Penonaktifan 75 Pegawai Dinilai Jadi Sejarah Kelam KPK Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menonaktifkan 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Penonaktifan itu berdasarkan salinan surat keputusan (SK) pimpinan KPK yang ditandatangani Firli Bahuri.

"Tepat sehari jelang idul Fitri, dan 10 hari jelang peringatan 23 tahun reformasi, KPK menghadapi masa paling kelam dalam sejarahnya," kata pengamat politik Ray Rangkuti kepada MerahPutih.com di Jakarta, Rabu (12/5).

Baca Juga

Sikapi SK Penonaktifan, 75 Pegawai KPK Konsolidasi

Ray melanjutkan, KPK harus membatalkan SK penonaktifan 75 orang staf KPK semata berdasarkan tes wawasan kebangsaan. Tes ini sendiri tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

"UU Revisi KPK menyebut peralihan status staf KPK bukan pemilihan," jelas Ray.

Ia mengingatkan, putusan MK juga menyatakan bahwa revisi UU KPK tidak boleh merugikan pihak pegawai KPK. Menpan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo juga sudah menyatakan bahwa tes ini dilaksanakan semata berdasarkan aturan internal KPK.

"Jadi, aturan internal semestinya tidak boleh menghilangkan hak staf di dalamnya," sebut Direktur Lingkar Madani Indonesia ini.

Ia melihat, selain berpotensi mengabaikan UU dan Putusan MK 70/PUU-XVII/2019, penonaktifan itu juga seperti mengabaikan berbagai kritik masyarakat dan ormas keagamaan yang menolak model tes tersebut diberlakukan.

SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK
SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK

Berbagai protes telah dilayangkan. Namun, hampir seluruh protes dimaksud tidak pernah dijawab oleh KPK bahkan berujung pada saling lempar alasan.

"Maka berdasarkan hasil tes yang semestinya tidak mengikat siapapun itu tetap dijadikan dasar oleh KPK untuk menonaktifkan 75 staf mereka yang sudah dikenal integritas dan dedikasinya bagi upaya pemberantasan korupsi,' imbuh Ray.

Ray berpendapat, tes itu mestinya didasarkan pada kebijakan internal, sejatinya hanya boleh sampai pada derajat evaluasi dan pembinaan.

"Bukan dinonaktifkan," jelas dia.

Ray mendesak 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan agar terus menuntut hak mereka dikembalikan sebagaimana dinyatakan oleh UU dan putusan MK.

"Sekalipun, nuansa pesimisnya jauh lebih kuat, tapi upaya harus terus dijalankan sampai batas akhir yang dimungkinkan oleh sistem;" tutup Ray.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi membantah menonaktifkan pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). TWK merupakan proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, sebanyak 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK tersebut bukan dinonaktifkan. Namun, pelaksanaan tugas mereka berdasarkan arahan langsung dari atasan.

"Dapat kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku. Pelaksanaan tugas pegawai yang bersangkutan untuk selanjutnya berdasarkan atas arahan atasan langsung yang ditunjuk," ucap dia.

KPK pun telah menyampaikan salinan SK (Surat Keputusan) tentang hasil asesmen TWK kepada atasan masing-masing untuk disampaikan kepada 75 Pegawai yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Ali mengatakan, dalam surat tersebut, pegawai diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung, sampai dengan ada keputusan lebih lanjut.

"Ini sesuai dengan keputusan rapat pada 5 Mei 2021 yang dihadiri oleh Pimpinan, Dewan Pengawas dan Pejabat Struktural," kata Ali. (Knu)

Baca Juga

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BEM SI Minta Pemerintah Serius Atasi Ancaman Terorisme
Indonesia
BEM SI Minta Pemerintah Serius Atasi Ancaman Terorisme

“Proses penanganan dan pemberantasan terorisme tentunya harus melibatkan semua pihak,” sambungnya.

[Hoaks atau Fakta]: Kelapa Muda, Jeruk dan Garam Hilangkan COVID-19 Dalam 1 Jam
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Kelapa Muda, Jeruk dan Garam Hilangkan COVID-19 Dalam 1 Jam

Masyarakat diminta untuk tidak mudah menerima informasi yang belum memiliki bukti klinis.

Suku Bunga BI Rendah, Sektor Properti Bangkit
City Property
Suku Bunga BI Rendah, Sektor Properti Bangkit

Kenaikan permintaan rumah tapak ke depannya akan meningkat seiring dengan membaiknya daya beli masyarakat.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Gratis Hanya untuk Peserta BPJS Kesehatan Aktif
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Gratis Hanya untuk Peserta BPJS Kesehatan Aktif

Akun Facebook Ainul Mustofa membagikan sebuah gambar yang berisi narasi menyebut Jokowi akan gratiskan vaksin hanya kepada peserta BPJS Kesehatan yang aktif.

Alasan Pemprov DKI Tidak Bubarkan Massa di Hajatan Rizieq Shihab
Indonesia
Alasan Pemprov DKI Tidak Bubarkan Massa di Hajatan Rizieq Shihab

Pemda DKI mengklaim sudah melakukan peringatan dan sosialisasi terhadap kegiatan itu untuk menaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Tim SAR Temukan Potongan Tubuh dan Barang Korban Sriwijaya Air
Indonesia
Tim SAR Temukan Potongan Tubuh dan Barang Korban Sriwijaya Air

Katim DVI Korbrimob Polri, Iptu Wahyu menyampaikan, Tim Penyelam berhasil mendapatkan potongan organ tubuh manusia dan barang korban pesawat Sriwijaya itu.

[Hoaks atau Fakta]: WHO Ubah Aturan Pakai Masker Hanya Buat Orang Sakit
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: WHO Ubah Aturan Pakai Masker Hanya Buat Orang Sakit

WHO pun menyatakan dukungannya terhadap pemerintah yang berinisiatif mendorong masyarakatnya untuk mengenakan masker di tengah pandemi Covid-19.

Resmikan Masjid Amir Hamzah TIM, Anies: Meski Pandemi Waktunya Tak Bergeser
Indonesia
Resmikan Masjid Amir Hamzah TIM, Anies: Meski Pandemi Waktunya Tak Bergeser

Proyek pembangunan masjid di kompleks kesenian tersebut sesuai dengan target.

Jangan Sampai Pilkada Jadi Bencana
Indonesia
Jangan Sampai Pilkada Jadi Bencana

Hadar Nafis Gumay mengingatkan, apabila Pilkada tetap dihelat di saat pandemi, maka akan menjadi bencana bagi masyarakat.

Novel dan Sejumlah Pegawai 'Dirancang' Tak Lulus Tes ASN, ICW: Untuk Bunuh KPK
Indonesia
Novel dan Sejumlah Pegawai 'Dirancang' Tak Lulus Tes ASN, ICW: Untuk Bunuh KPK

Dan kali ini pegawai-pegawai yang dikenal berintegritas disingkirkan