Penjelasan Kompolnas soal Pam Swakarsa Versi Komjen Listyo Komjen Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan pers usai mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di Lobi Nusantara II, Rabu (20/1). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

MerahPutih.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), meminta publik tidak salah menafsirkan rencana calon Kapolri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menghidupkan Pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa.

Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti mengklaim, Pam Swakarsa yang ingin dihidupkan Listyo berbeda dan tidak ada kaitannya dengan Pam Swakarsa era 1998 yang dibentuk untuk membendung aksi demonstrasi mahasiswa.

Baca Juga

Rencana Komjen Listyo Bangkitkan Pam Swakarsa Dinilai Bentuk Perpolisian Masyarakat

"Untuk Pam Swakarsa, mohon jangan disalahtafsirkan dengan Pam Swakarsa tahun 1998. Beda sama sekali dan tidak ada kaitannya," kata Poengky wartawan, Selasa (26/1).

Poengky menjelaskan, Pam Swakarsa yg dimaksud Listyo dalam paparan fit and proper test di DPR pada Rabu (20/1) merujuk pada pengamanan swakarsa seperti tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 3 ayat (1) UU 2/2002 menyebutkan, "Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh a. Kepolisian Khusus, b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan/atau c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa."

Sementara Pasal 3 ayat (2) UU 2/2002 menyatakan, "Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing."

Poengky Indarti
Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti. Foto: ANTARA

Sedangkan pada Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c dijelaskan, "Yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan Kepolisian terbatas dalam lingkungan kuasa tempat, meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan."

Dengan demikian, Poengky mengatakan, pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Selain itu, terdapat sejumlah aturan turunan mengenai pengaman swakarsa.

Beberapa di antaranya, Peraturan Kapolri nomor 23 tahun 2007 tentang Siskamling dan Peraturan Kapolri nomor 24 tentang Sistem Manajemen Pengamanan. Kedua aturan itu disatukan menjadi Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Untuk koordinasi, pembinaan dan pengawasannya diatur di PP nomor 43 tahun 2012.

"Jadi praktiknya seperti Satpam, Security atau Siskamling begitu," jelas Poengky.

Poengky melanjutkan, dalam aturan-aturan tersebut, proses rekrutmen maupun anggaran pam swakarsa bukan kewenangan Polri. Polri hanya berwenang mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pam swakarsa.

"Polri hanya bertugas untuk koordinasi, pembinaan dan pengawasan," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Mengingat "Dosa" Pam Swakarsa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jabar Luncurkan 352 Event Pariwisata Saat Pandemi
Indonesia
Jabar Luncurkan 352 Event Pariwisata Saat Pandemi

Semua event akan berlangsung dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Protokol kesehatan pun akan diterapkan dengan ketat.

Hujan di Bawah 100 mm Jakarta Banjir, Anies:  Ada yang Salah di Dalam Manajemen
Indonesia
Hujan di Bawah 100 mm Jakarta Banjir, Anies: Ada yang Salah di Dalam Manajemen

Kalau dibawah 100 mm hujannya, maka seharusnya tidak terjadi banjir

Mobilitas dan Mutasi Virus Dibiarkan, Efektivitas Vaksin Dikhawatirkan Menurun
Indonesia
Mobilitas dan Mutasi Virus Dibiarkan, Efektivitas Vaksin Dikhawatirkan Menurun

Begitu pula dengan akurasi testing karena lokasi-lokasi mutasi yang berbeda-beda pada setiap varian. Sehingga dapat menurunkan kualitas PCR yang memiliki target mutasi virus yang spesifik.

Polisi Segel Shamrock Kitchen & Bar karena Diduga Langgar PPKM
Indonesia
Polisi Segel Shamrock Kitchen & Bar karena Diduga Langgar PPKM

Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Metro Jaya merazia Shamrock Kitchen & Bar.

Ini Alasan Pemerintah Pangkas Karantina Pulang Dari Luar Negeri Jadi 3 Hari
Indonesia
Ini Alasan Pemerintah Pangkas Karantina Pulang Dari Luar Negeri Jadi 3 Hari

Ketentuan mengenai karantina tersebut akan segera dituangkan dalam perubahan SE KaSatgas Nomor 20/2021 untuk dapat segera diterapkan.

Pede Jadi Ketum, Moeldoko Sebut Prajurit TNI Sejati Tak Mudah Diprovokasi
Berita
Pede Jadi Ketum, Moeldoko Sebut Prajurit TNI Sejati Tak Mudah Diprovokasi

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko buka suara ihwal tudingan soal keterlibatannya dalam kisruh Partai Demokrat.

Berikut Kondisi Nakes Yang Jadi Korban Penyerangan Brutal KKB di Papua
Indonesia
Berikut Kondisi Nakes Yang Jadi Korban Penyerangan Brutal KKB di Papua

IDI meminta pada seluruh pihak untuk memberikan privasi bagi para tenaga kesehatan yang menjadi korban penyerangan tersebut karena masih mengalami trauma dan IDI Papua .

PAN Tetap Tolak RUU Pemilu, Ibu Kota Negara dan BPIP Masuk Prolegnas 2021
Indonesia
PAN Tetap Tolak RUU Pemilu, Ibu Kota Negara dan BPIP Masuk Prolegnas 2021

Penetapan Prolegnas Prioritas 2021 sudah lama mundur karena belum diambil Keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR.

Bareskrim Polri Selamatkan Uang Negara Rp200 Miliar Lebih
Indonesia
Bareskrim Polri Selamatkan Uang Negara Rp200 Miliar Lebih

Pada tahun 2020, Bareskrim Polri tercatat menerima laporan terkait kasus tindak pidana korupsi sebanyak 1.346 perkara

Irjen Napoleon Seret Nama Menkumham di Sidang Red Notice Djoko Tjandra
Indonesia
Irjen Napoleon Seret Nama Menkumham di Sidang Red Notice Djoko Tjandra

Napoleon mengklaim tanggung jawab atas hapusnya nama Djoko Tjandra dari DPO tidak dapat dilimpahkan kepada dirinya