Penjual Obat Ilegal Diringkus Bareskrim Polri, Untung Rp 531 Miliar Ilustrasi obat. Foto: Arek Socha/Pixabay

MerahPutih.com - Bareskrim Polri membongkar tindak pidana pencucian uang dari peredaran obat ilegal dengan tersangka berinisial DP. Pelaku meraup untung Rp 531 miliar.

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menyebut, sebagian jumlah uang yang disita berdasar hasil penelusuran terhadap rekening-rekening yang bersangkutan ada 9 bank.

Baca Juga

Polres Jakbar Limpahkan Berkas Perkara Penimbunan Obat COVID-19 ke Kejaksaan

Menurut Agus, DP sebenarnya tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi.

"Dia juga tidak memiliki perusahaan yang bergerak di bidang farmasi namun dia menjalankan, mendatangkan obat-obat dari luar tanpa izin edar dari BPOM," ujar Agus.

Pengungkapan ini bermula dari pengembangan penanganan peredaran obat ilegal yang dilaksanakan Polres Mojokerto. Polisi kemudian mendapati transaksi keuangan mencurigakan yang diduga hasil kejahatan tersangka DP.

Tersangka DP ini memesan barang dari luar negeri. Setelah itu, barang dikirim melalui jasa ekspedisi di Indonesia dengan nama Awi/Flora Pharmacy.

Selanjutnya tersangka DP alias Awi memerintahkan sopir atau kurirnya untuk mengambil obat-obatan dan suplemen ilegal itu di gudang yang telah ditentukan ekspedisi.

Ekspose pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua PPATK Dian Ediana Rea, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, Kamis (16/9/2021). ANTARA/Laily Rahmawaty
Ekspose pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua PPATK Dian Ediana Rea, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, Kamis (16/9/2021). ANTARA/Laily Rahmawaty

Kurir itu kemudian mendistribusikannya ke pembeli obat di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, dan wilayah lainnya.

Setelah itu, pembeli melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening atas nama tersangka DP sesuai jatuh tempo yang telah disepakati.

DP disebut mendapatkan keuntungan sebesar 10 hingga 15 persen dari harga barang yang diterimanya secara berkelanjutan sejak 2011 hingga 2021.

Setelah menerima uang hasil edar obat ilegal tersebut, DP melakukan penarikan tunai kemudian mentransfer sebagian ke rekening miliknya pada Bank lain. Sedangkan sebagian lainnya ditempatkan dalam bentuk deposito, asuransi, hingga reksadana.

Sejumlah barang bukti disita dalam kasus ini antara lain sisa obat yang diedarkan berupa Favipiravir/Favimex jumlah 200 tablet, Crestor 20 mg jumlah 6 pak, Crestor 10 mg jumlah 5 pak, hingga Voltaren Gel 50 mg jumlah 4 pak.

Kepala PPATK Dian Ediana Rae menambahkan, ini menjadi join investigasi dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai bagian dari negara yang tergabung dalam Financial Action Task Force (FATF).

Obat-obat terlarang yang beredar dan lain sebagainya, itu memang bukan cuma merugikan secara keuangan, tetapi membahayakan kesehatan masyarakat.

" Oleh karena itu kita sangat memberikan memberikan konsentrasi untuk melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap kasus ini, dan kita bisa menemukan," kata Dian.

Atas perbuatannya, DP dijerat Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dan/atau Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 KUHP dan Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Knu)

Baca Juga

Tren Obati Jerawat dengan Air Garam Laut, Begini Tanggapan Dermatologi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dua Bulan Jabat Danjen Kopassus, Eks Ajudan Jokowi Promosi Jadi Pangdam Diponogero
Indonesia
Dua Bulan Jabat Danjen Kopassus, Eks Ajudan Jokowi Promosi Jadi Pangdam Diponogero

Keputusan Panglima TNI yang diteken pada Jumat (25/3) minggu lalu, Mayjen TNI Widi Prasetijono dimutasi menjadi Panglima Daerah Militer (Pangdam) IV/Diponegoro

Divonis Nihil di Kasus Asabri, Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati
Indonesia
Divonis Nihil di Kasus Asabri, Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis nihil terdakwa kasus korupsi Asabri, Heru Hidayat.

Mobilitas Pekerja di Jabodetabek ke Kantor Mulai Menurun
Indonesia
Mobilitas Pekerja di Jabodetabek ke Kantor Mulai Menurun

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima sebanyak 14.122 permohonan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) sebagai syarat keluar-masuk Ibu Kota di masa PPKM Darurat. Dari jumlah itu, hanya 9.250 permohonan yang dikabulkan.

Pemprov DKI Pastikan Pembangunan Reklamasi Telah Dihentikan
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Pembangunan Reklamasi Telah Dihentikan

Pemprov DKI juga telah memenangkan sebagian besar gugatan dari pihak pengembang

[HOAKS atau FAKTA] Anies Dipilih Jadi Kepala IKN Nusantara Agar Tidak Jadi Presiden
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Anies Dipilih Jadi Kepala IKN Nusantara Agar Tidak Jadi Presiden

Dalam narasinya juga disebutkan bahwa pemilihan Anies sebagai kepala IKN agar Anies tidak jadi Presiden pada Pilpres 2024 nanti.

Jadi Capres, Syarat Cak Imin Gabung Koalisi Golkar, PAN dan PPP
Indonesia
Jadi Capres, Syarat Cak Imin Gabung Koalisi Golkar, PAN dan PPP

"PKB siap bergabung asal capresnya saya," kata Muhaimin.

Kemenhub Siapkan 428 Bus untuk PON XX dan Peparnas XVI Papua
Indonesia
Kemenhub Siapkan 428 Bus untuk PON XX dan Peparnas XVI Papua

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan 428 bus dan 472 awak untuk mendukung penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI Papua.

Penambahan Kasus Harian COVID-19 di Atas Angka 2 Ribuan
Indonesia
Penambahan Kasus Harian COVID-19 di Atas Angka 2 Ribuan

Terkini, kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia pada Selasa, 5 April 2022, bertambah 2.282 kasus.

APBN di Januari 2022 Surplus, Pembiayaan Dari Utang Nyusut Rp 3 Triliun
Indonesia
APBN di Januari 2022 Surplus, Pembiayaan Dari Utang Nyusut Rp 3 Triliun

Pendapatan negara ini naik 54,9 persen (yoy) yaitu dari Rp 100,7 triliun pada Januari tahun lalu menjadi Rp 156 triliun atau 8,5 persen dari target APBN Rp 1.846,1 triliun.

[HOAKS atau FAKTA]: Seluruh Pemilik E-KTP Bakal Diberi Bantuan Rp 3,5 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Seluruh Pemilik E-KTP Bakal Diberi Bantuan Rp 3,5 Juta

Sebuah akun Facebook bernama Viva Hoshi mengunggah artikel yang berjudul “Bantuan Uang Tunai Rp 3,5 Juta Disalurkan Pemerintah, Syaratnya Cukup Siapkan KTP”.