi

Pemprov DKI Jakarta telah melakukan 3 gelombnag PSBB

Kapolda Metro Berikan Rompi Khusus untuk Jurnalis
Indonesia
Kapolda Metro Berikan Rompi Khusus untuk Jurnalis

Nana menuturkan, rompi ini diberikan mengingat sebelumnya ada beberapa wartawan yang diamankan.

Kemenkominfo Monitoring Pada Frekuensi Marabahaya, Seperti Apa Hasilnya?
Indonesia
Kemenkominfo Monitoring Pada Frekuensi Marabahaya, Seperti Apa Hasilnya?

Kominfo bersama Airnav menggelar Posko Bersama