Pengumuman Hasil Pemilu 20 Maret, Hampir 5 Ribu Aparat Gabungan Disiagakan

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 18 Maret 2024
Pengumuman Hasil Pemilu 20 Maret, Hampir 5 Ribu Aparat Gabungan Disiagakan

Karopenmas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. (Dok. Humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mabes Polri memastikan kesiapan personel dalam mengamankan pengumuman hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 oleh KPU, Rabu (20/3). Ribuan personel pun ditugaskan untuk mencegah adanya gangguan keamanan saat pengumuman hasil Pemilu.

“Jumlah personel ada 4.992 anggota Polri dan aparat gabungan, juga dengan stakeholders dan juga terdiri atas Satgas pusat atau Mabes Polri dan juga satgas daerah, yakni Polda Metro Jaya,” kata Karopenmas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Senin (18/3).

Baca Juga:

Kemenhub Prediksi akan Ada Lonjakan Perjalanan Mudik Hingga 71,7 Persen

Menurut dia, personel gabungan ini disebar mengamankan sejumlah objek vital penyelenggara pemilu seperti kantor KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Terkait pengamanan ini, kata Trunoyudo, Polri telah menerima permintaan bantuan pengamanan yang disampaikan langsung oleh KPU RI.

“Pengamanan dan ini menjadi kewajiban bagi kami Polri untuk melakukan pengamanan,” jelas dia.

Pengamanan ini, lanjut dia, merupakan bagian dari Operasi Mantap Brata 2023-2024 yang sedang dijalankan oleh Polri sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024.

“Tentunya dalam operasi ini yang dikedepankan upaya preventif dan preemtif,” ucap Trunoyudo.

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menyebut bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di tanah air, khususnya Ibu Kota Jakarta dalam keadaan kondusif meski terjadi aksi unjuk rasa selama tiga hari berturut-turut di sekitar gedung KPU RI.

Baca Juga:

Baleg DPR Usul DKJ Jadi Ibu Kota Legislasi, Ini Respons Pemerintah

“Tentu ini berkat seluruh elemen masyarakat bergandengan tangan bagaimana membuat suasana ini dan juga momentum bulan Ramadhan bulan berkah,” tutup Trunoyudo. (Knu)

#Mabes Polri #Pemilu #Pilpres #KPU
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mutasi 85 Perwira Polri, Pengamat Ingatkan Jangan Sekadar Formalitas
Polri memutasi 85 perwira pada Januari 2026. Pengamat kepolisian mengingatkan mutasi harus jadi instrumen reformasi, bukan sekadar rutinitas administratif.
Ananda Dimas Prasetya - 5 menit lalu
Mutasi 85 Perwira Polri, Pengamat Ingatkan Jangan Sekadar Formalitas
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
Kasus Penghasutan Bakar Mabes Polri, Laras Faizati Divonis Masa Percobaan 6 Bulan
Mantan pegawai AIPA, Laras Faizati Khairunnisa, divonis masa percobaan enam bulan dalam kasus penghasutan bakar Mabes Polri.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
Kasus Penghasutan Bakar Mabes Polri, Laras Faizati Divonis Masa Percobaan 6 Bulan
Indonesia
Hasutan Pembakaran Mabes Polri, Laras Faizati Divonis 6 Bulan Percobaan
PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 6 bulan percobaan kepada Laras Faizati Khairunnisa dalam kasus hasutan pembakaran Mabes Polri dan memerintahkan pembebasan terdakwa.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Hasutan Pembakaran Mabes Polri, Laras Faizati Divonis 6 Bulan Percobaan
Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
Polri Pastikan Layanan 110 Bisa Diakses Seluruh Warga Indonesia Tanpa Biaya
Polri berharap masyarakat bisa semakin merasakan kehadiran negara, khususnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan secara cepat dan profesional.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Polri Pastikan Layanan 110 Bisa Diakses Seluruh Warga Indonesia Tanpa Biaya
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Bagikan