Pengumuman Hasil Pemilu 20 Maret, Hampir 5 Ribu Aparat Gabungan Disiagakan
Karopenmas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. (Dok. Humas Polri)
MerahPutih.com - Mabes Polri memastikan kesiapan personel dalam mengamankan pengumuman hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 oleh KPU, Rabu (20/3). Ribuan personel pun ditugaskan untuk mencegah adanya gangguan keamanan saat pengumuman hasil Pemilu.
“Jumlah personel ada 4.992 anggota Polri dan aparat gabungan, juga dengan stakeholders dan juga terdiri atas Satgas pusat atau Mabes Polri dan juga satgas daerah, yakni Polda Metro Jaya,” kata Karopenmas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Senin (18/3).
Baca Juga:
Kemenhub Prediksi akan Ada Lonjakan Perjalanan Mudik Hingga 71,7 Persen
Menurut dia, personel gabungan ini disebar mengamankan sejumlah objek vital penyelenggara pemilu seperti kantor KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Terkait pengamanan ini, kata Trunoyudo, Polri telah menerima permintaan bantuan pengamanan yang disampaikan langsung oleh KPU RI.
“Pengamanan dan ini menjadi kewajiban bagi kami Polri untuk melakukan pengamanan,” jelas dia.
Pengamanan ini, lanjut dia, merupakan bagian dari Operasi Mantap Brata 2023-2024 yang sedang dijalankan oleh Polri sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024.
“Tentunya dalam operasi ini yang dikedepankan upaya preventif dan preemtif,” ucap Trunoyudo.
Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menyebut bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di tanah air, khususnya Ibu Kota Jakarta dalam keadaan kondusif meski terjadi aksi unjuk rasa selama tiga hari berturut-turut di sekitar gedung KPU RI.
Baca Juga:
Baleg DPR Usul DKJ Jadi Ibu Kota Legislasi, Ini Respons Pemerintah
“Tentu ini berkat seluruh elemen masyarakat bergandengan tangan bagaimana membuat suasana ini dan juga momentum bulan Ramadhan bulan berkah,” tutup Trunoyudo. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Rotasi Besar-Besaran di Pati Mabes Polri, Kabaintelkam, Dankorbrimob hingga Sejumlah Kapolda Diganti
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik