Pengumuman Hasil Tes SKD CPNS Kemenkumham Batal Gara-Gara 14 Orang Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menggelar tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS), pada Rabu (20/10) (@Kemenkumham_jtm)

MerahPutih.com - Nama peserta lulus hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sedianya akan dimumumkan sejak 13-14 November lalu. Namun, jadwal pengumuman seleksi CPNS kementerian di bawah Menteri Yassona Laoly itu akhirnya dibatalkan.

Alasannya, adanya indikasi kecurangan yang dilakukan peserta dalam proses seleksi tes SKD CPNS. Badan Kepegawaian Nasional (BKN) berhasil mengendus adanya praktik kecurangan tersebut.

Baca Juga:

Peserta Tes SKD CPNS 'Dikawal' Pink Soldier Ala Squid Game

"Pengumuman hasil tes SKD dikeluarkan pada 13 dan 14 November 2021. Tetapi BKN mencium indikasi tindakan kecurangan yang dilakukan beberapa peserta sehingga BKN melakukan penyelidikan," kata Kepala Bagian Humas Kemenkumham Tubagus Erif Faturahman, di Jakarta, dalam rilis yang dikutip Jumat (19/11)

Menurut Tubagus, berdasarkan penyelidikan dan bukti-bukti yang dikumpulkan BKN memastikan adanya kecurangan. Atas dasar itu, lanjut dia, BKN kemudian menarik kembali dan merevisi pengumuman yang awalnya akan diumumkan pada 13 dan 14 November 2021.

"Sebanyak 14 orang yang terbukti melakukan kecurangan akan didiskualifikasi," kata tegas pejabat Kemenkumham itu.

Baca Juga:

Menpan RB Bongkar Cara Curang Kepala BKPSDM Buol Akali PC Peserta Tes SKD

Terkait peristiwa tersebut, Kemenkumham mendukung penuh tindakan dan kebijakan yang akan dilakukan BKN karena Kemenkumham berkomitmen untuk menyelenggarakan proses seleksi dan rekrutmen secara adil dan terbuka. "Tujuannya adalah agar CPNS yang lolos seleksi akhir benar-benar kader yang berkualitas, jujur, dan berakhlak," ujar Tubagus.

Penundaan hasil tes SKD tersebut termuat dalam pengumuman yang dikeluarkan Kemenkumham melalui Surat Nomor: SEK.2.KP.02.01-75. Pada intinya, surat tersebut berisi tentang pemberitahuan diskualifikasi peserta SKD CPNS Tahun 2021.

Sebanyak 14 peserta yang dinyatakan diskualifikasi perlu dilakukan pembaruan lampiran pengumuman hasil SKD CPNS Kemenkumham dan menunggu ditandatangani Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara. Dilansir dari Antara, surat tersebut ditandatangani atas nama Sekretaris Jenderal Kepala Biro Kepegawaian Sutrisno pada 16 November 2021. (Knu)

Baca Juga:

Anak Nia Daniaty Bakal Diperiksa Polisi Terkait Kasus Dugaan Jasa Penerimaan CPNS

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pajak Hiburan Merosot, DPRD Jakarta Soroti Pengusaha Buka Kucing-kucingan
Indonesia
Pajak Hiburan Merosot, DPRD Jakarta Soroti Pengusaha Buka Kucing-kucingan

Selama ini duduga banyak usaha karaoke yang buka kucing-kucingan atau buka secara diam-diam setiap malam dan itu sangat merugikan PAD DKI.

Indonesia Butuh  17,5 Juta Ahli Digital Sampai Tahun 2035
Indonesia
Indonesia Butuh 17,5 Juta Ahli Digital Sampai Tahun 2035

Menteri BUMN terus mendorong generasi muda memiliki perusahaan-perusahaan besar yang menjadi unicorn-unicorn baru.

BKN Perintahkan PNS Dan Pejabat Mutakhirkan Data Kepegawaian Secara Mandiri
Indonesia
BKN Perintahkan PNS Dan Pejabat Mutakhirkan Data Kepegawaian Secara Mandiri

"Jadwal pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non-ASN tahun 2021 berlangsung pada bulan Juli 2021

Ketua DPRD Geram Anies Lebih Pilih Orang Turki Ketimbang Ali Sadikin Buat Nama Jalan
Indonesia
Ketua DPRD Geram Anies Lebih Pilih Orang Turki Ketimbang Ali Sadikin Buat Nama Jalan

Usul pengubahan nama Jalan Kebon Sirih ini sebelumnya diungkapkan Prasetio dalam rapat paripurna memperingati HUT ke-494 DKI Jakarta Juni lalu

Ratusan Polisi Militer TNI Angkatan Darat Divaksin COVID-19
Indonesia
Ratusan Polisi Militer TNI Angkatan Darat Divaksin COVID-19

Untuk gelombang pertama dilaksanakan Jumat (5/3)

Diterpa Berbagai Masalah, PLN  Berhasil Rampungkan Proyek Listrik Rp 8,8 Triliun
Indonesia
Diterpa Berbagai Masalah, PLN Berhasil Rampungkan Proyek Listrik Rp 8,8 Triliun

Meskipun sejumlah proyek sempat diterpa berbagai masalah, namun PLN terus berkomitmen dalam menyelesaikan pembangunan proyek ini selaras dengan Nawacita pemerintah.

PPKM Level 3 Saat Nataru, Wagub: Kami Bersyukur
Indonesia
PPKM Level 3 Saat Nataru, Wagub: Kami Bersyukur

"Tentu apa yang menjadi ketentuan Pempus agar PPKM menjadi level 3 itu harus kami hormati dengan baik," ucap Ahmad Riza.

Novel Baswedan Cs Disarankan Jadi Pegawai Kontrak di KPK
Indonesia
Novel Baswedan Cs Disarankan Jadi Pegawai Kontrak di KPK

Selain itu aspek netralitas, kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, dan NKRI serta pemerintah yang sah termasuk penilaian terhadap anti-radikalisme

Pemprov DKI Siapkan Vaksinasi COVID-19 Bagi WNA, Ini Kriterianya
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan Vaksinasi COVID-19 Bagi WNA, Ini Kriterianya

"Ini kan baru diproses," ujar Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Senin (28/6) malam.

Jokowi Hanya Bolehkan Menlu Pergi ke Luar Negeri Selama PPKM Darurat
Indonesia
Jokowi Hanya Bolehkan Menlu Pergi ke Luar Negeri Selama PPKM Darurat

Para menteri selain Menteri Luar Negeri (Menlu) dilarang ke luar negeri saat PPKM Darurat.