Penolakan RUU Cipta Kerja Meluas, MPR: Jangan Hanya Pertimbangkan Korporasi Besar Demo buruh tolak UU Cipta Kerja. (Foto: Antara).

Merahputih.com - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan meminta pemerintah mengevaluasi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) karena semakin meluasnya penolakan dari buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya, ditambah respons negatif dari investor global terkait RUU yang telah disetujui DPR pada Senin (5/10).

Menurut dia, penolakan dari kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya ditambah respons negatif dari investor global harusnya menjadi pertimbangan Pemerintah untuk menunda dan mengevaluasi kembali RUU Ciptaker.

"Jangan hanya mempertimbangkan korporasi besar, tetapi juga lindungi rakyat dan lingkungan untuk anak cucu kita yang akan datang," kata Syarief dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (7/10).

Baca Juga

RUU Cipta Kerja Disahkan, KIARA: Perampokan terhadap Kedaulatan Masyarakat Bahari

Dia menyoroti alasan Pemerintah dan beberapa fraksi di DPR RI yang menyetujui RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) menjadi UU karena tidak hanya rakyat dan buruh yang menolak, berbagai lembaga investor global pun menyatakan keprihatinannya.

Menurut dia, dilansir dari Reuters pada Selasa (6/10), 35 investor global mengungkapkan keprihatinan mereka lewat sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia.

Buruh Tangerang Demo Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Buruh Tangerang Demo Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Foto: MP/Rizki Fitrianto).

Sebanyak 35 investor yang prihatin tersebut merupakan investor yang mengelola dana hingga US$ 4,1 Triliun, di dalamnya, terdapat lembaga investasi Aviva Investors, Robeco, Legal & General Investment Management, Church of England Pensions Board, hingga Sumitomo Mitsui Trust Asset Management yang telah mendunia.

Syarief menilai, keprihatinan para investor global dengan potensi negatif dari RUU Cipta Kerja menunjukkan pemerintah kurang memahami tentang iklim investasi di Indonesia.

"Selama ini pemerintah selalu mengatasnamakan investasi untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja, padahal investor global juga telah menolak. Jadi, UU Cipta Kerja ini diperuntukkan kepada siapa," ujarnya.

Baca Juga

KPA Bakal Gugat Omnibus Law Cipta Kerja ke MK

Dia menyarankan agar Pemerintah lebih bijak dalam melihat persoalan RUU Cipta Kerja, saat ini bisa dilihat demonstrasi terjadi dimana-mana dan pemerintah belum mampu membendungnya.

Menurut dia, RUU Cipta Kerja yang disetujui dengan cara tidak benar, malah akan menimbulkan polemik baru yang kontraproduktif dengan langkah pemerintah dalam upaya menanggulangi dampak kesehatan dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Minta Novel Laporkan Lagi 'Orang Dalam' Azis Syamsuddin Pakai Bukti Valid
Indonesia
KPK Minta Novel Laporkan Lagi 'Orang Dalam' Azis Syamsuddin Pakai Bukti Valid

Saat mengetahui tindakan Robin, Novel tidak percaya dia bermain sendiri.

Ganjil Genap di Tempat Wisata Hanya Berlaku di Seputar Pintu Masuk
Indonesia
Ganjil Genap di Tempat Wisata Hanya Berlaku di Seputar Pintu Masuk

Kebijakan ganjil genap ini akan terus berlaku sampai dengan waktu yang tidak ditentukan

Polisi akan Tindak Penjual yang Timbun dan Naikkan Harga Tabung Oksigen
Indonesia
Polisi akan Tindak Penjual yang Timbun dan Naikkan Harga Tabung Oksigen

"Jangan sampai bermain-main untuk mencoba menyimpan atau mencoba menaikkan harga. Jadi, jika di toko atau retail atau perorangan yang membeli banyak dan mencari keuntungan, kami akan menindak,"

Polisi Buru Pelaku Pembakaran Halte Transjakarta Sarinah yang Terekam CCTV
Indonesia
Polisi Buru Pelaku Pembakaran Halte Transjakarta Sarinah yang Terekam CCTV

"Penyidik masih terus bekerja," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus

PSI Ragu Viani Berani Gugat Rp 1 Triliun ke Pengadilan
Indonesia
PSI Ragu Viani Berani Gugat Rp 1 Triliun ke Pengadilan

"Saya masih enggak tahu (soal gugatan Rp 1 T), saya tunggu aja. Kami akan lihat Viani benar-benar akan gugat atau enggak," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Michael Sianipar

[HOAKS atau FAKTA]: Rayakan Ulang Tahun, Nike Bagikan Ribuan Sepatu dan T-Shirt
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Rayakan Ulang Tahun, Nike Bagikan Ribuan Sepatu dan T-Shirt

Beredar pesan berantai yang mengklaim bahwa Nike membagikan hadiah gratis dalam rangka ulang tahun.

BPBD Bantul Aktifkan 20 Pos Siaga Darurat Bencana
Indonesia
BPBD Bantul Aktifkan 20 Pos Siaga Darurat Bencana

Pos disiagakan guna menekan dampak bencana selama musim hujan seperti bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

KPK Tahan Direktur Adonara Propertindo Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI
Indonesia
KPK Tahan Direktur Adonara Propertindo Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian. Tommy merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Rizieq Shihab dan Menantunya Kembali Mangkir Panggilan Polisi
Indonesia
Rizieq Shihab dan Menantunya Kembali Mangkir Panggilan Polisi

Alasannya Rizieq sedang masih pemulihan

Varian Baru COVID-19, DPR Desak Pemerintah Tutup Akses Masuk Indonesia
Indonesia
Varian Baru COVID-19, DPR Desak Pemerintah Tutup Akses Masuk Indonesia

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Intan Fauzi menyebut seluruh varian baru COVID-19 yang ada di Indonesia tersebut berasal dari luar negeri.