Penindakan Bupati Sidoarjo Bukti Dewas KPK Tak Bocorkan OTT Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (tengah) (MP/Ponco Sulaksono)

Merahputih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku termasuk orang yang tidak mendukung revisi UU KPK. Tetapi ketika sudah tahapan berjalan sesuai ketatanegaraan dan diundangkan, harus dilaksanakan.

Ia mengharapkan dengan berlakunya UU Nomor 19/2019 sebagai hasil revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak membuat KPK menjadi lemah.

Keberadaan Dewan Pengawas dalam UU KPK baru itu, juga membuat banyak pihak khawatir KPK tidak lagi sekuat dulu, termasuk dalam melakukan OTT karena harus atas seizin Dewas.

Baca Juga

KPK Amankan Belasan Orang Terkait OTT Bupati Sidoarjo

"Karena di UU tersebut disebut harus dengan izin Dewas. Nah nanti itu bisa bocor. Ini ternyata tidak kan? Artinya, bisa OTT dan Dewasnya bisa cepat memberi persetujuan dan tidak bocor sehingga OTT tetap jalan," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (8/1).

Hal itu dikatakan terkait menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. OTT itu membuktikan bahwa KPK tidak menjadi lemah. OTT ini merupakan OTT pertama dari paket pimpinan KPK baru dan sejak berlakunya revisi UU KPK.

"Ya, menurut saya bagus. Berarti tidak ada yang berubah drastis dari berlakunya undang-undang (UU KPK baru) itu," jelas dia.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dibawa petugas menuju bus usai diperiksa di Mapolda Jatim, Rabu (8/1/2020) terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (ANTARA)
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dibawa petugas menuju bus usai diperiksa di Mapolda Jatim, Rabu (8/1/2020) terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

Ada pula anggapan bahwa OTT terhadap Bupati Sidoarjo itu merupakan sisa hasil kerja KPK periode sebelumnya, namun Mahfud berpendapat OTT itu merupakan hasil kerja KPK periode baru.

"Bahwa diintipnya sejak dulu ya mungkin. Tetapi, bahwa kebijakan boleh OTT itu sejak tanggal 19 Desember sepenuhnya kewenangan Dewas. Ternyata OTT ini tidak bocor dan bisa dilakukan," katanya.

Artinya, kata Mahfud, sampai hari ini minimal sudah ada tanda bahwa Dewas KPK dan komisioner KPK bekerja proporsional, termasuk melakukan OTT jika diperlukan.

Baca Juga

OTT Bupati Sidoarjo Bukti KPK Masih Bertaji

Sebelumnya, KPK menangkap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dalam kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Selasa (7/1). "KPK telah mengamankan seorang kepala daerah dan beberapa pihak lainnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (7/1).

Ali menyatakan, penangkapan terhadap Bupati Sidoarjo tersebut terkait pengadaan barang dan jasa. "Terkait pengadaan barang dan jasa," kata Ali. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga Priok Ultimatum Menteri Yasonna
Indonesia
Warga Priok Ultimatum Menteri Yasonna

"Ini bentuk pelecehan sosial, ini bentuk penyudutan pada otak kita. Jadi pak menteri harus berpikir warga priok sakit hati," ujar orator

Homestay Warga di Kawasan Pariwisata Strategis Nasional
Indonesia
Homestay Warga di Kawasan Pariwisata Strategis Nasional

Kementerian Pariwisata telah menetapkan konsep homestay dengan memadukan antara penginapan dengan biaya terjangkau dan pengalaman budaya lokal yang otentik.

Gubernur Anies Baswedan tak Gelar Open House Lebaran
Indonesia
Gubernur Anies Baswedan tak Gelar Open House Lebaran

Keputusan itu juga mengacu dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Anggota Pasukan Perdamaian Indonesia Terbunuh di Kongo
Dunia
Anggota Pasukan Perdamaian Indonesia Terbunuh di Kongo

Anggota pasukan perdamaian dari Indonesia terbunuh dan seorang lainnya terluka dalam serangan oleh milisi pada Senin (22/6) malam.

KLB COVID-19, Pemkot Solo Minim Masker  Bedah dan N95
Indonesia
KLB COVID-19, Pemkot Solo Minim Masker Bedah dan N95

Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan jika melihat angka PDP dan ODP COVID-19 di Solo terus meningkat.

Soal Enam Jenazah Pengawal Rizieq, RS Polri Koordinasi dengan Bareskrim
Indonesia
Soal Enam Jenazah Pengawal Rizieq, RS Polri Koordinasi dengan Bareskrim

Namun Arif belum memberikan keterangan di ruang mana jenazah saat ini berada

Pemerintah Bantah Pemberian Tanda Jasa untuk Meredam Gatot Nurmantyo
Indonesia
Pemerintah Bantah Pemberian Tanda Jasa untuk Meredam Gatot Nurmantyo

Pemerintah membantah pemberian Bintang Mahaputera kepada eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo sebagai bentuk pembungkaman terhadap Gatot yang vokal terhadap pemerintah.

Haris Azhar Beberkan Dugaan Rekayasa Sidang Kasus Novel Baswedan
Indonesia
Haris Azhar Beberkan Dugaan Rekayasa Sidang Kasus Novel Baswedan

"Nuansa rekayasa sangat kental. Terbukti, sebagaimana ciri pengadilan rekayasa, banyak keanehan dalam persidangan," kata Haris

Diserang Hoaks, Ma'ruf Amin Santai dan tak Niat Lapor ke Polisi
Indonesia
Diserang Hoaks, Ma'ruf Amin Santai dan tak Niat Lapor ke Polisi

Daripada menanggapi kabar bohong yang beredar, Wapres Ma’ruf memilih untuk fokus pada tugasnya sebagai pendamping Presiden Joko Widodo

Rama Gugur Jadi Evaluasi, Panglima Hadi Jamin Takkan Tarik TNI dari Misi Kongo
Indonesia
Rama Gugur Jadi Evaluasi, Panglima Hadi Jamin Takkan Tarik TNI dari Misi Kongo

Misi TNI di Kongo tetap dilanjutkan dengan pengawasan lebih khusus dari PBB.