Penindakan yang Ngebut di Jalan Tol Menuai Kritik Ilustrasi ETLE di jalan tol. Foto: Micha? Jakubowski/Unsplash

MerahPutih.com- Penerapan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) di jalan tol untuk kendaraan yang melebihi kecepatan menuai sorotan.

Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan menilai semestinya pengguna jalan tol mendapat garansi jaminan keselamatan dan fasilitas-fasilitas yang memadai.

Baca Juga:

Satpol PP DKI Cari Aktor di Balik Maraknya Pengemis saat Bulan Ramadan

"Bukan dijejali dengan penindakan ataupun larangan-larangan yang justru potensi menghambat kelancaran," ujar Edison, Selasa (29/3).

Dia mengingatkan, dalam menjalankan bisnisnya pengelola jalan tol orientasinya jangan hanya keuntungan semata dan selalu merasa benar apalagi memaksakan kehendak.

Sebaliknya pengemudi juga bukan hanya untuk dijadikan objek dari kebijakan yang dibuat.

"Harus ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan dan ditaati masing-masing pihak," sebutnya.

Edison menyarankan agar rapat koordinasi oleh Polri, Jasa Marga, BPJT, Dinas Perhubungan dan pihak terkait lainnya, membuat keputusan yang berorientasi keselamatan dan kenyamanan.

Di samping itu, Edison mengingatkan bahwa pengelola jalan, dalam menjalankan bisnisnya, tidak boleh hanya berorientasi terhadap keuntungan semata dan selalu merasa benar apalagi memaksakan kehendak.

"Sebaliknya pengemudi juga bukan hanya untuk dijadikan objek dari kebijakan yang dibuat. Harus ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan dan ditaati masing-masing pihak," tegasnya.

Jalan Tol Cimanggis -Cibitung. (Foto: Antara)
Caption

Hal tersebut tidak hanya berlaku bagi penindakan terhadap kendaraan ODOL, namun juga kepada kendaraan over speed.

Edison mendukung penerapan aturan kecepatan maupun potensi-potensi yang memicu terjadi kecelakaan khususnya di ruas jalan tol.

Akan tetapi, dia menilai pemberlakuan peraturan turut disertai oleh sosialisasi yang berkelanjutan dan memperhatikan hak-hak pengguna jalan berbayar yaitu ruas jalan tol.

"Juga meminta pengelola tidak menolak pembayaran dengan uang tunai sebagai alat tukar yang sah," tutup Edison.

Seperti diketahui, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bakal melakukan penilangan terhadap kendaraan yang melebihi batas kecepatan dan muatan berlebih atau over dimension over loading (Odol) di Jalan Tol wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Penerapan tilang tersebut akan dimulai pada tanggal 1 April 2022, mendatang.

Korlantas Polri menegaskan, pengendara mobil akan ditilang jika memacu kendaraannya melebihi batas kecepatan maksimal 120 kilometer per jam. (knu)

Baca Juga:

Madrasah Lenyap dari RUU Sisdiknas, Cak Imin: Jangan Abaikan Jasa Ulama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jumlah Usulan Tak Menentukan Tokoh Ditetapkan sebagai Capres NasDem
Indonesia
Jumlah Usulan Tak Menentukan Tokoh Ditetapkan sebagai Capres NasDem

Sejumlah tokoh mendapat rekomendasi dari dewan pimpinan wilayah (DPW) NasDem untuk diusulkan menjadi calon presiden (capres).

Jaksa Agung Kaji Penerapan Hukuman Mati untuk Koruptor, Firli: Perlu Didukung
Indonesia
Jaksa Agung Kaji Penerapan Hukuman Mati untuk Koruptor, Firli: Perlu Didukung

“Saya menyambut baik dengan adanya gagasan Jaksa Agung RI tentang rencana untuk mengkaji hukuman mati kepada pelaku korupsi, perlu didukung," ucap Firli

Hadapi Bencana Akibat La Nina, 241 Bendungan Dikosongkan
Indonesia
Hadapi Bencana Akibat La Nina, 241 Bendungan Dikosongkan

BMKG meminta kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi lanjutan dari curah hujan tinggi yang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi.

Berikut Prakiraan Cuaca Sejumlah Kota Besar pada Selasa
Indonesia
Berikut Prakiraan Cuaca Sejumlah Kota Besar pada Selasa

BMKG memprakirakan cuaca sejumlah kota besar di Indonesia cerah berawan atau berawan pada Selasa (30/11) pagi dan hujan pada siang harinya.

Erick Dukung Kejagung Bersih-Bersih BUMN
Indonesia
Erick Dukung Kejagung Bersih-Bersih BUMN

Kementerian BUMN dan Kejaksaan Agung telah beberapa kali secara bersama menyampaikan progres dari sejumlah kasus yang terjadi di BUMN, seperti kasus di PT Garuda Indonesia (Persero).

Pemerintah Telah Susun Roadmap Menuju Era Normal
Indonesia
Pemerintah Telah Susun Roadmap Menuju Era Normal

PPKM, peningkatan testing dan tracing, dan akselerasi vaksinasi berhasil menekan kasus aktif COVID-19 di Tanah Air, yang turun 94,59 persen dari puncak kasus di 24 Juli 2021 serta turun sebesar 53,81 persen dalam dua minggu terakhir.

Jelang MotoGP, Tarif Akomodasi di Lombok Naik Berkali Lipat
Indonesia
Jelang MotoGP, Tarif Akomodasi di Lombok Naik Berkali Lipat

Pelaku industri pariwisata di NTB memikirkan dan menyadari bagaimana bisnis usaha ataupun pariwisata yang berkelanjutan. Tidak semata-mata berdasarkan hal-hal yang sifatnya sementara.

DPR Minta Kemenlu Matangkan Rencana Evakuasi WNI di Afghanistan
Indonesia
DPR Minta Kemenlu Matangkan Rencana Evakuasi WNI di Afghanistan

"Jangan sampai ada WNI yang luput di data. Keselamatan WNI adalah hal terpenting saat ini," kata Anton

KPK Periksa Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid
Indonesia
KPK Periksa Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid, Jumat (1/10).

Mabes Polri Ungkap Tingkat Pelanggaran Polisi Bandel Jauh Menurun
Indonesia
Mabes Polri Ungkap Tingkat Pelanggaran Polisi Bandel Jauh Menurun

Faktor individu, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran anggota adalah ideologi dari anggota