Pengkritik Ganjar Pranowo Bakal Jadi Ketua Komisi III DPR Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbincang dengan Kepala BNPT Boy Rafli Amar di Semarang, Senin (15/11). ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng

MerahPutih.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan akan melakukan perombakan pimpinan di DPR. Salah satu pimpinan Komisi DPR yang jadi jatah PDI Perjuangan, Komisi III DPR yang berkaitan dengan tupoksi bidang hukum akan diganti.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan Bambang Wuryanto akan mengisi posisi Ketua Komisi III menggantikan Herman Hery, yang dipindahkan dan menjadi anggota biasa Komisi VII DPR RI.

Baca Juga:

Elektablitas Capai 7 Persen, Sandiaga Dinilai Bisa Saingi Prabowo dan Ganjar

Hal tersebut dipastikan anggota DPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno. Namun, ia belum memastikan kapan pengesahan perpindahan antar Komisi antara Bambang dan Herman itu dilakukan.

"Dalam waktu segera," katanya kepada wartawan, Kamis (18/11).

Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto mengaku, pindahnya Herman sebagai perjalanan karier. Hal tersebut penyegaran yang biasa dilakukan.

"Ini tour of duty. Tour of duty biasa," ungkapnya.

Utut melanjutkan, dalam tugasnya di Komisi VII Herman nantinya hanya menjadi anggota biasa, tidak di tempatkan sebagai pimpinan. Keputusan resmi segera disampaikan Ketua DPR RI yang juga politikus PDIP, Puan Maharani.

"Biar nanti yang umumin Ketua DPR RI, bukan saya," katanya.

Anggota DPR RI Komisi XI Hendrawan Supratikno saat diwawancarai di sela jeda istirahat Sidang RAPBN di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (15/8/2019). ANTARA/Sugiharto Purnama/am.
Anggota DPR RI Komisi XI Hendrawan Supratikno saat diwawancarai di sela jeda istirahat Sidang RAPBN di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (15/8/2019). ANTARA/Sugiharto Purnama/am.

Nama Herman Herry sempat mencuat dalam kasus dugaan korupsi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos). Salah satu perusahaan, PT Wimukti Graha Elektrindo disebut menjadi pemasok barang-barang bantuan sosial sembako bagi masyarakat terdampa pandemi COVID-19 Kementerian Sosial.

Sedangkan Bambang Wuryanto dalam beberapa pekan terakhir ini, menjadi sorotan karena terus menyerang atau melakukan kritik terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga sesama kader PDI Perjuangan. Ganjar dinilai Bambang Wuryanto terlalu ambisius untuk maju pada 2024.

Bambang yang juga ketua DPD PDIP Jawa Tengah ini, dikenal sebagai pendukung Puan untuk maju menjadi capres atau cawapres 2024. Bahkan, Ganjar tidak dundang dalam beberapa kegiatan partai di Jawa Tengah. (Knu)

Baca Juga:

Wacanakan Gaet Ganjar Jadi Capres, Golkar Sedang Pancing PDIP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gempa 4,8 Magnitudo Guncang Bali, 4 Orang Tertimbun Material
Indonesia
Gempa 4,8 Magnitudo Guncang Bali, 4 Orang Tertimbun Material

Gempa bermagnitudo 4,8 mengguncang Provinsi Bali pada Sabtu (16/10) 04.18 Wita. Insiden ini menyebabkan empat orang tertimbun material di daerah Trunyan, Kabupaten Bangli.

Tiga Faktor Penyebab Kasus Kekerasan Perempuan di Yogyakarta Meningkat Selama Pandemi
Indonesia
Tiga Faktor Penyebab Kasus Kekerasan Perempuan di Yogyakarta Meningkat Selama Pandemi

Terdapat tiga faktor utama yang menjadi penyebab munculnya kasus kekerasan tersebut

Soal Informasi TWK, KPK Minta ICW Tak Asal Tuduh
Indonesia
Soal Informasi TWK, KPK Minta ICW Tak Asal Tuduh

Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa telah menerima hasil TWK para pegawai dari BKN pada 27 April

Dilantik Jokowi Serentak, LHKPN Dudung Rp 1,08 M tak Sampai 1 Persen Harta Andika
Indonesia
Dilantik Jokowi Serentak, LHKPN Dudung Rp 1,08 M tak Sampai 1 Persen Harta Andika

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melantik Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal (Letjen) Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang diangkat menjadi Panglima TNI.

Dewas KPK Gelar Sidang Putusan Etik Lili Pintauli Pekan Depan
Indonesia
Dewas KPK Gelar Sidang Putusan Etik Lili Pintauli Pekan Depan

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) bakal menggelar sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar pada Senin (30/8).

Aktivas Terus Melonggar, Hati-hati Ubah Status Pandemi Jadi Endemi
Indonesia
Aktivas Terus Melonggar, Hati-hati Ubah Status Pandemi Jadi Endemi

Jika tidak dilaksanakan dengan matang, maka ke depannya hanya berpotensi akan membuka peluang peningkatan kasus, dan tidak menutup kemungkinan kembali pada status lama.

Staf BPN hingga Mantan Camat di Kota Serang Bekerja Sama Jadi Mafia Tanah
Indonesia
Staf BPN hingga Mantan Camat di Kota Serang Bekerja Sama Jadi Mafia Tanah

Kesepuluh tersangka berinisial MH, RD, ID, SB, SA, JD, HS, SD, AH, dan HW. Tersangka MH merupakan mantan kepala desa dan camat Desa Bendung, Serang. Sedangkan, RD adalah petugas ukur BPN Serang.

Survei Spektrum Politika: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemerintah Lebih dari 65 Persen
Indonesia
Survei Spektrum Politika: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemerintah Lebih dari 65 Persen

Kinerja pemerintah di bidang infrastruktur yang menjadi program utama pemerintah saat ini justru menunjukkan angka kepuasan masyarakat yang tertinggi

KPK Sita Dokumen Kasus Bansos dari Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus
Indonesia
KPK Sita Dokumen Kasus Bansos dari Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik terkait kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Kemenag Target 15 Ribu UMKM Dapat Sertifikasi Gratis Produk Halal
Indonesia
Kemenag Target 15 Ribu UMKM Dapat Sertifikasi Gratis Produk Halal

Sertifikasi halal, kata Mastuki, memegang peran penting dan perlu untuk memastikan serta menjamin bahwa produk yang beredar, dikonsumsi, digunakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat telah memenuhi standar halal.