Penjelasan Anak Buah Sri Mulyani soal Pungutan Pajak Pulsa Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) di bidang komunikasi strategis, Yustinus Prastowo (Antara)

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan dipastikan akan memungut pajak dari atas penjualan pulsa/kartu perdana, voucer, dan token listrik mulai Senin (1/2). Aturan tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 06/2021.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menerangkan, pungutan pajak atas penjualan pulsa/kartu perdana, voucer, dan token listrik menguntungkan publik dan negara karena memberikan kepastian hukum dan pemungutan disederhanakan.

Baca Juga

Sri Mulyani Tarik PPN Penjual Pulsa hingga Token Listrik Bulan Depan

“Jadi sesungguhnya tak perlu terjadi polemik dan kontroversi. Ini hal yg biasa, bahkan menguntungkan publik dan negara,” cuit Prastowo di akun Twitternya, @prastow di Jakarta, Sabtu (30/1)

Prastowo terlebih dahulu menjelaskan sejarah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa telekomunikasi yang mengalami perkembangan pesat mulai sarana transmisinya dari kabel berubah ke voucer fisik dan kini serba elektronik.

Ia menjelaskan PPN atas jasa telekomunikasi sudah terutang PPN sejak UU Nomor 8 tahun 1983 atau sejak terbit Peraturan Pemerintah 28 tahun 1988 yang spesifik mengatur PPN jasa telekomunikasi.

imag
Penjual pulsa

Jika dulu pemungut PPN jasa telekomunikasi, lanjut dia, hanya dilakukan Perumtel, kini seiring kecanggihan teknologi, seluruh provider penyedia jasa telekomunikasi memungut PPN.

“Mekanismenya normal, PPN dipungut di tiap mata rantai dengan PPN yang dibayar dapat dikurangkan, yang disetor selisihnya,” sambungnya.

Namun, timbul permasalahan di lapangan di distributor dan pengecer terutama menengah-kecil yang sulit menjalankan kewajiban karena secara administrasi belum mampu sehingga terjadi perselisihan dengan Kantor Pajak.

Kondisi itu, lanjut dia, menimbulkan ketidakpastian, kadang ketetapan pajak besar memberatkan distributor/pengecer namun petugas pajak juga tidak keliru karena ketika ada objek maka akan ditagih pajak.

Untuk memitigasi itu, maka Menteri Keuangan menerbitkan PMK 06/2021 tersebut agar memberi kepastian status pulsa sebagai barang kena pajak sehingga menjadi seragam karena kadang dipahami sebagai jasa.

Kemudian, pemungutan disederhanakan hanya pada distributor besar sehingga meringankan distributor biasa dan para pengecer.

“Jadi mustinya kebijakan ini disambut baik. PPN atas pulsa (jasa telekomunikasi) memang sudah lama terutang dan tak berubah. Pedagang dipermudah, konsumen tidak dibebani pajak tambahan,” jelasnya.

Sementara itu, lanjut dia, terkait Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 sebesar 0,5 persen, besarannya hanya Rp500 dari voucer pulsa Rp100.000.

“Ini dipungut tapi bisa dijadikan pengurang pajak di akhir tahun. Ibarat cicilan pajak, bagi yang sudah Wajib Pajak UMKM dan punya surat keterangan, tinggal tunjukkan dan tak perlu dipungut lagi. Adil dan setara bukan?,” pungkasnya. (*)

Baca Juga

Sah! PNS Rp400 - Rp200 Ribu dan Mahasiswa Rp150 Ribu Buat Pulsa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Pendatang yang Masuk ke Malang Langsung Dikarantina 14 Hari
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pendatang yang Masuk ke Malang Langsung Dikarantina 14 Hari

Akun Facebook bernama Amar Senengan Ku mengunggah status pada tanggal 13 Desember 2020 berupa informasi yang menyebut Malang masuk zona hitam COVID-19.

Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Shafiec UNU Jogja
Indonesia
Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Shafiec UNU Jogja

Wakil Presiden Ma’ruf Amin meresmikan lembaga Shafiec UNU Jogja yang secara proaktif diinisiasi oleh Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta.

PSBB Total, Jakarta Tiadakan CFD
Indonesia
PSBB Total, Jakarta Tiadakan CFD

Dengan adanya kebijakan itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyarankan untuk masyarakat yang berolahraga dilakukan di sekitar rumah dan jalur sepeda yang berada di dekat rumah.

Ini Jumlah Harta Kekayaan Moeldoko
Indonesia
Ini Jumlah Harta Kekayaan Moeldoko

Nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko kini menjadi sorotan. Dia dituding ingin mengudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat.

Djoko Tjandra Berikan 20 Ribu Dollar AS Demi Muluskan Surat Jalan dan Hapus Red Notice
Indonesia
Djoko Tjandra Berikan 20 Ribu Dollar AS Demi Muluskan Surat Jalan dan Hapus Red Notice

Uang itu diduga berhubungan dengan mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte yang kini jadi tersangka. Hal itu diketahui dari gelar perkara hari ini.

AHY Nyatakan Perang Terbuka Terhadap Moeldoko
Indonesia
AHY Nyatakan Perang Terbuka Terhadap Moeldoko

AHY menegaskan dirinyalah pimpinan tertinggi PD

Jokowi Diminta Bawa Permasalahan Palestina hingga Konflik Laut Natuna di Sidang Umum PBB
Indonesia
Jokowi Diminta Bawa Permasalahan Palestina hingga Konflik Laut Natuna di Sidang Umum PBB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan berpidato di Sidang Majelis Umum ke-75 Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) pada 22-29 September 2020.

Tiga Pihak Ini Diuntungkan dari Isu Kudeta Partai Demokrat
Indonesia
Tiga Pihak Ini Diuntungkan dari Isu Kudeta Partai Demokrat

Moeldoko, yang belum sepopuler AHY, bisa mendapat manfaat secara politik

Puluhan Daerah Masuk Zona Tinggi COVID-19, Pemerintah Soroti Maraknya Kegiatan Timbulkan Kerumunan
Indonesia
Puluhan Daerah Masuk Zona Tinggi COVID-19, Pemerintah Soroti Maraknya Kegiatan Timbulkan Kerumunan

Terdapat 29 kabupaten/kota yang berkategori daerah risiko tinggi virus corona.

KJRI Hong Kong Bikin Aplikasi Buat Pekerja Migran Indonesia
Indonesia
KJRI Hong Kong Bikin Aplikasi Buat Pekerja Migran Indonesia

Aplikasi tersebut bisa menjadi sumber informasi bagi para PMI di Hong Kong, dan memberikan manfaat kepada para PMI selama bekerja di Hong Kong.