Pengusaha Hotel Akui Efek Kenaikan PPN dan Siap Menyiasati

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 22 November 2024
Pengusaha Hotel Akui Efek Kenaikan PPN dan Siap Menyiasati

Pengusaha hotel Yozua Makes. (Merahputih.com/Tika Ayu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Rencana pemerintahan menaikan tarif pajak melalui skema PPN 12 persen terus menjadi pembicaraan. Rencana tersebut juga dikomentari pengusaha properti Plataran, Yozua Makes.

Dalam perayaan pengharagaan Best For Romance dari Conde Nast Johansent Award yang didapat Plataran Komodo Resort and SPA, Yozua mengatakan bahwa sebagai pengusaha akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Termasuk, kata dia, pertambahan kenaikan PPN dari tahun sebelumnya pada2025 nanti.

"Ya, saya mau bilang sebagai warga negara Indonesia ya kita harus taat hukum," kata dia saat ditemui di Tiga Dari, Hutan Kota by Plataran, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).

Sebelumnya pembahasan kenaikan PPN 12 persen dilakukan dengan Kementerian Keuangan dan DPR RI Komisi XI DPR pada 13 November 2024. Kenaikan tarif PPN ini telah disahkan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), berlaku sejak 1 Januari 2025.

Baca juga:

Sederet Alasan PPN 12 Persen Harus Dibatalkan, Angka PHK Tinggi hingga Konsumsi Rumah Tangga Melorot

Ia tak menafikkan bahwa kenaikan 12 persen tarif PPN meninggalkan efeknya sendiri bagi usahanya. Kendati demikian kata Yozua, sebagai pengusaha yang bisa dilakukan hanya menghadapinya dan berpikir lebih visioner.

“Ya, saya bilang kita harus menghadapinya, menyiasati. Dalam arti kata kita buat produk bagus, sehingga orang worth it buat tambahan 1 persen," kata dia.

Yozua sekali lagi menekan bahwa sebagai warga negara ia akan ikut ketentuan kebijakan yang berlaku. Apalagi regulasinya kata dia masuk sebagai Undang-undang.

"Kita serahkan ke pemerintah untuk melihat penerapannya. Kan ini juga Undang-undang ya, jadi harus diubah dulu undang-undangnya," kata dia. (Tka)

#Pajak Pertambahan Nilai (PPN) #Kenaikan PPN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Siap Siap Nih! Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bakal Direvisi di 2027
PTKP merupakan batasan jumlah penghasilan wajib pajak (WP) orang pribadi yang dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 November 2026
Siap Siap Nih! Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bakal Direvisi di 2027
Indonesia
Viral Pembalut Kena PPN 11 Persen, Indonesia Masih Tertinggal dari Negara Lain?
Pembalut masih kena PPN di Indonesia. Namun, sejumlah negara menggratiskan produk menstruasi.
Soffi Amira - Kamis, 29 Oktober 2026
Viral Pembalut Kena PPN 11 Persen, Indonesia Masih Tertinggal dari Negara Lain?
Indonesia
Mengapa Pembalut Belum Bebas PPN? Ini Penjelasan dan Aturan yang Berlaku
DJP menegaskan pembalut masih dikenai PPN di Indonesia. Tarif resmi 12 persen, tetapi beban efektifnya setara 11 persen. Simak aturan dan wacana pembebasannya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Oktober 2026
Mengapa Pembalut Belum Bebas PPN? Ini Penjelasan dan Aturan yang Berlaku
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Tetapkan Batas Tarif Tiket Pesawat di Tengah Lonjakan Avtur
Komisi VII DPR meminta pemerintah mengeluarkan batas harga tiket pesawat. Hal itu demi melindungi industri pariwisata akibat kenaikan harga avtur.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
DPR Minta Pemerintah Tetapkan Batas Tarif Tiket Pesawat di Tengah Lonjakan Avtur
Indonesia
Pemerintah Tanggung PPN Selama 60 Hari, Tiket Pesawat Ekonomi Lebih Murah
Pemerintah menanggung PPN tiket pesawat ekonomi selama 60 hari. Harga tiket pun menjadi lebih murah di tengah lonjakan harga avtur.
Soffi Amira - Minggu, 26 April 2026
Pemerintah Tanggung PPN Selama 60 Hari, Tiket Pesawat Ekonomi Lebih Murah
Indonesia
DJP Tegaskan Pajak Pertambahan Nilai Jalan Tol Belum Ada Aturan Hukum, Masih Jadi Wacana
Hingga saat ini belum terdapat regulasi yang mengatur pengenaan PPN atas jalan tol, sehingga belum ada perubahan kebijakan perpajakan yang diterapkan kepada masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 April 2026
DJP Tegaskan Pajak Pertambahan Nilai Jalan Tol Belum Ada Aturan Hukum, Masih Jadi Wacana
Indonesia
DJP Bakal Pungut PPN Jalan Tol, Menkeu Purbaya Buka Suara soal Rencana Pajak Baru
Rencana PPN jalan tol dalam Renstra DJP menuai perhatian. Menkeu Purbaya menegaskan belum ada kebijakan pajak baru sebelum daya beli membaik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 April 2026
DJP Bakal Pungut PPN Jalan Tol, Menkeu Purbaya Buka Suara soal Rencana Pajak Baru
Indonesia
PPN Tol Jadi Polemik, Komisi V DPR Desak Pemerintah Tunda Kebijakan
Komisi V DPR meminta wacana PPN jalan tol ditunda atau dibatalkan selama masa konsesi. Hal itu justru bisa menambah pajak baru bagi masyarakat.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
PPN Tol Jadi Polemik, Komisi V DPR Desak Pemerintah Tunda Kebijakan
Indonesia
Kemenkeu Tegaskan PPN Jalan Tol Masih Wacana, Belum Ada Aturan Resmi
Isu PPN jalan tol kini makin menguat. Kementerian Keuangan memastikan, bahwa belum ada aturan resmi.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
Kemenkeu Tegaskan PPN Jalan Tol Masih Wacana, Belum Ada Aturan Resmi
Indonesia
Rencana PPN Jalan Tol Dikritik DPR, Dinilai Tambah Beban di Tengah Kenaikan BBM
Rencana pemberlakuan PPN jalan tol menuai protes dari Komisi V DPR. Hal itu dinilai hanya menambah beban bagi masyarakat di tengah kenaikan harga BBM.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
Rencana PPN Jalan Tol Dikritik DPR, Dinilai Tambah Beban di Tengah Kenaikan BBM
Bagikan