Penghayat Kepercayaan Tunggu Peraturan Turunan Putusan MK Sidang uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (7/11). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

MerahPutih.com - Para penghayat kepercayaan hingga kini belum bisa mencantumkan identitas pada kolom agama di KTP. Mereka berharap agar pemerintah bisa secepatnya membuat peraturan turunan atas putusan MK.

Bambang Subagyo, Sekretaris Tuntunan Agung KSD (Kerohanian Sapta Darma) Yogyakarta mengatakan peraturan turunan itu dibutuhkan untuk pelaksanaan teknis di lapangan pada perlakuan penghayat kepercayaan. Sebab putusan MK hanyalah payung hukum secara keseluruhan dan bersifat umum.

"Minimal dibuat peraturan yang bisa segera cepat keluar seperti perpres atau permen dulu," ujar Bambang pada merahputih.com melalui sambungan telepon di Yogyakarta, Selasa (14/11).

Dengan adanya peraturan turunan tersebut, para penghayat kepercayaan bisa segera mendapat perlindungan dan kemanan dari pemerintah dari segi hukum.

Hal serupa juga diucapkan oleh pengamat politik dan sosiolog dari UGM Ari Sujito. Beberapa kemudahan akan didapatkan para penganut kepercayaan jika sudah ada peraturan turunan keputusan MK.

"Tugas pemerintah itu mengkaji peraturan turunan dari keputusan MK. Bisa berupa peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya. Ini untuk menjamin perlindungan dan keamanan para penganut kepercayaan," tutur Ari.

Usai peraturan turunan itu turun, beragam kemudahan bisa dirasakan para penganut aliran kepercayaan seperti birokrasi yang dipermudah serta pembuatan surat-surat yang sah secara hukum. (*)

Berita ini merupakan laporan dari Teresa Ika, kontributor merahputih.com untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Baca juga berita lainnya dalam artikel: Masyarakat Badui: Kalau Bisa Kolom Agama Ditulis Selam Wiwitan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Respon Berlebihan PDIP Dinilai Bikin Gaduh
Indonesia
Respon Berlebihan PDIP Dinilai Bikin Gaduh

Apalagi disikapi dengan pengerahan massa atau membawanya ke ranah hukum.

[HOAKS atau FAKTA]: Agar Sembuh, Penderita Prostat Disarankan Buang Urine Sambil Lompat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Agar Sembuh, Penderita Prostat Disarankan Buang Urine Sambil Lompat

Metode bernama “Jumping Urine” tersebut menyaratkan untuk melompat-lompat agar air seni dapat keluar.

Anies Diminta Lakukan Kajian Matang Sebelum Izinkan Monas Digunakan untuk Reuni 212
Indonesia
Anies Diminta Lakukan Kajian Matang Sebelum Izinkan Monas Digunakan untuk Reuni 212

Monas sudah ditutup sejak Anies memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai sekarang

Sulsel Berharap Bisa Salurkan 15 Ribu Rumah Subsidi
KPR
Sulsel Berharap Bisa Salurkan 15 Ribu Rumah Subsidi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan bantuan pembiayaan perumahan 2021 yang terdiri dari empat program.

Wapres Ingin Produk Halal Indonesia Bukan Cuma Makanan dan Minuman
Indonesia
Wapres Ingin Produk Halal Indonesia Bukan Cuma Makanan dan Minuman

Penduduk Indonesia membelanjakan USD214 miliar untuk produk halal atau setara dengan 10 persen dari pangsa produk halal dunia.

Pandemi Tunjukkan Kelemahan Kinerja Pemerintah
Indonesia
Pandemi Tunjukkan Kelemahan Kinerja Pemerintah

Dari pandemi ini, harus ada peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh wilayah,

Tito Karnavian Diminta Turun Langsung Monitor Aturan Turunan Inpres 6/2020
Indonesia
Tito Karnavian Diminta Turun Langsung Monitor Aturan Turunan Inpres 6/2020

Pasalnya, selama ini, sudah banyak aturan dan regulasi yang diterbitkan terkait kedisiplinan mematuhi protokol COVID-19

Gerindra Solo Datangkan Sandiaga Uno Sebagai Jurkam, Gibran: Pilkada Solo Makin Meriah
Indonesia
Gerindra Solo Datangkan Sandiaga Uno Sebagai Jurkam, Gibran: Pilkada Solo Makin Meriah

Situasi seperti sekarang tidak memungkingkan untuk tatap muka

Update COVID-19 DKI Selasa (16/6): 9.062 Positif, 4.329 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 DKI Selasa (16/6): 9.062 Positif, 4.329 Sembuh

Sedangkan, untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 21.661 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 13.966 orang.

DPRD DKI Desak Dishub Gencarkan Sosialisasi Larangan Mudik
Indonesia
DPRD DKI Desak Dishub Gencarkan Sosialisasi Larangan Mudik

Sosialisasi dan penindakan yang dilakukan Dishub DKI saat ini masih kurang.