Penghuni Minta Pemprov DKI Ringankan Biaya Sewa Rusunawa Pekerja menyelesaikan proyek kontruksi pembangunan Rusunawa Tingkat Tinggi Pasar Rumput di Jakarta, Kamis (8/2). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

MerahPutih.com - Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan sejumlah penghuni Rumah Susun Sewa (Rusunawa) milik Pemprov DKI mengadu, lantaran mereka kesulitan membayar sewa rusun akibat wabah corona.

Sarjoko mengaku pihaknya telah menerima sejumlah surat dari para penghuni perihal kesulitan membayar sewa itu.

Baca Juga

Kemenristek Kembangkan Jahe Merah, Jambu Biji dan Minyak Kelapa untuk Daya Tahan Tubuh

"Surat dikirimkan secara kolektif mengenai keluhan retrihusi. Ada juga yang memberikan keluhan secara lisan," ujar Sarjoko kepada wartawan, Minggu (3/5).

Rusunawa
Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Yayasan Ria Pembangunan Cibubur Jakarta Timur. Dok Kemen PURR

lanjut Sarjoko, mereka meminta Pemda DKI untuk membuat kebijakan meringankan biaya sewa karena tak mampu bayar. Hal itu lantaran ekonomi para penyewa melemah imbas dari pandemi corona.

"Harapannya agar ada keringanan penundaan retribusi dan ada juga yang minta pembebasan," terang dia.

Sarjoko menuturkan, bahwa surat keluhan tersebut telah disampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta dan informasinya saat ini sedang disiapkan keputusan gubernur (Kepgub) untuk memberikan keringanan tersebut.

Baca Juga

Hasil Tes Kedua, Jumlah Pegawai PT Sampoerna Positif COVID-19 Bertambah Jadi 65 Orang

"Kami masih menunggu terbitnya kepgub yang akan mengatur relaksasi berbagai retribusi, termasuk di dalamnya retribusi rusunawa," tutup dia. (Asp)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Kirim 5 Kontainer Tabung Oksigen ke India
Indonesia
Indonesia Kirim 5 Kontainer Tabung Oksigen ke India

Bantuan ini merupakan bantuan tahap pertama dari total 3.500 tabung yang akan diberikan.

Jhoni Allen dkk Nekat Gelar KLB Tanpa Izin SBY, Demokrat: Itu Kerumunan Ilegal
Indonesia
Jhoni Allen dkk Nekat Gelar KLB Tanpa Izin SBY, Demokrat: Itu Kerumunan Ilegal

Kisruh Partai Demokrat terus berlanjut. Bahkan, Jhoni Allen dan kawan-kawan yang diduga ingin merebut kekuasan Agus Harimurti Yudhoyono nekat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB)

Usulkan BIJB Kertajati Jadi RSD COVID-19, Legislator Gerindra: Daripada Mubazir untuk Tempat Swafoto
Indonesia
Usulkan BIJB Kertajati Jadi RSD COVID-19, Legislator Gerindra: Daripada Mubazir untuk Tempat Swafoto

Saat ini ada persoalan besar bangsa di depan mata yakni meningkatnya kasus dan jumlah kematian akibat virus corona di Indonesia

51 Pegawai KPK Dipecat, BW Duga Firli Berkolusi Melawan Hukum
Indonesia
51 Pegawai KPK Dipecat, BW Duga Firli Berkolusi Melawan Hukum

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan menyikapi dipecatnya 51 Pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangaaan (TWK).

Kasus Intoleran Perusakan Makam di Solo, Kemendikbud Diminta Turun Tangan
Indonesia
Kasus Intoleran Perusakan Makam di Solo, Kemendikbud Diminta Turun Tangan

Antonius Benny Susetyo mengatakan, kasus ini menyangkut pendidikan sejak dini, jangan diajarkan kebencian.

Kapolri dan Dirut BPJS Kesehatan Sepakat Tingkatkan Pelayanan Pengguna Jalan
Indonesia
Kapolri dan Dirut BPJS Kesehatan Sepakat Tingkatkan Pelayanan Pengguna Jalan

"Dengan adanya program baru di Kepolisian pelayanan masyarakat pengguna jalan akan ditingkatkan dengan harapan dapat mempercepat pelayanan dan tidak berbelit-belit," katanya.

DPRD DKI Nilai Pemprov Salah Kaprah dalam Uji Emisi
Indonesia
DPRD DKI Nilai Pemprov Salah Kaprah dalam Uji Emisi

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terus melakukan kegiatan uji emisi gas buang kendaraan bermotor sejak tahun lalu.

LPSK Pastikan Lindungi Saksi dan Jurnalis Tempo
Indonesia
LPSK Pastikan Lindungi Saksi dan Jurnalis Tempo

Jurnalis Tempo, Nurhadi, selaku korban penganiyaan di Surabaya dipastikan mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Disebut Pantau Muktamar NU, KPK Beri Klarifikasi
Indonesia
Disebut Pantau Muktamar NU, KPK Beri Klarifikasi

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri memberikan klarifikasi. Dia menegaskan tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut.

Pembiayaan IKN Gunakan Skema APBN Jangka Panjang
Indonesia
Pembiayaan IKN Gunakan Skema APBN Jangka Panjang

Pembangunan ibu kota negara (IKN) dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk tenor jangka panjang.