Penghuni Lapas Anak dan Perempuan di Bandung Dapat KTP Elektronik Perekaman KTP Elektronik di Lapas. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Sebanyak 282 orang warga binaan Lapas Perempuan Kelas II Kota Bandung berhasil mendapatkan KTP Elektronik. Selain itu, Selain itu, sebanyak 89 anak binaan Lapas Anak Kota Bandung yang telah berusia 17 tahun juga melakukan perekaman e-KTP.

Kepala Lapas Perempuan Kelas II Kota Bandung, Prihartati menjelaskan, perekaman KTP terhadap warga binaan lapas perempuan telah berlangsung Mei 2020 lalu. Sehingga kini warga yang mendapat cetakan KTP elektroniknya. Namun dari perekaman itu, ada warga yang datanya tidak tercatat sehingga tidak bisa mencetak KTP.

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: KTP Elektronik Dipasangi Chip GPS

"Ada 68 orang lainnya yang tidak bisa dicetak, mereka berdomilisi di luar Kota Bandung, dan aneh datanya tidak ditemukan,” terang Prihartati.

E-KTP diberikan kepada warga binaan yang sedang menjalani pidana baik yang berdomisili di Kota Bandung, maupun tidak. Selain bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) tunggal kepada setiap penduduk, pemberian e-KTP juga dalam rangka mempersiapkan vaksinasi COVId-19.

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menegaskan, setiap warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun wajib memiliki KTP. Tak terkecuali bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan, sifatnya adalah kewajiban. Warga binaan juga memerlukan KTP untuk keperluan administrasi di dalam Lapas seperti remisi hukuman, asimilasi, rehabilitasi, hinga nanti ketika akan keluar dari Lapas.

Menurut Yana, pemberian dokumen e-KTP itu sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab Pemkot Bandung dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang tertib dalam rangka pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.

Perekaman KTP Elektronik. (Foto: Antara)
KTP Elektronik. (Foto: Antara)

“Sebagai pemegang e-KTP, tentu berbagai urusannya akan sangat mudah dan cepat, termasuk mengakses pelayanan pemerintah dalam koridor lapas. Termasuk nanti untuk pelayanan kesehatan seperti vaksinasi Covid-19,” kata Yana.

Yana berharap, Pemkot Bandung bersama dengan Kemenkumham wilayah Jabar bisa terus bersinergi menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan, sehingga mereka bisa mendapatkan hak dan kewajibannya.

"Masih ada beberapa Lapas. Mohon dukungannya agar kami bisa bekerja sama dalam memberikan hak kepada warga binaan, terutama soal administrasi kependudukan," harapnya. (Iman Ha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Perekaman KTP Elektronik Rendah, Ditjen Dukcapil Kirim Tim Jemput Bola

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Larangan Mobil di Atas 10 Tahun di DKI Terganjal Aturan Pemerintah Pusat
Indonesia
Larangan Mobil di Atas 10 Tahun di DKI Terganjal Aturan Pemerintah Pusat

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pemerintah pusat untuk mengubah Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan memasukkan batas usia kendaraan yang diizinkan beroperasi.

Anies Didesak Buka Sekolah Tatap Muka, Pimpinan DPRD: Harus Berani
Indonesia
Anies Didesak Buka Sekolah Tatap Muka, Pimpinan DPRD: Harus Berani

Pimpinan DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk memulai kembali kegiatan belajar mengajar (KBM) sekolah di tengah pandemi COVID-19.

Proyek Jembatan Tol Batam-Bintan Rp13,6 Triliun Segera Dilelang
Indonesia
Proyek Jembatan Tol Batam-Bintan Rp13,6 Triliun Segera Dilelang

Pembiayaan konstruksi Jembatan Batam-Bintan di Kepulauan Riau menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Banjir Bandang Terjang Gunung Mas Bogor, 474 Warga Dievakuasi
Indonesia
Banjir Bandang Terjang Gunung Mas Bogor, 474 Warga Dievakuasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyatakan 474 warga berhasil dievakuasi.

Pidato Kemenangan Biden: Janji Jadi Presiden Kedua Kubu Terpecah Setelah Pilpres
Indonesia
Pidato Kemenangan Biden: Janji Jadi Presiden Kedua Kubu Terpecah Setelah Pilpres

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris menyapaikan pidato kemenangan mereka di Delaware, Sabtu (8/11) waktu setempat.

Pemda Harus Bertanggung Jawab agar Tak Terjadi Lonjakan Corona saat Akhir Bulan
Indonesia
Pemda Harus Bertanggung Jawab agar Tak Terjadi Lonjakan Corona saat Akhir Bulan

Libur panjang yang bakal berlangsung mulai 28 Oktober mendatang dikhawatirkan memicu jumlah kasus COVID-19.

Setelah Mural, Kini Muncul Selebaran Keluhan PPKM di Solo
Indonesia
Setelah Mural, Kini Muncul Selebaran Keluhan PPKM di Solo

Warga Solo dihebohkan munculnya selebaran keluhan akibat PPKM yang ditempel di sejumlah tembok rumah warga dan fasilitas umum, Senin (6/9).

Dikasih Jabatan Komut PT KAI, Tugas Berat Menanti Said Aqil Siradj
Indonesia
Dikasih Jabatan Komut PT KAI, Tugas Berat Menanti Said Aqil Siradj

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menghadapi tugas berat di posisi barunya sebagai Komisaris Utama Kereta Api Indonesia (KAI).

Kemensos Usulkan Rp 11 Triliun Dana Untuk Perlindungan Anak Yatim Piatu
Indonesia
Kemensos Usulkan Rp 11 Triliun Dana Untuk Perlindungan Anak Yatim Piatu

Kementerian Sosial berencana memberikan bantuan selama 12 bulan kepada empat juta anak yatim, piatu, dan yatim piatu pada 2022.

76 Tahun Indonesia Merdeka, DPR Minta Pemerintah Berbenah
Indonesia
76 Tahun Indonesia Merdeka, DPR Minta Pemerintah Berbenah

Mestinya pemerintah menjadikan Pertanian sebagai basis ekonomi Nasional