Pentingnya Batasan Pencabutan Aduan Tindak Pidana Rudapaksa ke Istri/Suami Ilustrasi (MerahPutih/Alfi Rahmadhani)

Merahputih.com - Pakar hukum Universitas Borobudur (Unbor) Jakarta, Faisal Santiago memandang penting ada batas pencabutan aduan terkait dengan tindak pidana rudapaksa (perkosa) terhadap istri/suami. Sehingga, ketentuan ini perlu masuk dalam RUU KUHP.

"Kalau berkali-kali melapor ke polisi, kemudian dicabut berulang-ulang, perlu perlindungan terhadap istrinya," kata Faisal dikutip Antara, Kamis (17/6).

Baca Juga:

Pemerintah Tarik RUU KUHP Dari Prolegnas 2021

Hal itu dikatakannya merespons pasal perkosaan terhadap suami/istrinya yang sah, persetubuhan dengan anak, atau persetubuhan dengan seseorang. Padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Namun, dalam RUU KUHP Pasal 132 Ayat (1) Huruf f disebutkan bahwa kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika ditariknya pengaduan bagi tindak pidana aduan.

Ia menegaskan bahwa pencabutan tindak pidana aduan ini adalah hak setiap masyarakat karena merupakan delik aduan. Akan tetapi, pertanyaannya bagaimana kalau perbuatan itu berulang-ulang.

Ilustrasi (MerahPutih/Alfi Rahmadhani)

Oleh karena itu, Faisal memandang perlu ada frasa 'tidak mengulangi perbuatan' dalam ketentuan yang mengatur gugurnya kewenangan penuntutan dalam Bab IV RUU KUHP agar pelaku tidak melakukan kembali rudapaksa terhadap korban (suami/istri).

Dengan demikian, jika memerkosa kembali suami/istri, proses hukum tetap berlanjut hingga pengadilan, bahkan pelaku terancam pidana penjara paling lama 12 tahun sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 479 Ayat (1) RUU KUHP.

Prof. Faisal mengemukakan bahwa pada zaman sekarang pasal yang mengatur hubungan suami/istri perlu mendapat perhatian. Misalnya, ada unsur paksaan dari suami untuk minta dilayani tetapi ditolak istri karena sedang haid, capek, atau hal lainnya.

Baca Juga:

ICJR Bingung DPR Ngotot Bahas RUU KUHP di Tengah Wabah Corona

"Dalam hukum Islam istri memang tidak boleh menolak. Namun, dalam persepsi hukum nasional perlu dimasukkan dalam KUHP, apalagi dilakukan dengan unsur paksaan dan kekerasan, bahkan dengan cara pemerkosaan," kata Guru Besar Unbor tersebut. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Beredar Pesan Grup “Ke Syurga Kita Pergi” Milik ISIS
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Beredar Pesan Grup “Ke Syurga Kita Pergi” Milik ISIS

Masyarakat perlu berhati-hati terhadap konten bernuansa propaganda sebab jaringan terorisme kerap menggunakan media sosial untuk penyebaran propaganda.

PSI Usul Kenaikan Dana Parpol, Taufik: Biasanya Teriak, Sekarang Minta Naik
Indonesia
PSI Usul Kenaikan Dana Parpol, Taufik: Biasanya Teriak, Sekarang Minta Naik

"PSI yang minta naik kan? nah itu PSI biasanya dia teriak teriak, malah dia minta naik," paparnya.

Penjelasan Polisi Soal Viral Tulisan Arab Melintang di Tengah Jalan Raya Bekasi
Indonesia
Penjelasan Polisi Soal Viral Tulisan Arab Melintang di Tengah Jalan Raya Bekasi

Tulisan ini pertama kali ditemukan warga setempat pada Selasa (17/11).

Lima Jubir Bakal Saling Melengkapi Komunikasi dan Sosialisasi Vaksin COVID-19
Indonesia
Lima Jubir Bakal Saling Melengkapi Komunikasi dan Sosialisasi Vaksin COVID-19

Mereka berperan membangun pemahaman yang tepat terkait kebijakan serta membangun partisipasi publik untuk mensukseskan program vaksinasi

Rektor Unhan Puji Komitmen Megawati di Bidang Pertahanan dan Kepemerintahan
Indonesia
Rektor Unhan Puji Komitmen Megawati di Bidang Pertahanan dan Kepemerintahan

Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

Kominfo Minta WhatsApp Jelaskan Soal Perubahan Kebijakan Privasi
Indonesia
Kominfo Minta WhatsApp Jelaskan Soal Perubahan Kebijakan Privasi

Kemenkominfo meminta WhatsApp untuk memberikan penjelasan kepada pengguna terkait perubahan kebijakan privasi yang dilakukan aplikasi pesan instan tersebut.

Waspadai Cuaca Ekstrem Hantui Perayaan Lebaran 22 Wilayah di Indonesia
Indonesia
Waspadai Cuaca Ekstrem Hantui Perayaan Lebaran 22 Wilayah di Indonesia

BMKG juga memberikan peringatan dini gelombang tinggi wilayah perairan Indonesia.

UU Cipta Kerja Masukkan Amdal Bagian Izin Usaha
Indonesia
UU Cipta Kerja Masukkan Amdal Bagian Izin Usaha

BKPM memastikan semua perizinan juga terintegrasi lewat sistem layanan terpadu atau Online Single Submission (OSS) untuk mendorong adanya transparansi, efesiensi, dan mengurangi korupsi.

Kasus COVID-19 di Indonesia Tembus 2 Juta
Indonesia
Kasus COVID-19 di Indonesia Tembus 2 Juta

Pemerintah melaporkan tambahan kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 14.535 kasus per Senin (21/6). Dengan tambahan 14.535, kasus Corona di Indonesia sejak Maret 2020 telah mencapai total 2.004.445 kasus.

Polisi Yakin Penyekatan Bakal Kurangi Pemudik
Indonesia
Polisi Yakin Penyekatan Bakal Kurangi Pemudik

Kemenhub bersama Korlantas Polri sudah menggelar rapat koordinasi membahas larangan mudik. Nantinya Korlantas akan mendirikan 333 titik penyekatan