Penjelasan Kemenkumham Terkait Status Kewarganegaraan Orient Riwu Kore Bupati Sabu Raijua terpilih Orient P. Riwu Kore saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kupang, Jumat (5/2). ANTARA/Kornelis Kaha

MerahPutih.com - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyampaikan sedang berkoordinasi dengan instansi terkait dan menelaah berbagai dokumen untuk menentukan status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham), Cahyo Rahadian Muzhar, berjanji bakal menginformasikan lebih lanjut setelah adanya keputusan.

Baca Juga

Warga AS Terpilih Jadi Bupati, Bawaslu Sabu Raijua: Dia Lakukan Pembohongan Publik

"Kami sedang berkoordinasi dengan instansi terkait dan menelaah dokumen dokumen yang ada serta mengumpulkan dokumen dokumen terkait lainnya untuk kemudian dijadikan dasar untuk membuat kebijakan. Kami akan infokan segera perkembangannya," kata Cahyo saat dikonfirmasi, Rabu (10/2).

Orient Riwu Kore. (MP/Kanugraha)

Meski demikian, Cahyo belum dapat menyampaikan secara rinci proses yang akan berjalan mengenai polemik ini. Termasuk adanya kemungkinan memanggil Orient atau perlunya menggelar sidang secara khusus.

"Tentunya perlu dilakukan proses pengecekan dan verifikasi terlebih dahulu," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan sudah memanggil Orient, untuk memastikan status kewarganegaraannya.

Baca Juga

Mendagri Ingatkan KPU dan Bawaslu Tidak Mendiskualifikasi Pemenang Pilkada

Kemendagri berencana menunda pelantikannya, sampai persoalan ini selesai. Pasalnya, belakangan baru diketahui bahwa Orient Riwu Kore merupakan warga negara asing (WNA) asal Amerika Serikat.(Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Marak Begal Sepeda, Sudin Jakbar Hanya Bisa Imbau Lewat Medsos
Indonesia
Marak Begal Sepeda, Sudin Jakbar Hanya Bisa Imbau Lewat Medsos

Jambret itu memang mobilenya tinggi tuh

Kejagung Dinilai Tidak Paham Investasi Saham Dalam Pengusutan Asabri dan Jiwasraya
Indonesia
Kejagung Dinilai Tidak Paham Investasi Saham Dalam Pengusutan Asabri dan Jiwasraya

Dasar hukum yang dipakai Kejaksaan Agung dalam melakukan penyitaan, pemblokiran, perampasan aset yang tak terkait perkara korupsi dipertanyakan.

Pakar Kesehatan Minta Pemda Berani Tolak Pemudik
Indonesia
Pakar Kesehatan Minta Pemda Berani Tolak Pemudik

Kalau ada masalah pada ketersediaan masker, pemerintah harus menyediakan

Harga Tes Swab Rp900 Ribu tak Bisa Dijangkau Warga Miskin
Indonesia
Harga Tes Swab Rp900 Ribu tak Bisa Dijangkau Warga Miskin

"Kalau masyarakat menengah ke bawah dibebani dengan harga swab test sebesar Rp 900 ribu, tentu mereka akan kesulitan. Karena itu, perlu anggaran negara untuk membantu mereka," terang Saleh.

Hasil Autopsi Enam Jenazah Pengawal Rizieq Belum Keluar
Indonesia
Hasil Autopsi Enam Jenazah Pengawal Rizieq Belum Keluar

Sesuai undang-undang, kewajiban penyidik adalah memberitahukan keluarga

Saran Rizal Rami Tekan COVID-19: Sulap Gedung Dewan Jadi Ruang Pasien
Indonesia
Saran Rizal Rami Tekan COVID-19: Sulap Gedung Dewan Jadi Ruang Pasien

Pemerintah juga perlu meningkatkan vaksinasi sebanyak tiga kali dari yang saat ini telah dilakukan

HUT ke-75, Polisi Masih Hadapi Tantangan Reformasi Kultural
Indonesia
HUT ke-75, Polisi Masih Hadapi Tantangan Reformasi Kultural

Perwujudan civilan police di Kepolisian Republik Indonesia perlu komitmen dan konsistensi proses demiliterisasi dan depolitisasi Polri demi tercapainya pemolisian demokratis.

Menaker Ingatkan Tiga Hal Penting bagi Industri Kreatif untuk Bertahan
Indonesia
Menaker Ingatkan Tiga Hal Penting bagi Industri Kreatif untuk Bertahan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyakini industri kreatif di Indonesia mampu menghadapi tantangan pandemi COVID-19.

Kasus Kedua Flu Burung, Belanda Musnahkan Ratusan Ribu Ayam
Dunia
Kasus Kedua Flu Burung, Belanda Musnahkan Ratusan Ribu Ayam

Otoritas kesehatan Belanda menemukan kasus flu burung yang sangat patogenik di sebuah peternakan di Kota Puiflijk.

Lelang Jabatan Eselon II, Ratusan PNS DKI Terancam Sanksi
Indonesia
Lelang Jabatan Eselon II, Ratusan PNS DKI Terancam Sanksi

Sebanyak 239 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI dimungkinkan akan diberi sanksi lantaran tidak patuh melaksanakan instruksi pimpinan.