Penghuni Lapas Anak dan Perempuan di Bandung Dapat KTP Elektronik Perekaman KTP Elektronik di Lapas. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Sebanyak 282 orang warga binaan Lapas Perempuan Kelas II Kota Bandung berhasil mendapatkan KTP Elektronik. Selain itu, Selain itu, sebanyak 89 anak binaan Lapas Anak Kota Bandung yang telah berusia 17 tahun juga melakukan perekaman e-KTP.

Kepala Lapas Perempuan Kelas II Kota Bandung, Prihartati menjelaskan, perekaman KTP terhadap warga binaan lapas perempuan telah berlangsung Mei 2020 lalu. Sehingga kini warga yang mendapat cetakan KTP elektroniknya. Namun dari perekaman itu, ada warga yang datanya tidak tercatat sehingga tidak bisa mencetak KTP.

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: KTP Elektronik Dipasangi Chip GPS

"Ada 68 orang lainnya yang tidak bisa dicetak, mereka berdomilisi di luar Kota Bandung, dan aneh datanya tidak ditemukan,” terang Prihartati.

E-KTP diberikan kepada warga binaan yang sedang menjalani pidana baik yang berdomisili di Kota Bandung, maupun tidak. Selain bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) tunggal kepada setiap penduduk, pemberian e-KTP juga dalam rangka mempersiapkan vaksinasi COVId-19.

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menegaskan, setiap warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun wajib memiliki KTP. Tak terkecuali bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan, sifatnya adalah kewajiban. Warga binaan juga memerlukan KTP untuk keperluan administrasi di dalam Lapas seperti remisi hukuman, asimilasi, rehabilitasi, hinga nanti ketika akan keluar dari Lapas.

Menurut Yana, pemberian dokumen e-KTP itu sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab Pemkot Bandung dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang tertib dalam rangka pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.

Perekaman KTP Elektronik. (Foto: Antara)
KTP Elektronik. (Foto: Antara)

“Sebagai pemegang e-KTP, tentu berbagai urusannya akan sangat mudah dan cepat, termasuk mengakses pelayanan pemerintah dalam koridor lapas. Termasuk nanti untuk pelayanan kesehatan seperti vaksinasi Covid-19,” kata Yana.

Yana berharap, Pemkot Bandung bersama dengan Kemenkumham wilayah Jabar bisa terus bersinergi menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan, sehingga mereka bisa mendapatkan hak dan kewajibannya.

"Masih ada beberapa Lapas. Mohon dukungannya agar kami bisa bekerja sama dalam memberikan hak kepada warga binaan, terutama soal administrasi kependudukan," harapnya. (Iman Ha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Perekaman KTP Elektronik Rendah, Ditjen Dukcapil Kirim Tim Jemput Bola

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Angka Pasien Sembuh COVID-19 di Indonesia Dekati 4 Juta
Indonesia
Angka Pasien Sembuh COVID-19 di Indonesia Dekati 4 Juta

Kalau penyebaran bisa dikendalikan, maka otomatis perekomian pun akan berjalan

Komnas HAM Ungkap Instansi Paling Banyak Diadukan Masyarakat Sepanjang 2021
Indonesia
Komnas HAM Ungkap Instansi Paling Banyak Diadukan Masyarakat Sepanjang 2021

Pada pertengahan hingga penghujung 2021, Komnas HAM melihat terdapat perubahan dinamika

Rencana Hukuman Mati Cuma Jargon Politik Jaksa Agung
Indonesia
Rencana Hukuman Mati Cuma Jargon Politik Jaksa Agung

Keterkaitan hukuman mati dan efek jera memang belum bisa dibuktikan. Seharusnya memang dalam korupsi, fokus utamanya adalah pengembalian kerugian daripada hukuman mati. Hukuman seumur hidup atau 20 tahun juga cukup.

Satgas COVID-19 Pantau Proses Pemberangkatan dan Kepulangan Jamaah Umrah
Indonesia
Satgas COVID-19 Pantau Proses Pemberangkatan dan Kepulangan Jamaah Umrah

"Satgas akan melakukan pelacakan kontak dan penanganan kesehatan jika dibutuhkan," ujar Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito

AIPI: Pemilu dan Pilkada Harus Tuntas Pada 2024
Indonesia
AIPI: Pemilu dan Pilkada Harus Tuntas Pada 2024

Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, menyatakan bahwa agenda pemilu selanjutnya harus tuntas pada 2024.

Komisi I Pilih Bahas Hobi Ketimbang Harta Jenderal Andika
Indonesia
Komisi I Pilih Bahas Hobi Ketimbang Harta Jenderal Andika

Para politisi Senayan tersebut, memilih untuk membahas hal-hal ringan ketimbang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Andika yang nilai fantastis.

Pariwisata Yogyakarta Menggeliat, Jumlah Penumpang Bandara YIA Meningkat
Indonesia
Pariwisata Yogyakarta Menggeliat, Jumlah Penumpang Bandara YIA Meningkat

Pelaksana Tugas General Manager PT Angakasa Pura I Bandara Internasional Yogyakarta Agus Pandu Purnama mengatakan, jumlah penumpang merangkak naik 21,43 persen pada akhir pekan kemarin.

Kemensos Didorong Tindaklanjuti Temuan Pungli Bansos oleh Tri Rismaharini
Indonesia
Kemensos Didorong Tindaklanjuti Temuan Pungli Bansos oleh Tri Rismaharini

Bamsoet juga meminta komitmen Kemensos untuk memastikan bantuan-bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 sesuai dengan data penerima

Masinton Duga Ada Menteri Jokowi Dikte Agenda Pribadi Tunda Pemilu
Indonesia
Masinton Duga Ada Menteri Jokowi Dikte Agenda Pribadi Tunda Pemilu

Masinton menduga ada ada menteri di Kabinet Indonesia Maju yang mencoba mendikte agenda pribadi terkait ide penundaan Pemilu 2024.

Direktur Batam Shelindo Pratama Terseret Korupsi Pengaturan Cukai Rokok dan Miras
Indonesia
Direktur Batam Shelindo Pratama Terseret Korupsi Pengaturan Cukai Rokok dan Miras

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Bupati Bintan Apri Sujadi, sebagai tersangka