Pentingnya Batasan Pencabutan Aduan Tindak Pidana Rudapaksa ke Istri/Suami Ilustrasi (MerahPutih/Alfi Rahmadhani)

Merahputih.com - Pakar hukum Universitas Borobudur (Unbor) Jakarta, Faisal Santiago memandang penting ada batas pencabutan aduan terkait dengan tindak pidana rudapaksa (perkosa) terhadap istri/suami. Sehingga, ketentuan ini perlu masuk dalam RUU KUHP.

"Kalau berkali-kali melapor ke polisi, kemudian dicabut berulang-ulang, perlu perlindungan terhadap istrinya," kata Faisal dikutip Antara, Kamis (17/6).

Baca Juga:

Pemerintah Tarik RUU KUHP Dari Prolegnas 2021

Hal itu dikatakannya merespons pasal perkosaan terhadap suami/istrinya yang sah, persetubuhan dengan anak, atau persetubuhan dengan seseorang. Padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Namun, dalam RUU KUHP Pasal 132 Ayat (1) Huruf f disebutkan bahwa kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika ditariknya pengaduan bagi tindak pidana aduan.

Ia menegaskan bahwa pencabutan tindak pidana aduan ini adalah hak setiap masyarakat karena merupakan delik aduan. Akan tetapi, pertanyaannya bagaimana kalau perbuatan itu berulang-ulang.

Ilustrasi (MerahPutih/Alfi Rahmadhani)

Oleh karena itu, Faisal memandang perlu ada frasa 'tidak mengulangi perbuatan' dalam ketentuan yang mengatur gugurnya kewenangan penuntutan dalam Bab IV RUU KUHP agar pelaku tidak melakukan kembali rudapaksa terhadap korban (suami/istri).

Dengan demikian, jika memerkosa kembali suami/istri, proses hukum tetap berlanjut hingga pengadilan, bahkan pelaku terancam pidana penjara paling lama 12 tahun sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 479 Ayat (1) RUU KUHP.

Prof. Faisal mengemukakan bahwa pada zaman sekarang pasal yang mengatur hubungan suami/istri perlu mendapat perhatian. Misalnya, ada unsur paksaan dari suami untuk minta dilayani tetapi ditolak istri karena sedang haid, capek, atau hal lainnya.

Baca Juga:

ICJR Bingung DPR Ngotot Bahas RUU KUHP di Tengah Wabah Corona

"Dalam hukum Islam istri memang tidak boleh menolak. Namun, dalam persepsi hukum nasional perlu dimasukkan dalam KUHP, apalagi dilakukan dengan unsur paksaan dan kekerasan, bahkan dengan cara pemerkosaan," kata Guru Besar Unbor tersebut. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Bersama Gubernur NTT Jalin Kerja Sama Pemenuhan Daging Sapi
Indonesia
Anies Bersama Gubernur NTT Jalin Kerja Sama Pemenuhan Daging Sapi

Pemprov DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka pemenuhan daging sapi dan sapi hidup berkualitas baik asal Kupang.

Dipanggil KPK, Anies: Insya Allah Saya Hadir
Indonesia
Dipanggil KPK, Anies: Insya Allah Saya Hadir

"Tapi Insya Allah saya akan hadir sesuai dengan undangan yang diberikan oleh KPK besok," ucap Anies

Kecelakaan di Tol Jombang, Vanessa Angel dan Suaminya Dilaporkan Meninggal
Indonesia
Kecelakaan di Tol Jombang, Vanessa Angel dan Suaminya Dilaporkan Meninggal

Mobil yang ditumpangi Vanessa Angel dan suaminya mengalami kecelakaan di Tol Jombang di KM 672, Jawa Timur, Kamis (4/11).

Perhelatan Skala Besar Dibolehkan, DPR Ingatkan Waspadai Gelombang Ketiga
Indonesia
Perhelatan Skala Besar Dibolehkan, DPR Ingatkan Waspadai Gelombang Ketiga

Pemerintah sudah mengizinkan penyelenggaraan kegiatan besar seperti konser musik hingga acara pernikahan besar dengan pedoman yang ditetapkan.

Kasus COVID-19 Bertambah 633, Jokowi Minta Kepala Daerah Tetap Waspada
Indonesia
Kasus COVID-19 Bertambah 633, Jokowi Minta Kepala Daerah Tetap Waspada

Akumulasi positif COVID-19 saat ini lebih dari 4,2 juta kasus atau sebanyak 4.237.834 kasus.

SPSI: UU Cipta Kerja Sunat Pesangon, Aturan Baru JHT Tambah Rugikan Buruh
Indonesia
SPSI: UU Cipta Kerja Sunat Pesangon, Aturan Baru JHT Tambah Rugikan Buruh

Tidak menutup kemungkinan buruh juga akan bersama-sama mengambil uang Jaminan Hari Tua dari BPJS Ketenagakerjaan sebelum Permenaker 2 Tahun 2022 berlaku.

Payung Hukum Novel Cs Sangat Kuat, Kinerja Polri Diprediksi Meroket
Indonesia
Payung Hukum Novel Cs Sangat Kuat, Kinerja Polri Diprediksi Meroket

Mereka juga sudah mengikuti tes identifikasi jabatan dan seleksi kompetensi

PSI Respons Rencana Anies Temui Presiden Bahas Tenaga Honorer
Indonesia
PSI Respons Rencana Anies Temui Presiden Bahas Tenaga Honorer

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad merespons rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang berencana mengomunikasikan rencana penghapusan tenaga honorer kepada pemerintah pusat.

La Nyalla Tegaskan Presidential Threshold Sumber Korupsi
Indonesia
La Nyalla Tegaskan Presidential Threshold Sumber Korupsi

"Ketua KPK Saudara Firli Bahuri mengatakan bahwa sudah seharusnya persyaratan ambang batas pencalonan presiden, atau presidential threshold dihapus. Karena menurutnya, hal itu adalah salah satu cara untuk mengentaskan korupsi atau sebagai upaya untuk menciptakan zero korupsi," kata La Nyalla

Nama Jalan Baru di Jakarta, Perusahaan Tetap Gunakan Alamat Lama hingga Izin Berakhir
Indonesia
Nama Jalan Baru di Jakarta, Perusahaan Tetap Gunakan Alamat Lama hingga Izin Berakhir

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengganti nama 22 jalan dengan tokoh Betawi.