Penghapusan Syarat Tes PCR/Antigen Dinilai Hilangkan Stigma Negatif Pemerintah Cari Untung Penumpang saat mengantri untuk naik ke pesawat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di Bandara Sultan Hasanuddin Internasional Makassar. ANTARA/HO

MerahPutih.com - Pemerintah memutuskan untuk menghapus syarat tes COVID-19 bagi pelaku perjalanan domestik. Kebijakan ini menuai dukungan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin menilai, selama ini aturan tes PCR dan Antigen untuk syarat perjalanan terkesan membebankan penumpang.

Baca Juga

Syarat Tes PCR atau Antigen Dihapus, Riza: Kita Akan Masuk Endemi

“Saya apresiasi atas keputusan hapus syarat PCR dalan perjalanan, karena dulu Harga PCR masih mahal harganya," tutur Alifudin, Selasa, (8/3).

Ia menuturkan kebijakan ini akan mengurangi stigma negatif dari masyarakat. Seperti ke pemerintah yang dianggap sebagian orang selalu mendapat untung.

"Khususnya yang terkait sekelompok perusahaan yang mengambil keuntungan disaat pandemi," jelas Alifudin.

Alifudin menambahkan, bahwa penyampaian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat rapat terbatas evaluasi PPKM harus ditindak lanjuti Kementerian atau Lembaga lain.

"Kita mesti kawal bersama keputusan ini,” tambah Alifudin.

Baca Juga

Daftar Negara yang Bisa Dikunjungi tanpa Tes PCR

Sebelumnya, Pemerintah menghapus syarat tes COVID-19 bagi pelaku perjalanan domestik.

Hal itu diputuskan setelah Rapat Terbatas Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ketentuan baru berlaku bagi penumpang jalur darat, laut, dan udara.

Ketentuan itu berlaku bagi orang yang telah menerima dua dosis vaksin COVID-19. (Knu)

Baca Juga

Isi Lengkap Aturan Resmi Perjalanan Domestik Tanpa Tes PCR atau Antigen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
8 Ruas Jalan Jakarta Diterjang Banjir
Indonesia
8 Ruas Jalan Jakarta Diterjang Banjir

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat ada 8 ruas jalan yang tergenang.

Bagikan Modal Rp 1,2 Juta di Kalimantan Barat, Jokowi Minta Tak untuk Beli Handphone
Indonesia
Bagikan Modal Rp 1,2 Juta di Kalimantan Barat, Jokowi Minta Tak untuk Beli Handphone

Jokowi menyerahkan Bantuan Modal Kerja (BMK) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bengkayang.

Dua Eks Pejabat Pajak Hadapi Sidang Tuntutan Hari Ini
Indonesia
Dua Eks Pejabat Pajak Hadapi Sidang Tuntutan Hari Ini

Keduanya merupakan terdakwa dalam kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak.

Masyarakat Bisa Pantau Harga Acuan Pangan di Situs Badan Pangan
Indonesia
Masyarakat Bisa Pantau Harga Acuan Pangan di Situs Badan Pangan

Adanya situs panel harga pangan akan memberikan memberikan dampak bahwa produktivitas berbanding lurus dengan kesejahteraan petani.

Demokrat Akui Anies Berpeluang Diusung Jadi Capres 2024
Indonesia
Demokrat Akui Anies Berpeluang Diusung Jadi Capres 2024

Koordinator Juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra mengatakan, peluang Anies terbuka untuk diusung oleh Demokrat, NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pesta demokrasi mendatang.

Butuh Kebijakan Strategis dan Langkah Konkret untuk Mengungkap Pelanggar HAM
Indonesia
Butuh Kebijakan Strategis dan Langkah Konkret untuk Mengungkap Pelanggar HAM

Anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas'ud berharap, agar pernyataan Presiden tersebut dapat diikuti dengan proses hukum dan sebuah kebijakan strategis.

Capai Rp 110 T, DPD RI Nilai Estimasi Biaya Pemilu 2024 Tak Rasional
Indonesia
Capai Rp 110 T, DPD RI Nilai Estimasi Biaya Pemilu 2024 Tak Rasional

DPD RI menilai estimasi kebutuhan anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp 110,4 triliun sangat berlebihan dan cenderung tidak rasional jika dibandingkan biaya Pemilu 2019.

Pembukaan PTM, IDAI Minta Pemerintah-Orang Tua Pastikan Keselamatan Anak
Indonesia
Pembukaan PTM, IDAI Minta Pemerintah-Orang Tua Pastikan Keselamatan Anak

Kegiatan belajar mengajar (KBM) tahun ajaran baru 2022/2023 akan dimulai.

Pj DKI 1 Persilakan Formula E Jakarta 2023 dan 2024 Dilanjutkan
Indonesia
Pj DKI 1 Persilakan Formula E Jakarta 2023 dan 2024 Dilanjutkan

"Silakan saja kalau Jakpro dengan Ancol laksanakan, tidak apa-apa juga. Silakan," kata Heru di gedung DPRD DKI, Rabu (9/11).

Bank Dunia Danai Pembangunan BRT Bandung Raya Pakai Bus Listrik
Indonesia
Bank Dunia Danai Pembangunan BRT Bandung Raya Pakai Bus Listrik

Pembangunan BRT Bandung Raya tersebut didanai Bank Dunia melalui pemerintah pusat dan diharapkan mulai beroperasi tahun 2026 atau 2027.