Penjual Obat Ilegal Diringkus Bareskrim Polri, Untung Rp 531 Miliar Ilustrasi obat. Foto: Arek Socha/Pixabay

MerahPutih.com - Bareskrim Polri membongkar tindak pidana pencucian uang dari peredaran obat ilegal dengan tersangka berinisial DP. Pelaku meraup untung Rp 531 miliar.

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menyebut, sebagian jumlah uang yang disita berdasar hasil penelusuran terhadap rekening-rekening yang bersangkutan ada 9 bank.

Baca Juga

Polres Jakbar Limpahkan Berkas Perkara Penimbunan Obat COVID-19 ke Kejaksaan

Menurut Agus, DP sebenarnya tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi.

"Dia juga tidak memiliki perusahaan yang bergerak di bidang farmasi namun dia menjalankan, mendatangkan obat-obat dari luar tanpa izin edar dari BPOM," ujar Agus.

Pengungkapan ini bermula dari pengembangan penanganan peredaran obat ilegal yang dilaksanakan Polres Mojokerto. Polisi kemudian mendapati transaksi keuangan mencurigakan yang diduga hasil kejahatan tersangka DP.

Tersangka DP ini memesan barang dari luar negeri. Setelah itu, barang dikirim melalui jasa ekspedisi di Indonesia dengan nama Awi/Flora Pharmacy.

Selanjutnya tersangka DP alias Awi memerintahkan sopir atau kurirnya untuk mengambil obat-obatan dan suplemen ilegal itu di gudang yang telah ditentukan ekspedisi.

Ekspose pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua PPATK Dian Ediana Rea, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, Kamis (16/9/2021). ANTARA/Laily Rahmawaty
Ekspose pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua PPATK Dian Ediana Rea, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, Kamis (16/9/2021). ANTARA/Laily Rahmawaty

Kurir itu kemudian mendistribusikannya ke pembeli obat di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, dan wilayah lainnya.

Setelah itu, pembeli melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening atas nama tersangka DP sesuai jatuh tempo yang telah disepakati.

DP disebut mendapatkan keuntungan sebesar 10 hingga 15 persen dari harga barang yang diterimanya secara berkelanjutan sejak 2011 hingga 2021.

Setelah menerima uang hasil edar obat ilegal tersebut, DP melakukan penarikan tunai kemudian mentransfer sebagian ke rekening miliknya pada Bank lain. Sedangkan sebagian lainnya ditempatkan dalam bentuk deposito, asuransi, hingga reksadana.

Sejumlah barang bukti disita dalam kasus ini antara lain sisa obat yang diedarkan berupa Favipiravir/Favimex jumlah 200 tablet, Crestor 20 mg jumlah 6 pak, Crestor 10 mg jumlah 5 pak, hingga Voltaren Gel 50 mg jumlah 4 pak.

Kepala PPATK Dian Ediana Rae menambahkan, ini menjadi join investigasi dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai bagian dari negara yang tergabung dalam Financial Action Task Force (FATF).

Obat-obat terlarang yang beredar dan lain sebagainya, itu memang bukan cuma merugikan secara keuangan, tetapi membahayakan kesehatan masyarakat.

" Oleh karena itu kita sangat memberikan memberikan konsentrasi untuk melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap kasus ini, dan kita bisa menemukan," kata Dian.

Atas perbuatannya, DP dijerat Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dan/atau Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 KUHP dan Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Knu)

Baca Juga

Tren Obati Jerawat dengan Air Garam Laut, Begini Tanggapan Dermatologi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Arab Saudi Cabut Larangan Penerbangan Internasional 31 Maret
Indonesia
Arab Saudi Cabut Larangan Penerbangan Internasional 31 Maret

Otoritas di Arab Saudi pada 21 Desember 2020 menutup perbatasan

Vaksin Merah Putih Dipastikan Masuk Program Vaksinasi Pemerintah
Indonesia
Vaksin Merah Putih Dipastikan Masuk Program Vaksinasi Pemerintah

Dalam pengembangan vaksin ini, tidak hanya menggunakan pendekatan medis, namun melibatkan unsur lain yang kompleks.

Pemerintah Larang WN India Masuk ke Indonesia
Indonesia
Pemerintah Larang WN India Masuk ke Indonesia

Pemerintah mengambil langkah tegas dengan melarang warga negara India masuk ke Indonesia. Hal ini menyusul 'Tsunami COVID-19' di negara Bollywood itu.

Tudingan Ridwan Kamil ke Mahfud MD Dinilai Bermotif Politik
Indonesia
Tudingan Ridwan Kamil ke Mahfud MD Dinilai Bermotif Politik

"Karenanya, bisa jadi dibalik pernyataan RK terhadap Mahfud juga ada motif politik," tandasnya.

Anies Diminta Lupakan Formula E
Indonesia
Anies Diminta Lupakan Formula E

Fraksi PSI DPRD DKI meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk melupakan mimpi penyelenggaraan Formula E di ibu kota. Anies juga diminta untuk tidak terus menerua membohongi rakyat terkait event Formula E

Kata Ketua Komisi III soal Peluang Calon Kapolri
Indonesia
Kata Ketua Komisi III soal Peluang Calon Kapolri

Politikus PDI Perjuangan ini mempersilakan jika ada pihak-pihak yang mengusulkan nama calon Kapolri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Indonesia-Jepang Perkuat Kerja Sama Penanganan Sampah di Laut
Indonesia
Indonesia-Jepang Perkuat Kerja Sama Penanganan Sampah di Laut

Ditargetkan pada tahun 2025, penanganan sampah di laut sudah mencapai angka 70 persen

Saksi Sidang Pilkada Kalsel Berbelit, Hakim MK: Jangan Ngajak Kami Ke Neraka
Indonesia
Saksi Sidang Pilkada Kalsel Berbelit, Hakim MK: Jangan Ngajak Kami Ke Neraka

Hakim juga menanyakan dari kecamata Bawaslu apakah ada karena sesuatu yang men-drive, secara sistemik

AJI Soroti Maraknya Teror Digital Terhadap Jurnalis
Indonesia
AJI Soroti Maraknya Teror Digital Terhadap Jurnalis

Menurut Erick, terdapat berbagai jenis serangan yang dilakukan terhadap jurnalis atau media daring. Ada delapan kasus doxing, empat kasus peretasan, dan dua kasus Ddos (distributed denial of service).

Mahfud MD: Revisi UU ITE Kini Berada di Kemenkumham
Indonesia
Mahfud MD: Revisi UU ITE Kini Berada di Kemenkumham

Mahfud MD mengatakan, revisi UU ITE kini berada di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk diteruskan ke proses legislasi di DPR.