Penolakan SPPG Solo, Pengelola Bersedia Tampung Aspirasi

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 16 Oktober 2025
Penolakan SPPG Solo, Pengelola Bersedia Tampung Aspirasi

SPPG di RW 10, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo ditolak warga, Rabu (15/10). (Foto: Merahputih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PERWAKILAN Yayasan Nusantara Bumi Pertiwi Indonesia, Asep, selaku Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yang mendirikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Padjajaran, Kelurahan Sumber, Solo, angkat bicara terkait dengan penolakan warga. Ia menegaskan tidak menutup mata atas aspirasi warga tersebut. Pihaknya terbuka untuk berdiskusi mencari solusi terbaik.

“Kami selaku yayasan dan mitra telah melakukan perizinan sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan BGN,” ujar Asep, Kamis (16/10).

Ia mengatakan diskusi bersama dilakukan untuk mendukung program ini. Pihaknya juga sudah memberitahukan kepada masyarakat. “Setelah mendapat instruksi untuk membangun SPPG, kami melakukan sosialisasi ke masyarakat. Setelah kami mendapatkan instruksi bangun,” ucap dia.

Mengenai permintaan izin ke wilayah setempat, Asep mengaku sudah menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat. Menurutnya, setelah mendapat instruksi untuk membangun SPPG, pihaknya melakukan sosialisasi ke masyarakat. "Kami sudah menyampaikan pemberitahuan sebelumnya kepada masyarakat setelah kami mendapatkan instruksi bangun. Setelah itu, kami sudah melakukan sosialisasi seminggu kemudian, sosialisasi ke masyarakat," ucap dia.

Baca juga:

SPPG Solo Ditolak Warga, Walkot Solo Sebut Jadi Bahan Evaluasi BGN


Ia mengakui ada beberapa persyaratan yang diajukan masyarakat setelah audiensi. Salah satunya Persyaratan Bangunan Gedung (PBG) yang menjadi surat di luar kebutuhan BGN. “Sebenarnya masyarakat inginkan ada syarat tambahan untuk izin gedung, PBG namanya. Itu kami akan lakukan, tapi kan itu tidak ada di juknis. Kami hanya mohon itu bisa diakselerasi dan bisa secara paralel," papar dia.

Ia menambahkan, selama pengurusan syarat tersebut, pihaknya meminta agar pengerjaan bangunan yang sudah 60 persen itu bisa tetap berjalan. Pembangunan SPPG berhenti sejak 5 hari yang lalu.

“Kami mengurus izin itu. Karena kan izin yang diminta masyarakat itu tidak ada di juknis. Jadi bukannya kami mau mengabaikan permintaan masyarakat, tidak. Tapi kan permintaan itu kan di luar petunjuk teknis, jadi kami berharap pembangunan tetap jalan, syarat itu tadi juga kita urus,” pungkasnya.(Ismail/Jawa Tengah)

Baca juga:

Tak Kantongi Izin, SPPG di Solo Ditolak Warga Kampung



#SPPG #Makan Bergizi Gratis #Solo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Dwi Astarini

