Penolakan Ahok sebagai Bos BUMN Dianggap Merusak Citra Negara Basuki Tjahja Purnama a.k.a Ahok. Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir

MerahPutih.com - Direktur Indo Polling Network Wempy Hadir mengkritik sikap Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diangkat menjadi pejabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, jika alasan ingin melakukan protes karena Ahok pernah tersandung kasus penistaan agama, maka hal itu salah kaprah. Karena dalam aturan yang ada, larangan menjabat hanya untuk orang yang pernah tersangkut kasus pidana merugikan negara dan pelanggaran berat. Sementara, Ahok merupakan pelanggaran hukum yang tak menimbulkan kerugian negara.

Baca Juga

Bakal Jadi Bos BUMN Tapi Berstatus Kader PDIP, Mardani Sentil Ahok Soal Kepatutan

"Apa dasar mereka melakukan protes? Sangat berlebihan dan tak masuk di logika, tidak rasional," kata Wempy kepada wartawan, Jumat (15/11).

Menurut Wempy, aksi protes PA 212 hanya akan mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasionalis, serta bisa berdampak luas ke sektor lainnya.

Wempy Hadir
Direktur Indo Polling Network Wempy Hadir

"Ini menimbulkan kestabilan politik nasional, bisa mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi investasi, mempengaruhi citra Indonesia di mata luar," ungkapnya.

Baca Juga

Tunjuk Ahok Jadi Bos BUMN, PA 212 Singgung Jokowi Tak Peka Umat Islam

Karenanya, ia berharap aparat keamanan segera mengambil tindakan sebelum PA 212 melakukan aksinya yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. Negara, disebutnya, tidak boleh diam terhadap gerakan kelompok 212.

"Oleh karena itu saya kira pihak keamanan, intelijen itu harus bergerak dari awal sebelum membesar. Karena semakin dibiarkan orang-orang ini maka mereka semakin menjadi. Harus diputus mata rantainya. Jadi tidak boleh kompromi dengan parasit-parasit negara itu," jelasnya.

Bahkan, Wempy meminta Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk turun tangan dan segera mengambil tindakan meredam manuver kelompok yang menolak Ahok.

Baca Juga

Waspadai Upaya Menggagalkan Ahok sebagai Petinggi BUMN

"Kalau mereka dibiarkan akan semakin menjadi. Oleh karena itu instrumen negara, paling penting Menteri Pertahanan, Menko Polhukan mestinya lebih tegas, tidak bisa lagi kompromi seperti sebelum-sebelumnya," pungkas Wempy.

Sebelumnya, PA 212 menyatakan penolakan terhadap Ahok yang akan memimpin salah satu BUMN ini beredar. Bahkan, mereka tak segan menggelar aksi karena tak terima mantan pelaku penistaan agama itu menduduki kursi bos perusahaan plat merah. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Fraksi PSI Anggap Perpanjangan Kontrak dengan PT Aetra Rugikan Pemprov DKI
Indonesia
Fraksi PSI Anggap Perpanjangan Kontrak dengan PT Aetra Rugikan Pemprov DKI

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan memperpanjang kontrak pengelolaan air bersih Jakarta kepada PT Aetra Air Jakarta.

Erick, Sandiaga, dan Luthfi: Tiga Sahabat yang Dipersatukan Jokowi di Kabinet
Indonesia
Erick, Sandiaga, dan Luthfi: Tiga Sahabat yang Dipersatukan Jokowi di Kabinet

Jokowi mempersatukan tiga sahabat yakni Erick Thohir, Sandiaga Uno serta Muhammad Luthfi sebagai menteri atau pembantunya dalam menjalani roda pemerintahan.

  Banyak Masyarakat Kerja dari Rumah, Arus Lalu Lintas di Ibu Kota Lancar
Indonesia
Banyak Masyarakat Kerja dari Rumah, Arus Lalu Lintas di Ibu Kota Lancar

Patroli sendiri dilakukan sebagai langkah mencegah penyebaran virus corona atau covid-19 serta sebagi tindak lanjut Maklumat Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis.

Larang Formula E Digelar di Dalam Monas, Setneg: Kalau di Luar Silakan
Indonesia
Larang Formula E Digelar di Dalam Monas, Setneg: Kalau di Luar Silakan

Selain itu ada kegiatan pengaspalan yang membuat gelaran Formula E tak memungkinkan digelar di kawasan tersebut.

ICW Minta Ketua MA Bentuk Tim Investigasi Internal Usut Kasus Nurhadi
Indonesia
ICW Minta Ketua MA Bentuk Tim Investigasi Internal Usut Kasus Nurhadi

Kurnia mengatakan, koordinasi antara KPK dan MA dalam pengusutan kasus ini masih buruk. Hal ini terlihat saat lembaga antirasuah memanggil sejumlah Hakim Agung untuk diperiksa.

Terungkap, Jiwasraya Punya Deposito dan Obligasi Rp 5,25 Triliun
Indonesia
Terungkap, Jiwasraya Punya Deposito dan Obligasi Rp 5,25 Triliun

Padahal, Dirut Jiwasraya, Hexana Tri Sasongko sempat mengumumkan bahwa Jiwasraya gagal bayar pada 2018

Pejabat Pemprov DKI Ikut 'Terseret' Kasus Kerumunan Acara Rizieq
Indonesia
Pejabat Pemprov DKI Ikut 'Terseret' Kasus Kerumunan Acara Rizieq

Dari keempat saksi yang dipanggil, hanya dua saksi yang hadir

Polisi Klaim Tak Ada Niat Pelaku Membakar Gedung Kejagung
Indonesia
Polisi Klaim Tak Ada Niat Pelaku Membakar Gedung Kejagung

Mereka merokok di ruangan tempat bekerja

Khawatir Ditunggangi Massa Anarkis, Buruh Ogah Demo di Depan Istana Negara
Indonesia
Khawatir Ditunggangi Massa Anarkis, Buruh Ogah Demo di Depan Istana Negara

"Kami juga informan yang kita sebar. Ada pihak yang akan meminjam panggung kami," terang Supardi.

 Kepala Daerah Tak Bisa Gegabah Hentikan Perjalanan KRL Atas Nama PSBB
Indonesia
Kepala Daerah Tak Bisa Gegabah Hentikan Perjalanan KRL Atas Nama PSBB

"Jika kita baca baik-baik, SE BPTJ tersebut sifatnya hanyalah rekomendasi untuk melakukan pembatasan operasional transportasi publik untuk penanganan pencegahan Covid 19," kata Azas