Pengusaha Wajib Bayar THR 7 Hari Sebelum Lebaran, Menaker: Telat Didenda Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat diwawancarai awak media massa di Jakarta beberapa waktu lalu. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Merahputih.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengingatkan kepada pengusaha untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya ( THR) Keagamaan ke pekerjanya secara tepat waktu. Yakni sepekan sebelum lebaran.

"THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5).

Baca Juga

Pemerintah Diminta Perbaiki Komunikasi Publik Penanggulangan COVID-19

THR Keagamaan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan. Permenaker ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda. "Sedangkan pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai sanksi administratif hingga penghentian sebagian usaha," tuturnya.

Namun, menimbang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian saat ini, Menaker mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi COVID-19 yang membuka ruang dialog terkait THR.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah

Dialog pengusaha dan pekerja dapat dilakukan jika ada perusahaan yang tidak dapat membayar penuh atau malah tidak bisa membayar sama sekali THR sampai dengan waktu yang ditentukan akibat dampak COVID-19.

Dialog itu dapat membuahkan keputusan pembayaran THR secara bertahap atau penundaan sampai jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak, menurut SE tersebut.

"Semangat surat edaran ini memang mendorong dialog untuk mencapai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, bila ada pengusaha yang tak mampu membayar THR, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan," ujar politikus PKB ini.

Baca Juga

Menteri Jokowi Serang Anies soal Bansos COVID-18, Nasdem DKI: Malu Sama Rakyat

Proses dialog antara pekerja dan pengusaha harus dilakukan dengan kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan perihal pembayaran THR dan dilandasi laporan keuangan perusahaan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hanya untuk Pejabat Bareskrim, Djoko Tjandra Tak Berhak Dapat Surat Jalan
Indonesia
Hanya untuk Pejabat Bareskrim, Djoko Tjandra Tak Berhak Dapat Surat Jalan

Argo tak menjelaskan secara rinci prosedur pembuatan surat jalan itu.

PDIP: Deklarator KAMI Kental Nuansa Post Power Syndrome
Indonesia
PDIP: Deklarator KAMI Kental Nuansa Post Power Syndrome

Deklarasi tersebut dinilai sebagai sekedar manuver politik mengatasnamakan penyelamatan rakyat.

Anies Dinilai Buruk dalam Tangani Laju Penambahan Pasien COVID-19
Indonesia
Anies Dinilai Buruk dalam Tangani Laju Penambahan Pasien COVID-19

Ada yang salah dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Biden Bakal Kumpulkan Sekutu Lawan Tiongkok
Dunia
Biden Bakal Kumpulkan Sekutu Lawan Tiongkok

Biden diyakini memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat, mengalahkan petahana Donald Trump .

Berkaca pada Kasus SARS, Hong Kong Tuntut Tutup Perbatasan dengan Tiongkok Daratan
Indonesia
Berkaca pada Kasus SARS, Hong Kong Tuntut Tutup Perbatasan dengan Tiongkok Daratan

Wabah virus corona, yang muncul di Kota Wuhan di Tiongkok tengah pada Desember membangkitkan memori wabah Infeksi Saluran Pernapasan Berat (SARS) 2003 di Hong Kong.

Kerap Bagi-bagi Sembako hingga Munculkan Kerumunan, Jokowi Langgar PSBB?
Indonesia
Kerap Bagi-bagi Sembako hingga Munculkan Kerumunan, Jokowi Langgar PSBB?

Jokowi tepergok beberapa kali bagi-bagi sembako pada saat menuju Istana Bogor dari Jakarta.

Masih Terjadi Penambahan Pasien Corona, Pemerintah Akui Tak Mudah Longgarkan PSBB
Indonesia
Masih Terjadi Penambahan Pasien Corona, Pemerintah Akui Tak Mudah Longgarkan PSBB

Pemerintah memang sedang melakukan berbagai macam kajian dan skenario yang kemudian dikembangkan serta nantinya pasti dilaksanakan.

Sekda DKI Saefullah Meninggal Dunia Akibat COVID-19
Indonesia
Sekda DKI Saefullah Meninggal Dunia Akibat COVID-19

Sekda Saefullah menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit (RS) Gatoto Subroto, Jakarta Pusat pada Rabu sekitar pukul 13.05 WIB.

Digitalisasi Sektor Keuangan Semakin Cepat Saat Pandemi COVID-19
Indonesia
Digitalisasi Sektor Keuangan Semakin Cepat Saat Pandemi COVID-19

Tidak hanya transaksi di e-commerce, transaksi digital banking juga meningkat terutama untuk transaksi mobile banking yang pada Agustus 2020 mencapai 12 juta transaksi.

KPK Periksa Bos Borneo Lumbung Energi Samin Tan
Indonesia
KPK Periksa Bos Borneo Lumbung Energi Samin Tan

"Yang bersangkutan (Samin Tan) diperiksa sebagai tersangka," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri