Pengusaha Tunggu Bantuan Khusus Kala PPKM Darurat Diperpanjang Pedagang. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pengusaha akan menghadapi kondisi yang teramat berat saat kebijakan PPKM Darurat diperpanjang. Bahkan, perpanjang sampai 6 minggu ke depan seperti disampaikan Menteri Keuangan, pengusaha merasa keberatan.

"Kalau dari sisi pengusaha dengan perpanjangan ini sudah tentu semakin berat dan sekarat, namun kami tidak ada pilihan juga untuk tetap mendukung kebijakan ini agar kita cepat keluar dari badai ini," kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang di Jakarta, Selasa (20/7).

Baca Juga:

PPKM Darurat dan Keresahan Pengusaha

Sementara jika diperpanjang hingga akhir Juli, pengusaha mungkin akan mulai menghitung ulang daya tahan arus kas (cash flow).

"Kita menyadari bahwa angka kasus COVID-19 masih tinggi di angka 34 ribuan, artinya memang nggak ada pilihan pemerintah selain dari memperpanjang PPKM Darurat ini. Semoga jika (ada) perpanjangan sampai akhir bulan Juli ini daya tahan pengusaha masih kuat dan tidak melakukan rasionalisasi dalam bentuk PHK," katanya.

Sarman berharap pemerintah bisa memberikan stimulus khusus kepada UMKM selama PPKM Darurat. Pasalnya, UMKM seperti warung makan di gedung perkantoran, pedagang keliling, warung mie/bakso, salon, pedagang kaki lima dan aneka jasa lainnya seperti pedagang/service handphone di pusat perdagangan praktis tidak dapat berjualan atau beroperasi

"Harus ada bantuan khusus supaya mereka dapat bertahan," imbuhnya.

Sarman berharap, setelah PPKM Darurat Indonesia sudah mampu mengendalikan dan menekan penularan COVID-19. Dibarengi dengan meratanya jumlah warga yang sudah divaksin, khususnya di provinsi yang jadi penggerak ekonomi, pemerintah bisa menarik kembali rem darurat dan memperlonggar berbagai aktivitas perekonomian dan masyarakat.

Penyekatan PPKM Darurat. (Foto: Antara)
Penyekatan PPKM Darurat. (Foto: Antara)

"Dengan mulai bergairah kembali berbagai aktivitas perekonomian, maka konsumsi rumah tangga semakin meningkat dan perlahan tapi pasti pertumbuhan ekonomi kita mengalami peningkatan khususnya di kuartal III-2021 yang ditargetkan di kisaran 4 persen," katanya.

Pemerintah diminta untuk mengeluarkan kebijakan yang mempermudah dunia usaha, khususnya UMKM, untuk mendapatkan modal kerja dengan skema khusus.

"Mengapa dengan skema khusus karena kalau memakai skema perbankan murni banyak pelaku usaha/UMKM yang tidak mampu memenuhi persyaratan terutama dari sisi cash flow-nya yang dari tahun lalu sampai saat ini tidak menentu," tegasnya dikutip Antara (*)

Baca Juga:

Pengusaha di Bandung Diajak Nyumbang Oksigen Medis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Paduan Suara Telkom University Raih Medali Emas di Korea
Indonesia
Paduan Suara Telkom University Raih Medali Emas di Korea

paduan suara Telkom University Youth Choir berhasil mendapat medali emas pada pada kompetisi paduan suara tingkat internasional bertajuk 2021 World Youth Choral Festival & Competition - Jeju.

Jawab Tudingan Amien Rais, Tjahjo Kumolo: Janganlah Jumpalitan Politik Sendiri
Indonesia
2 Bulan Jelang Tutup Tahun, Satgas PEN Bakal Salurkan Rp100 Triliun
Indonesia
2 Bulan Jelang Tutup Tahun, Satgas PEN Bakal Salurkan Rp100 Triliun

Dalam program pemulihan ekonomi tahun depan, program bantuan sosial yang dikedepankan.

TNI AL Dukung Operasi Lanjutan Pencarian Korban Sriwijaya Air
Indonesia
TNI AL Dukung Operasi Lanjutan Pencarian Korban Sriwijaya Air

Mungkin begitu juga pada saat lanjutan nanti oleh KNKT

Jokowi Bisa Pecat Kepala Daerah Tanpa Persetujuan DPRD, Ini Aturan Rujukannya
Indonesia
Jokowi Bisa Pecat Kepala Daerah Tanpa Persetujuan DPRD, Ini Aturan Rujukannya

Presiden Joko Widodo bisa memberhentikan kepala daerah.

Senin Pekan Depan DKI Gelar PTM Terbatas, Ada 610 Sekolah
Indonesia
Senin Pekan Depan DKI Gelar PTM Terbatas, Ada 610 Sekolah

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah akan berlangsung pada Senin, 30 Agustus 2021 pekan depan.

Jokowi Sebut Banyak Penindakan Bukan Tolok Ukur Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Jokowi Sebut Banyak Penindakan Bukan Tolok Ukur Pemberantasan Korupsi

Orientasi serta pola pikir atau mindset pengawasan dan penegakan hukum perlu diarahkan pada perbaikan tata kelola pencegahan tipikor.

DPR Sentil KKP Yang Belum  Bikin PNBP Ekspor Benur
Indonesia
DPR Sentil KKP Yang Belum Bikin PNBP Ekspor Benur

KKP harus menerbitkan peraturan PNPB BBL dalam jangka waktu maksimal 60 hari berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama.

Baleg DPR Akui Draft UU Cipta Kerja yang Beredar di Masyarakat Belum Final
Indonesia
Baleg DPR Akui Draft UU Cipta Kerja yang Beredar di Masyarakat Belum Final

"Bukan (draf final), apalagi versinya beda-beda," ujarnya

Marak Anak Terpapar COVID-19, Sebagian Besar Tertular dari Klaster Keluarga
Indonesia
Marak Anak Terpapar COVID-19, Sebagian Besar Tertular dari Klaster Keluarga

"Terjadi lonjakan jumlah pasien COVID-19 dari kalangan anak-anak. Paling banyak terjadi dari klaster keluarga," kata Ahyani