Penjelasan Hukum Jika Pelapor Dugaan Kasus Korupsi Tidak Bisa Dilaporkan Bareskrim Polri. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Koordinator Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Indonesia (AMPHI) Jhones Brayen dan Pengamat Ekonomi sekaligus Direktur CORE, Mohammad Faisal dilaporkan ke Bareskrim Polri atas pernyataanya terkait dugaan kredit macet dan dugaan korupsi di bank BUMN.

Pakar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada Muhammad Fatahillah Akbar menyebut, jika pelapor kasus dugaan korupsi tidak bisa dilaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Baca Juga:

2 Tersangka Kasus Korupsi Dana Ujian Nasional Kemendikbud Segera Disidang

Menurutnya, aturan tersebut juga dipertegas dengan adanya Memorandum Of Understanding (MOU) antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri.

"Kalau memang niatnya fitnah, baru bisa diproses harus dibuktikan sesuai pengetahuan pelapor," katanya dalam keterangannya, Selasa (5/7).

Ia menambahkan seyogyanya aparat penegak hukum harus memproses terlebih dahulu laporan utamanya, yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, jika pelapor menggunakan kata 'diduga' pun tidak bisa dilaporkan.

"Betul, jelas tidak bisa. Apalagi UU Korupsi melindungi pelapor. Fokus utamanya adalah membuktikan laporan (apakah ada unsur dugaan korupsi atau tidak), bukan malah dilaporkan balik," katanya.

Akbar mengatakan jika dalam SKB KPK dan Polri dan tafsir pasal 310 KUHP, kehormatan yang diserang harus individu, tidak bisa lembaga.

"Tidak bisa (dilaporkan) apalagi kalau untuk kepentingan umum, maka tidak bisa dianggap pencemaran nama baik, Pasal 310 ayat 3," ujarnya di.

Ia menegaskan bahwa sebaiknya pelapor yang merupakan Federasi Serikat Pekerja BUMN ini mendorong manajemen bank BUMN untuk memberikan klarifikasi di hadapan penyidik Kejagung dan bukan malah melaporkan para pihak yang ingin dugaan penyimpangan terhadap penyaluran kredit tersebut menjadi terang benderang.

Federasi Serikat Pekeja BUMN Bersatu dikabarkan melaporkan dugaan penyebaran berita palsu atau hoaks terkait dugaan kredit macet perusahaan batu bara di Sumatera Selatan. Pelaporan terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan kegaduhan ekonomi nasional. (*)

Baca Juga:

Kejaksaan Agung Periksa 9 Saksi Terkait Kasus Korupsi Impor Baja

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penasihat Hukum Benarkan Pembebasan Rizieq Shihab Hari Ini
Indonesia
Penasihat Hukum Benarkan Pembebasan Rizieq Shihab Hari Ini

Rizieq Shihab dinyatakan bebas bersyarat pada hari ini, tepatnya Rabu, 20 Juli 2022.

Harga Minyak Goreng hingga Telur Terus Merangkak Naik sampai Januari 2022
Indonesia
Harga Minyak Goreng hingga Telur Terus Merangkak Naik sampai Januari 2022

"Akan terus merangkak naik hingga Januari 2022," ucap Suharini saat dikonfirmasi MerahPutih.com, Kamis (30/12).

Oknum Polisi Sulsel Perkosa ART Anak, Ponakan Prabowo Ungkit Nasib RUU TPKS
Indonesia
Oknum Polisi Sulsel Perkosa ART Anak, Ponakan Prabowo Ungkit Nasib RUU TPKS

Kejahatan seksual terhadap anak tidak cukup hanya dijerat menggunakan UU Perlindungan Anak.

Disinggung Ikut Barisan Celeng, Putra Sulung Jokowi Jawab Begini
Indonesia
Disinggung Ikut Barisan Celeng, Putra Sulung Jokowi Jawab Begini

Terbaru, Gibran menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang bersama Wali Kota Bogor Bima Arya, Kamis (14/10).

Wagub DKI Minta TransJakarta Evaluasi Kedai Kopi di Halte Harmoni
Indonesia
Wagub DKI Minta TransJakarta Evaluasi Kedai Kopi di Halte Harmoni

"Jadi nanti kami akan minta TransJakarta melakukan evaluasi kembali," papar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (18/8).

Dilihat dari BOR, Kasus COVID-19 di Jakarta Masih Terkendali
Indonesia
Dilihat dari BOR, Kasus COVID-19 di Jakarta Masih Terkendali

Kasus positif di DKI Jakarta per Selasa (30/11) sebanyak 41 orang

Narapidana Pemeluk Katolik dan Kristen Dapat Remisi Maksimal 2 Bulan
Indonesia
Narapidana Pemeluk Katolik dan Kristen Dapat Remisi Maksimal 2 Bulan

Remisi Natal merupakan hak narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai peraturan perundang-undangan.

Bekas Anak Buah Juliari Hadapi Sidang Putusan Kasus Bansos
Indonesia
Bekas Anak Buah Juliari Hadapi Sidang Putusan Kasus Bansos

Adi Wahyono dan Matheus Joko bakal menghadapi sidang putusan atas kasus dugaan suap pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek

MUI Soroti Ketimpangan dan Hanya 1,32 Persen UMKM Dilayani Perbankan
Indonesia
MUI Soroti Ketimpangan dan Hanya 1,32 Persen UMKM Dilayani Perbankan

Jika kondisi itu terjadi maka akan menimbulkan kesenjangan sosial. Maka dari itu, MUI mengusulkan agar pemerintah memiliki langkah afirmatif bagi masyarakat golongan menengah ke bawah.

KPK Panggil 7 Saksi Dalami Kasus TPPU Rahmat Effendi
Indonesia
KPK Panggil 7 Saksi Dalami Kasus TPPU Rahmat Effendi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu memanggil sejumlah saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE).