Pengusulan Sejumlah Nama Pj Gubernur DKI Hindari Masalah di Kemudian Hari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Skema pengusulan sejumlah nama calon Penjabat (Pj) Gubernur pengganti Anies Baswedan mendapat respons yang cukup baik. Sebab proses ini dianggap bisa menghindari persoalan ke depan di saat pj gubernur memimpin Jakarta.

"Dalam penunjukkan pj kepala daerah ini, baru DKI Jakarta yang diminta untuk mengusulkan nama. Hal ini untuk menghindari adanya masalah di kemudian hari," kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah, Sabtu (1/10).

Pasalnya, kata dia, saat proses penunjukan pj gubernur untuk Provinsi Banten dan Provinsi Bangka Belitung tersandung masalah. Pangkal masalahnya karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hanya mengusulkan satu nama dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).

Baca Juga:

Jokowi Diminta Umumkan Lebih Awal Pj Gubernur Pengganti Anies

"Seperti yang terjadi di Banten dan Bangka Belitung. Waktu itu, Mendagri langsung mengusulkan kepada Presiden agar sekda jadi Pj Gubernur Banten dan Dirjen Minerba jadi Pj Gubernur Babel, sehingga sekarang bermasalah," jelasnya.

Amir mengungkapkan, ada 3 kewenangan yang akan diperoleh pj gubernur penerus Anies. Yakni, kewenangan untuk mengelola keuangan daerah. Kedua, menjadi pejabat pembina kepegawaian. Dan ketiga menjadi pemegang kekuasaan pengelolaan aset.

Sementara itu, aktivis Visi 98 Jim Lomen menegaskan, pemerintah pusat seharusnya mengajak bicara setiap unsur pemerintah DKI, baik legislatif maupun eksekutif. Hal ini diperlukan agar transisi pergantian orang nomor satu di Jakarta itu berlangsung lebih baik.

"Sekarang ini seperti tidak ada ruang diskusi antara Anies dan Ariza dengan calon penggantinya. Mungkin Anies-Ariza juga merasa tidak enak kalau tidak diajak bicara. Sehingga sangat mungkin ada manuver di injury time," katanya.

Baca Juga:

Ditanya Pj Gubernur, Sekda DKI Malah Lemparkan Ayat di Surat Ali Imran

Menurutnya, siapa pun pj gubernur yang dipilih Presiden akan sangat sulit mengembalikan semangat bersama untuk membangun Jakarta. Khususnya, semangat birokrasi yang saat ini telah dibangun dengan baik oleh Anies Baswedan.

"Tiga nama yang sudah digodok di parlemen, tapi di luar itu ada yang digodok di luar parlemen. Maka, jika ada birokrasi yang macet, maka hal itu tidak aneh. Saat Anies keluar dari Balai Kota, maka yang disalahkan adalah Istana," tegasnya. (Asp)

Baca Juga:

Pesan Anies untuk Pj Gubernur

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Manuver Anies Pilah-pilih Pasangan di Pilpres 2024
Indonesia
Manuver Anies Pilah-pilih Pasangan di Pilpres 2024

Tidak heran kemudian Partai Demokrat dan PKS merasa berhak mengusung kadernya sebagai cawapres pendamping Anies

Tujuan PT JakLingko Gandeng KPK
Indonesia
Tujuan PT JakLingko Gandeng KPK

JakLingko yang baru saja menginjak usia satu tahun sejak didirikan, berkomitmen untuk melakukan tindakan pencegahan anti korupsi

Jumlah Transaksi Pengguna JakOne Mobile Capai Rp 1,3 Triliun
Indonesia
Jumlah Transaksi Pengguna JakOne Mobile Capai Rp 1,3 Triliun

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bank DKI secara aktif melakukan inovasi digital sebagai pondasi pertumbuhan ke depan.

KPU Buka Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024
Indonesia
KPU Buka Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024

KPU resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 pada Jumat (29/7).

ASN Kemenag Diminta Jaga Kerukunan Jelang Tahun Politik
Indonesia
ASN Kemenag Diminta Jaga Kerukunan Jelang Tahun Politik

Sebab, menurut dia, sebagai ASN harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat

Ancaman Hujan Intai Tiga Hari Balapan MotoGP Mandalika
Indonesia
Ancaman Hujan Intai Tiga Hari Balapan MotoGP Mandalika

BMKG memperkirakan kawasan Sirkuit MotoGP Mandalika mengalami hujan sedang hingga berat pada 18-20 Maret 2022.

Iriana dan Para Istri Menteri Tanam Pohon di Pulau Rinca Taman Nasional Komodo
Indonesia
Iriana dan Para Istri Menteri Tanam Pohon di Pulau Rinca Taman Nasional Komodo

Penanaman pohon tersebut dilakukan di Titik Pusat Informasi Niang Komodo.

Hujan Dikit Langsung Tergenang, Dewan Kritik Program Sumur Resapan Anies
Indonesia
Hujan Dikit Langsung Tergenang, Dewan Kritik Program Sumur Resapan Anies

Politikus PDI Perjuangan mengaku kecewa dengan kinerja Gubernur Anies terkait permasalahan banjir.

Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 3
Indonesia
Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 3

Merujuk pada aturan tersebut, setidaknya ada 108 kabupaten/kota yang berstatus level 3. Adapun kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi masih masuk dalam PPKM level 3.

Susi Air Somasi Bupati Malinau, Minta Ganti Rugi Rp 8,9 Miliar
Indonesia
Susi Air Somasi Bupati Malinau, Minta Ganti Rugi Rp 8,9 Miliar

Visi Law Office sebagai kuasa hukum Susi Air pun secara resmi mengirimkan somasi teguran pada Senin (7/2), yang ditujukan kepada dua pihak, yakni Bupati Malinau Wempi Wellem Mawa dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malinau Ernes Silvanus.