Penonaktifan 75 Pegawai Dinilai Jadi Sejarah Kelam KPK Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menonaktifkan 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Penonaktifan itu berdasarkan salinan surat keputusan (SK) pimpinan KPK yang ditandatangani Firli Bahuri.

"Tepat sehari jelang idul Fitri, dan 10 hari jelang peringatan 23 tahun reformasi, KPK menghadapi masa paling kelam dalam sejarahnya," kata pengamat politik Ray Rangkuti kepada MerahPutih.com di Jakarta, Rabu (12/5).

Baca Juga

Sikapi SK Penonaktifan, 75 Pegawai KPK Konsolidasi

Ray melanjutkan, KPK harus membatalkan SK penonaktifan 75 orang staf KPK semata berdasarkan tes wawasan kebangsaan. Tes ini sendiri tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

"UU Revisi KPK menyebut peralihan status staf KPK bukan pemilihan," jelas Ray.

Ia mengingatkan, putusan MK juga menyatakan bahwa revisi UU KPK tidak boleh merugikan pihak pegawai KPK. Menpan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo juga sudah menyatakan bahwa tes ini dilaksanakan semata berdasarkan aturan internal KPK.

"Jadi, aturan internal semestinya tidak boleh menghilangkan hak staf di dalamnya," sebut Direktur Lingkar Madani Indonesia ini.

Ia melihat, selain berpotensi mengabaikan UU dan Putusan MK 70/PUU-XVII/2019, penonaktifan itu juga seperti mengabaikan berbagai kritik masyarakat dan ormas keagamaan yang menolak model tes tersebut diberlakukan.

SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK
SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK

Berbagai protes telah dilayangkan. Namun, hampir seluruh protes dimaksud tidak pernah dijawab oleh KPK bahkan berujung pada saling lempar alasan.

"Maka berdasarkan hasil tes yang semestinya tidak mengikat siapapun itu tetap dijadikan dasar oleh KPK untuk menonaktifkan 75 staf mereka yang sudah dikenal integritas dan dedikasinya bagi upaya pemberantasan korupsi,' imbuh Ray.

Ray berpendapat, tes itu mestinya didasarkan pada kebijakan internal, sejatinya hanya boleh sampai pada derajat evaluasi dan pembinaan.

"Bukan dinonaktifkan," jelas dia.

Ray mendesak 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan agar terus menuntut hak mereka dikembalikan sebagaimana dinyatakan oleh UU dan putusan MK.

"Sekalipun, nuansa pesimisnya jauh lebih kuat, tapi upaya harus terus dijalankan sampai batas akhir yang dimungkinkan oleh sistem;" tutup Ray.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi membantah menonaktifkan pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). TWK merupakan proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, sebanyak 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK tersebut bukan dinonaktifkan. Namun, pelaksanaan tugas mereka berdasarkan arahan langsung dari atasan.

"Dapat kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku. Pelaksanaan tugas pegawai yang bersangkutan untuk selanjutnya berdasarkan atas arahan atasan langsung yang ditunjuk," ucap dia.

KPK pun telah menyampaikan salinan SK (Surat Keputusan) tentang hasil asesmen TWK kepada atasan masing-masing untuk disampaikan kepada 75 Pegawai yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Ali mengatakan, dalam surat tersebut, pegawai diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung, sampai dengan ada keputusan lebih lanjut.

"Ini sesuai dengan keputusan rapat pada 5 Mei 2021 yang dihadiri oleh Pimpinan, Dewan Pengawas dan Pejabat Struktural," kata Ali. (Knu)

Baca Juga

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Resor Hitam Turun Tangan Halau 4 Harimau Masuk Pemukiman Warga Bengkulu
Indonesia
Resor Hitam Turun Tangan Halau 4 Harimau Masuk Pemukiman Warga Bengkulu

Petugas Resor Konservasi Sumber Daya Alam Air Hitam Bengkulu berjanji takkan menggunakan jerat yang bisa melukai harimau.

Empat Calon Penumpang KRL di Stasiun ini Reaktif COVID-19, Langsung Dilaporkan ke Puskesmas
Indonesia
Empat Calon Penumpang KRL di Stasiun ini Reaktif COVID-19, Langsung Dilaporkan ke Puskesmas

Ketiga orang tersebut kemudian telah dilaporkan ke puskesmas

Nasib Ganjil Genap di Jakarta Tergantung Perpanjangan PPKM
Indonesia
Nasib Ganjil Genap di Jakarta Tergantung Perpanjangan PPKM

"Kita akan lihat pada 23 Agustus bagaimana aturannya dari pemerintah. Apakah kemudian dikurangi sehingga hanya kawasan Sudirman-Thamrin saja, yang awalnya ada delapan titik," ujar Sambodo

Sempat Kabur dari Pemeriksaan, Terduga Teroris Kembali Ditangkap Densus 88
Indonesia
Sempat Kabur dari Pemeriksaan, Terduga Teroris Kembali Ditangkap Densus 88

AS berhasil melarikan diri dari ruang pemeriksaan Polda Babel pada Kamis (1/7) dini hari

Jumlah Penumpang KRL Turun 12 Persen pada Hari Keempat PPKM Darurat
Indonesia
Jumlah Penumpang KRL Turun 12 Persen pada Hari Keempat PPKM Darurat

"Jumlah tersebut turun 12 persen dibanding Senin kemarin di waktu yang sama, yaitu sejumlah 73.808 pengguna," kata Anne

Tuntutan Hukuman Mati Kasus Asabri Diyakini Tak Akan Dipertimbangkan Hakim
Indonesia
Tuntutan Hukuman Mati Kasus Asabri Diyakini Tak Akan Dipertimbangkan Hakim

Solusi dari persoalan hukuman mati yang kontroversial dalam tindak pidana korupsi PT Asabri adalah dengan memaksimalkan hukuman penahanan atau penjara seumur hidup.

DKI Tunggu Putusan Pusat Terkait Pencairan Bantuan Tunai PPKM Darurat
Indonesia
DKI Tunggu Putusan Pusat Terkait Pencairan Bantuan Tunai PPKM Darurat

Ada usulan tambahan anggaran PEN sebesar Rp 225,4 triliun, yang berkaitan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Polisi Belum Keluarkan Izin Aksi Reuni 212, Tunggu Rekomendasi Satgas COVID-19
Indonesia
Polisi Belum Keluarkan Izin Aksi Reuni 212, Tunggu Rekomendasi Satgas COVID-19

Keinginan Persaudaraan Alumni (PA) 212 untuk menggelar Aksi Reuni 212 pada 2 Desember 2021 di Patung Kuda, Jakarta Pusat, terancam batal.

Telkom Sebar 891 Titik WiFi di PON Papua
Indonesia
Telkom Sebar 891 Titik WiFi di PON Papua

Telkom juga menyiapkan jaringan cadangan via Satelit, Radio IP Long Haul, dan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang disewa khusus via Jaringan Papua-New Guinea & Guam Amerika (IPLC) sebagai backup jaringan eksisting.

[Hoaks atau Fakta]: Biden dan Putin Dukung Jokowi 3 Periode
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Biden dan Putin Dukung Jokowi 3 Periode

Presiden Vladimir Putin dan Presiden Joe Biden yang bertemu untuk pertemuan puncak di Jenewa, Swiss.