Pengusaha Keberatan dengan Aturan PPKM Level 3 saat Libur Nataru Ilustrasi - Jokowi meninjau Mal Summarecon Bekasi untuk melihat persiapan penerapan prosedur standar "New Normal". (Antara/Agus Suparto)

MerahPutih.com - Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru 2022, pada 24 Desember hingga 2 Januari. Kebijakan yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia itu untuk mengantisipasi lonjakan kasus setelah libur panjang.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menilai, aturan PPKM Level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru bakal memberatkan pengusaha.

Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja menilai, pembatasan mobilitas masyarakat yang bersifat sesaat dipastikan tidak akan efektif dalam penanggulangan gelombang kasus COVID-19.

Baca Juga:

Penerapan PPKM Level 3 Saat Nataru, Ganjar: Perayaan Natal Diadakan Terbatas

Sebab, kata dia, masyarakat akan mencari berbagai alternatif lain untuk menghindari dari berbagai pembatasan yang dilaksanakan pemerintah.

"Masyarakat akan mencari berbagai alternatif yang justru lebih berisiko," ujar Alphonzus saat dikonfirmasi Merahputih.com, Jumat (19/11) malam.

Menurutnya, aktivitas yang menyalahi aturan pemerintah, pasti di luar jangkuan pengawasan dan cenderung tidak ada pemberlakuan protokol kesehatan (prokes).

"Berdasarkan pengalaman selama ini, ternyata tidak efektif, namun akan kembali memberatkan dunia usaha," paparnya.

Baca Juga:

Muktamar NU Ke-34 Terimbas PPKM Level 3, PBNU Gelar Musyawarah Terbatas

Ia berpendapat, mestinya pemerintah melakukan pengawasan ekstra ketat terhadap prokes di mal, bukan malah mengetatkan kembali aktivitas warga. Padahal saat ini, ekonomi sedang tumbuh dan dikhawatirkan kembali melemah dengan kebijakan tersebut.

"Yang diperlukan adalah penegakan atas pemberlakuan protokol kesehatan yang mana harus diterapkan secara ketat, disiplin, dan konsisten," pungkasnya.

Diketahui, keputusan penerapan PPKM Level 3 saat Libur Natal dan Tanhu Baru diambil lewat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Antisipasi Potensi Peningkatan Kasus COVID-19 Pada Libur Nataru. Aturan teknisnya diatur dalam (Inmendagri) PPKM Level 3 saat Nataru yang paling lambat terbit 22 November mendatang. (Asp)

Baca Juga:

Luhut: Tiga Bulan PPKM Berhasil Tingkatkan Indeks Keyakinan Konsumen

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
4 Kasus Subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 Ditemukan di Bali
Indonesia
4 Kasus Subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 Ditemukan di Bali

"Ada empat orang yang dikonfirmasi terinfeksi BA.4 dan BA.5," kata Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Jumat (10/6).

Pemprov Jabar Tutup Pabrik Tapioka karena Cemari Sungai Cilamaya Karawang
Indonesia
Pemprov Jabar Tutup Pabrik Tapioka karena Cemari Sungai Cilamaya Karawang

Pabrik tepung tapioka dan pemanis di Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, untuk sementara ditutup.

Depok Bersiap Implementasikan Sistem Kendaraan Bermotor Listrik
Indonesia
Depok Bersiap Implementasikan Sistem Kendaraan Bermotor Listrik

Percepatan Implementasi KBLBB dan SPKLU sebutnya, akan mendorong perwujudan usaha pemerintah untuk mengurangi impor BBM sejumlah 373 Barrel serta penghematan devisa sebesar USD 82 Milliar pada tahun 2050

Selebgram Rachel Vennya Diduga Kabur Saat Karantina, Polisi Tunggu Satgas COVID-19
Indonesia
Kunjungi Batang, Jokowi Pakai Mobil Listrik Yang Bakal Digunakan di KTT G20 Bali
Indonesia
Kunjungi Batang, Jokowi Pakai Mobil Listrik Yang Bakal Digunakan di KTT G20 Bali

Mobil listrik tersebut dibekali baterai litium-ion berkapasitas 87,2 kWh dengan daya 272 kW atau setara 200 tk dan torsi 700 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke semua roda dengan sistem penggerak e-AWD.

Begini Respons NasDem Diajak Gabung Koalisi Semut Merah Besutan PKB-PKS
Indonesia
Begini Respons NasDem Diajak Gabung Koalisi Semut Merah Besutan PKB-PKS

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya menyatakan, partai besutan Surya Paloh itu kini sedang fokus menyiapkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan berlangsung pada 15-17 Juni 2022 mendatang.

Pemerintah Bakal Bentuk UU Omnibus Law Keamanan Laut
Indonesia
Pemerintah Bakal Bentuk UU Omnibus Law Keamanan Laut

, Pemerintah telah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia.

La Nyalla Minta Revisi JHT Tak Sekadar Lip Service
Indonesia
La Nyalla Minta Revisi JHT Tak Sekadar Lip Service

Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti meminta agar revisi aturan JHT tidak sekadar lip service untuk meredam gejolak penolakan dari publik. Namun, benar-benar berpihak pada kaum pekerja.

Tiga Pandangan Jokowi Soal Pengelolaan Hutan di KTT Perubahan Iklim
Dunia
Tiga Pandangan Jokowi Soal Pengelolaan Hutan di KTT Perubahan Iklim

Jokowi memandang perlunya mobilisasi dukungan pendanaan dan teknologi bagi negara berkembang. Menurutnya, komitmen harus dilakukan melalui aksi nyata, bukan retorika.

Program Vaksinasi COVID-19 Indonesia Jangkau 131 Juta Warga
Indonesia
Program Vaksinasi COVID-19 Indonesia Jangkau 131 Juta Warga

Capaian vaksinasi hingga 70 persen jumlah penduduk diharapkan cepat menciptakan herd immunity (kekebalan kelompok).