Penolakan RUU Cipta Kerja Meluas, MPR: Jangan Hanya Pertimbangkan Korporasi Besar Demo buruh tolak UU Cipta Kerja. (Foto: Antara).

Merahputih.com - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan meminta pemerintah mengevaluasi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) karena semakin meluasnya penolakan dari buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya, ditambah respons negatif dari investor global terkait RUU yang telah disetujui DPR pada Senin (5/10).

Menurut dia, penolakan dari kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya ditambah respons negatif dari investor global harusnya menjadi pertimbangan Pemerintah untuk menunda dan mengevaluasi kembali RUU Ciptaker.

"Jangan hanya mempertimbangkan korporasi besar, tetapi juga lindungi rakyat dan lingkungan untuk anak cucu kita yang akan datang," kata Syarief dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (7/10).

Baca Juga

RUU Cipta Kerja Disahkan, KIARA: Perampokan terhadap Kedaulatan Masyarakat Bahari

Dia menyoroti alasan Pemerintah dan beberapa fraksi di DPR RI yang menyetujui RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) menjadi UU karena tidak hanya rakyat dan buruh yang menolak, berbagai lembaga investor global pun menyatakan keprihatinannya.

Menurut dia, dilansir dari Reuters pada Selasa (6/10), 35 investor global mengungkapkan keprihatinan mereka lewat sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia.

Buruh Tangerang Demo Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Buruh Tangerang Demo Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Foto: MP/Rizki Fitrianto).

Sebanyak 35 investor yang prihatin tersebut merupakan investor yang mengelola dana hingga US$ 4,1 Triliun, di dalamnya, terdapat lembaga investasi Aviva Investors, Robeco, Legal & General Investment Management, Church of England Pensions Board, hingga Sumitomo Mitsui Trust Asset Management yang telah mendunia.

Syarief menilai, keprihatinan para investor global dengan potensi negatif dari RUU Cipta Kerja menunjukkan pemerintah kurang memahami tentang iklim investasi di Indonesia.

"Selama ini pemerintah selalu mengatasnamakan investasi untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja, padahal investor global juga telah menolak. Jadi, UU Cipta Kerja ini diperuntukkan kepada siapa," ujarnya.

Baca Juga

KPA Bakal Gugat Omnibus Law Cipta Kerja ke MK

Dia menyarankan agar Pemerintah lebih bijak dalam melihat persoalan RUU Cipta Kerja, saat ini bisa dilihat demonstrasi terjadi dimana-mana dan pemerintah belum mampu membendungnya.

Menurut dia, RUU Cipta Kerja yang disetujui dengan cara tidak benar, malah akan menimbulkan polemik baru yang kontraproduktif dengan langkah pemerintah dalam upaya menanggulangi dampak kesehatan dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PBNU Serahkan Rekomendasi UU Cipta Kerja Pada Wapres
Indonesia
PBNU Serahkan Rekomendasi UU Cipta Kerja Pada Wapres

PBNU mendesak pemerintah untuk melakukan komunikasi dan dialog terbuka dengan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya dalam menerjemahkan UU Cipta Kerja tersebut dalam berbagai regulasi turunannya.

Rizieq Dihadirkan di Ruang Sidang, Kuasa Hukum Diberi Peringatan Serius
Indonesia
Rizieq Dihadirkan di Ruang Sidang, Kuasa Hukum Diberi Peringatan Serius

Dalam persidangan Jumat (26/3) lusa, jumlah kuasa hukum pun akan dibatasi

23 Maret, PN Jakpus Gelar Sidang Gugatan Anak Buah Moeldoko Terhadap AHY Cs
Indonesia
23 Maret, PN Jakpus Gelar Sidang Gugatan Anak Buah Moeldoko Terhadap AHY Cs

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengumumkan sidang perkara gugatan yang dilayangkan oleh sejumlah politikus, salah satunya, Marzuki Alie, terhadap Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 23 Maret 2021.

Rapid Test Digelar di Barak Pengungsi Merapi
Indonesia
Rapid Test Digelar di Barak Pengungsi Merapi

Total ada 44 orang yang ikut rapid test. Hasilnya satu orang reaktif namun dalam kondisi sehat.

Pekerja Hiburan Malam Demo Minta PSBB Dicabut, Ketua DPRD DKI: Manusiawi Lah
Indonesia
Pekerja Hiburan Malam Demo Minta PSBB Dicabut, Ketua DPRD DKI: Manusiawi Lah

"Perasaannya kan gak bekerja. Manusiawi lah," kata Prasetyo

Perayaan Paskah Jangan Sampai Jadi Kesempatan Melanggar Protokol Kesehatan
Indonesia
Perayaan Paskah Jangan Sampai Jadi Kesempatan Melanggar Protokol Kesehatan

Ibadah perayaan Paskah dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.

Kasus COVID-19 Prancis Kembali Melonjak
Indonesia
Kasus COVID-19 Prancis Kembali Melonjak

Jumlah kasus baru COVID-19 bertambah 4.203, sehingga secara keseluruhan berjumlah 328.980.

Ahli Wanti-wanti Penambahan Kasus COVID-19 Setelah Pilkada
Indonesia
Ahli Wanti-wanti Penambahan Kasus COVID-19 Setelah Pilkada

Mendorong masyarakat mematuhi protokol COVID-19 sulitnya minta ampun seperti membiasakan pakai masker hingga mencuci tangan.

Pesan Ketua KPK Kepada Pemuda Pemudi 'Zaman Now'
Indonesia
Pesan Ketua KPK Kepada Pemuda Pemudi 'Zaman Now'

Ia memandang perlu peran aktif segenap tumpah darah Indonesia yang satu

Update Corona DKI Minggu (9/8): Bertambah 472 Kasus
Indonesia
Update Corona DKI Minggu (9/8): Bertambah 472 Kasus

Saat ini jumlah tes PCR di Jakarta setiap pekan adalah 4 kali lipat standar WHO