Penghapusan Syarat Tes PCR dan Antigen Jangan Sampai Jadi Blunder Ilustrasi - Rapid test dengan sistem drive thru di halaman kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Senin, (20/4/2020).  (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Kebijakan penghapusan tes antigen/PCR sebagai syarat perjalanan domestik atau dalam negeri mulai diberlakukan.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pelonggaran mobilitas tersebut jangan sampai menjadi blunder di kemudian hari. Penghapusan tes COVID-19, baik antigen maupun PCR, harus dipersiapkan skenario terburuknya.

"Jangan sampai hal-hal yang meringankan di awal ini justru memberatkan masyarakat di akhir,” kata Puan, Kamis (10/3).

Baca Juga:

Bandara Adi Soemarmo Hapus Syarat Tes PCR dan Antigen untuk Penumpang

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini mengingatkan pengalaman selama pandemi ini.

Sebab, kata Puan, lonjakan kasus kerap terjadi mana kala pelonggaran-pelonggaran dilakukan.

Maka dalam menuju transisi kehidupan normal, disiplin protokol kesehatan tetap jadi syarat utama yang harus dilakukan.

"Ini harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat di lapangan,” ucap Puan.

Puan mengatakan, jangan sampai akibat pelonggaran-pelonggaran tanpa pengawasan yang baik, nantinya akan terjadi lagi lonjakan kasus COVID-19.

Ia menyebut, lonjakan kasus perlu selalu diantipasi agar tidak berdampak panjang.

“Setiap kebijakan pelonggaran yang diambil harus benar-benar cermat dan mengutamakan faktor-faktor kesehatan transisi menuju endemi COVID-19,” tegas mantan Menko PMK ini.

Baca Juga:

Aturan Perjalanan Domestik, Bukan Berarti Semua Orang Bebas dari Tes COVID-19

Tak hanya itu, peran serta dari penyedia jasa transportasi juga dinilai harus menjadi perhatian.

Putri Presiden kelima Megawati Soekarnoputri ini mengatakan, pihak manajemen moda transportasi harus meningkatkan pelayanan. Khususnya yang berkenaan dengan penanganan COVID-19.

Termasuk menyiapkan sarana pendukung apabila ada penumpang yang terindikasi terinfeksi COVID-19.

"Pastikan semua yang memasuki angkutan transportasi umum harus berstatus 'Hijau' di aplikasi PeduliLindungi,” sebut politisi PDI Perjuangan tersebut.

Puan juga menekankan pentingnya percepatan vaksinasi, baik yang primer maupun booster.

Pelonggaran kebijakan dinilai tidak akan efektif bila tidak dibarengi dengan cakupan vaksinasi yang optimal di seluruh wilayah di Indonesia.

“Bagi masyarakat yang sulit mendatangi fasilitas kesehatan, pemerintah harus menggencarkan lagi layanan door to door, terutama untuk lansia yang cakupan vaksinasinya masih rendah,” ujar cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Puan mendorong agar roadmap yang sedang dibuat pemerintah dalam menuju situasi endemi COVID-19 memperhatikan berbagai aspek.

Menurut Puan, indikator kesehatan dan ekonomi saja tak cukup dalam pembentukan sebuah kebijakan.

Ia menyebut, diperlukan pertimbangan-pertimbangan lain seperti dari sisi sosial dan budaya.

Keseimbangan antara masalah kesehatan dan kepentingan ekonomi rakyat harus memperhatikan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

"Libatkan berbagai stakeholder dalam penyusunan regulasi,” tutup Puan. (Knu)

Baca Juga:

Gibran Tes PCR Usai Lima Hari Isoman, Sekda Enggan Sampaikan Hasilnya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Asabri, Pakar Hukum Nilai Seharusnya Penyelenggara Negara Dituntut Lebih Berat
Indonesia
Kasus Asabri, Pakar Hukum Nilai Seharusnya Penyelenggara Negara Dituntut Lebih Berat

Sejumlah mantan direksi PT Asabri yang menjadi terdakwa hanya dituntut dengan pidana hukuman penjara 10 sampai 15 tahun.

[HOAKS atau FAKTA]: Penggunaan Gas Air Mata di Kanjuruhan Uji Coba Pembantaian
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Penggunaan Gas Air Mata di Kanjuruhan Uji Coba Pembantaian

Dalam narasi disebutkan bahwa informasi berasal dari oknum kepolisian dan Badan Intelejen Strategis (BAIS) TNI.

Viral Limbah Antigen Kotori Selat Bali, Pimpinan DPR Duga Sengaja Ada yang Membuang
Indonesia
Viral Limbah Antigen Kotori Selat Bali, Pimpinan DPR Duga Sengaja Ada yang Membuang

Penindakan itu dapat ditempuh melalui penangguhan atau pencabutan izin operasional fasilitas layanan kesehatan

Pj DKI 1 Minta JakPro Mediasi Warga Korban Penggusuran JIS
Indonesia
Pj DKI 1 Minta JakPro Mediasi Warga Korban Penggusuran JIS

Warga Kampung Bayam hingga saat ini belum menempati rumah susun sebagai ganti atas penggusuran pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).

M Taufik Respons Keputusan DPC Gerindra Jaktim Gugat Prabowo
Indonesia
M Taufik Respons Keputusan DPC Gerindra Jaktim Gugat Prabowo

Mohammad Taufik tak mau berkomentar banyak soal keputusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Jakarta Timur yang menggugat Ketua Umum (Ketum) Gerindra, Prabowo Subianto ke Pengadilan Jakarta Selatan. Karena Prabowo tak kunjung memecat M. Taufik dari kader Gerindra.

[HOAKS atau FAKTA]: Warga DKI Bingung dengan Hasil Kinerja Anies Selalu Dapat Penghargaan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Warga DKI Bingung dengan Hasil Kinerja Anies Selalu Dapat Penghargaan

kun Facebook Sandro Novan mengunggah gamba berjudul “warga DKI bingung dengan hasil kinerja Anies Baswedan yang selalu dapat penghargaan”.

PPKM Level 3, Pengguna KRL Turun 13,4 Persen
Indonesia
PPKM Level 3, Pengguna KRL Turun 13,4 Persen

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mencatat adanya penurunan pengguna KRL sebanyak 13,4 persen selama PPKM Level 3 di Jabodetabek.

Kereta Commuter Tambah Batas Keterisian Penumpang, Jadi 80 sampai 100 Persen
Indonesia
Kereta Commuter Tambah Batas Keterisian Penumpang, Jadi 80 sampai 100 Persen

Kebijakan merujuk Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 57 tahun 2022.

TNI AL Kerahkan 12 KRI Amankan Perairan Bali Selama KTT G20
Indonesia
TNI AL Kerahkan 12 KRI Amankan Perairan Bali Selama KTT G20

Yudo menuturkan TNI AL sudah menyiapkan 12 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) serta 3.000 orang prajurit yang berasal dari Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) sekitar Bali.

Terlibat Kasus Brigadir J, Eks Kapolres Jaksel Dibawa ke Mako Brimob
Indonesia
Terlibat Kasus Brigadir J, Eks Kapolres Jaksel Dibawa ke Mako Brimob

Kapolres Jakarta Selatan non aktif, Kombes Budhi Herdi Susianto terpaksa menjalani penempatan khusus (patsus) di Mako Brimob, Kelapa Dua, karena dugaan pelanggaran etik tidak profesional dalam penanganan tempat kejadian perkara (TKP) tewasnya Brigadir J.