Editor, jurnalis, dan profesional komunikasi bilingual (Indonesia–Inggris) dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri media, jurnalistik, dan pengembangan konten. Telah bekerja di berbagai media nasional dan proyek editorial, membantu menghasilkan, menyunting, serta mengelola konten yang informatif, akurat, dan relevan bagi publik. Lulusan Sastra Inggris Universitas Udayana yang kini berfokus pada penyuntingan berita dan feature, pengembangan narasi, serta memastikan setiap konten memenuhi standar jurnalistik yang tinggi. Perjalanan karier meliputi hampir satu dekade di Media Indonesia dan terlibat sebagai editor freelance untuk berbagai publikasi, termasuk proyek buku foto jurnalistik bersama Galeri Foto Jurnalistik ANTARA (GFJA).
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPRD Bongkar Tunggakan Sewa Stadion Manahan Rp 3,21 Miliar, Manajemen Persis Janji Lunasi
Akumulasi tunggakan beserta denda yang harus diselesaikan manajemen Persis mencapai Rp 3,21 miliar sejak 2024 sampai per 13 Oktober 2026.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPRD Bongkar Tunggakan Sewa Stadion Manahan Rp 3,21 Miliar, Manajemen Persis Janji Lunasi
Indonesia
Biaya Operasional MBG Dibatasi Rp 3.000 per Porsi, BGN Ungkap Jaminan Kualitasnya
Dana operasional sebesar Rp 3.000 menggunakan mekanisme at cost, yakni berdasarkan biaya yang dikeluarkan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Biaya Operasional MBG Dibatasi Rp 3.000 per Porsi, BGN Ungkap Jaminan Kualitasnya
Indonesia
Masyarakat Bisa Lihat Langsung Proses Masak MBG
BGN membuka ruang pengawasan bagi seluruh pihak, termasuk orangtua siswa, petugas posyandu, dan guru.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Masyarakat Bisa Lihat Langsung Proses Masak MBG
Indonesia
BGN Klaim Efisiensi Anggaran MBG Capai Rp 44 Triliun dalam 100 Hari
Efisiensi tersebut dilakukan melalui penataan penggunaan anggaran, evaluasi biaya operasional dapur, serta penguatan pengawasan keuangan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
BGN Klaim Efisiensi Anggaran MBG Capai Rp 44 Triliun dalam 100 Hari
Indonesia
Mendagri Keluarkan SE, Kepala Daerah Bantu Awasi Program MBG
Salah satu bentuk pelibatan pemerintah daerah yakni inspeksi terhadap operasional SPPG.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Mendagri Keluarkan SE, Kepala Daerah Bantu Awasi Program MBG
Indonesia
BGN Hentikan Operasional 6.100 Dapur MBG, Pengelola Belum Laporkan Dana Harian
BGN menghentikan operasional 6.100 dapur MBG karena laporan penggunaan dana harian belum dipenuhi. Sudaryono menegaskan persoalannya bukan kekurangan anggaran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Oktober 2026
BGN Hentikan Operasional 6.100 Dapur MBG, Pengelola Belum Laporkan Dana Harian
Indonesia
MBG Bakal Pakai Sistem Prasmanan, BGN Targetkan 10 Ribu SPPG hingga Akhir 2026
BGN mulai menerapkan MBG prasmanan. Sebanyak 10 ribu SPPG ditargetkan rampung hingga akhir 2026.
Soffi Amira - Kamis, 29 Oktober 2026
MBG Bakal Pakai Sistem Prasmanan, BGN Targetkan 10 Ribu SPPG hingga Akhir 2026
Indonesia
Kepala SPPG di Cirebon dan Bogor Dipecat Imbas Keracunan Siswa
Sudaryono mengungkapkan kasus keracunan di Bogor disebabkan pembelian bahan makanan jadi.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Kepala SPPG di Cirebon dan Bogor Dipecat Imbas Keracunan Siswa
Indonesia
BGN Ungkap 3 Penyebab Dana Operasional SPPG untuk Program MBG Tidak Cair
BGN mengungkap tiga penyebab dana operasional SPPG untuk Program Makan Bergizi Gratis tidak cair, mulai dari pelaporan hingga penggunaan anggaran.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
BGN Ungkap 3 Penyebab Dana Operasional SPPG untuk Program MBG Tidak Cair
Indonesia
Kader Posyandu Kini Jadi Mata dan Telinga BGN Awasi SOP MBG di SPPG
Kepala BGN Sudaryono resmi memberi akses kader Posyandu untuk mengawasi dapur SPPG dan mendata penerima Program Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Oktober 2026
Kader Posyandu Kini Jadi Mata dan Telinga BGN Awasi SOP MBG di SPPG
Bagikan