Penghapusan Pasal Migas di UU Cipta Kerja Dinilai Mencurigakan Direktur LIMa Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)

MerahPutih.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menyoroti pernyataan Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas bahwa pasal 46 soal minyak dan gas bumi telah dihapus dari UU Cipta Kerja versi yang telah diserahkan kepada pemerintah. Menurut Ray, hal ini tidak bisa dianggap enteng.

"Penjelasan bahwa memang pasal itu telah dinyatakan dihapus sejak tapi awal tetapi tetap masuk dalam UU yang disahkan justru adalah pokok soalnya. Penjelasan itulah pokok soalnya," ujar Ray kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (23/10).

Ray mempertanyakan, kenapa pasal yang sudah dinyatakan dihapus tapi masih bisa masuk di dalam naskah UU yang bahkan disampaikan kepada presiden?.

Baca Juga

Hapus Pasal Migas di UU Ciptaker, Kemsesneg Dinilai Langgar UU

"Bukankah semestinya telah dilakukan penyisiran bahkan jauh sebelum UU ini ditetapkan di rapat paripurna," ujar Ray.

Ia menyebut, setidaknya terdapat tiga kali memontum untuk menyisir dan merapaikan naskah UU yang dimaksud. Seperti saat sinkronisasi naskah RUU paska pembahasan di rapat tingkat satu, lalu saat ada pandangan mini fraksi dan ketika paripurna berlangsung.

"Jadi dalam tiga fase itu, sejatinya pasal yang disepakati untuk dihapus dengan sendirinya sudah bisa dihapus. Maka penjelasan ketua baleg bahwa pasal itu lupa untuk dihapus adalah pokok soalnya," terang Direktur Lingkar Madani Indonesia.

"Tentu harus ada pemeriksaan lanjutan. Tidak cukup dengan pernyataan bahwa pasal itu lupa dihapus. Karena itulah pokok soalnya," ujar Ray.

Ia mengingatkan, peristiwa ini bukan hal pertama. Seperti terkait ayat tembakau yang ditemukan salah satu ayatnya hilang. Sekalipun ayat yang hilang telah dikembalikan, tapi DPR tetap melakukan pemeriksaan internal.

Ray mendesak Badan Kehormatan Dewan melakukan pemeriksaan internal untuk memastikan bahwa tidak ada unsur kesengajaan untuk tetap memasukan pasal 46 tentang migas itu ke dalam UU Cipta Kerja.

"Seluruh peristiwa ini memberi sinyal kuat memang ada proses legislasi yang tidak dilakukan dengan cara yang memadai. Unsur kebut atau cepat berakibat banyak hal yang sejatinya tidak perlu terjadi muncul secara beruntun," tutup Ray.

Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas mengatakan, Kemensesneg mengajukan perbaikan dalam naskah UU Cipta Kerja. Salah satunya adalah Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang seharusnya dihapus dari undang-undang sapu jagat itu.

“Itu benar, kebetulan Setneg yang temukan. Jadi itu seharusnya memang dihapus, karena itu terkait dengan tugas BPH (Badan Pengatur Hilir) Migas,” ujar Supratman saat dihubungi, Kamis (22/10).

Supratman menjelaskan, awalnya adalah keinginan pemerintah untuk mengusulkan pengalihan kewenangan penetapan toll fee dari BPH Migas ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pasal 46 yang sebelumnya berisi empat ayat kemudian ditambahkan satu ayat lagi untuk mengakomodasi keinginan pemerintah. Tetapi, keinginan tersebut tak disetujui oleh Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja sehingga diputuskan kembali ke UU existing.

Namun, pasal tersebut ternyata masih ada dalam naskah UU Cipta Kerja berjumlah 812 halaman yang dikirim oleh Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar. Baleg DPR, kata Supratman, juga telah memastikan bahwa pasal tersebut seharusnya dihapus.

“Itu benar seharusnya tidak ada, karena seharusnya dihapus. Karena kembali ke undang-undang existing, jadi tidak ada di UU Cipta Kerja,” ujar Supratman.

Baca Juga

Baleg DPR Akui Kemensesneg Ajukan Revisi 88 Halaman UU Cipta Kerja

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, bahwa perubahan sama sekali tak mengubah substansi yang telah disetujui di tingkat Panja. Termasuk dihapusnya Pasal 46 UU 22/2001, sebab di tingkat Panja hal itu memang seharusnya dihapus.

“Jadi itu kan soal penempatan saja dan koreksi, tidak mengubah isi sama sekali,” tegas Supratman. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Perpanjang PSBB Transisi DKI Jakarta
Indonesia
Anies Perpanjang PSBB Transisi DKI Jakarta

Perpanjangan PSBB terhitung mulai Senin (23/11) sampai dengan Minggu (6/11) sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan kasus COVID-19.

Pemudik Jabodetabek Terjaring Razia di Terminal Tirtonadi Solo
Indonesia
Pemudik Jabodetabek Terjaring Razia di Terminal Tirtonadi Solo

Ratusan pemudik libur Natal dan Tahun Baru dari wilayah Jabodetabek yang tiba di Terminal Tipe A Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah, terjaring razia petugas.

Dites Corona, Begini Kondisi Anak Buah Moeldoko
Indonesia
Dites Corona, Begini Kondisi Anak Buah Moeldoko

Kepastian itu diperoleh setelah KSP melakukan cek terhadap staf di lima kedeputian yang ada.

Ramai Aksi Boikot Produk Prancis, Berikut Tanggapan Danone Indonesia
Indonesia
Ramai Aksi Boikot Produk Prancis, Berikut Tanggapan Danone Indonesia

Danone Indonesia menanggapi kampanye aksi boikot produk Prancis yang ada di Indonesia pasca pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap menghina umat Islam.

Jokowi Tekan Inpres 6/2020, Pelanggar Protokol Kesehatan Siap-Siap Kena Sanksi
Indonesia
Jokowi Tekan Inpres 6/2020, Pelanggar Protokol Kesehatan Siap-Siap Kena Sanksi

Mendagri diminta untuk melaksanakan sosialisasi secara masif

Pengamat Intelijen: Darurat Sipil Berpotensi Munculkan Kebijakan Otoriter
Indonesia
Pengamat Intelijen: Darurat Sipil Berpotensi Munculkan Kebijakan Otoriter

Menurutnya, jika memang pemerintah serius menangani COVID-19, tidak perlu menggunakan regulasi yang terbit melalui Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Viral Awan Tsunami Menggulung di Langit Aceh
Indonesia
Viral Awan Tsunami Menggulung di Langit Aceh

Tak sedikit netizen mengabadikan venomena awan Arcus tersebut.

Kabar Gembira, 6 Pasien Positif COVID-19 di Kaltim Sembuh
Indonesia
Kabar Gembira, 6 Pasien Positif COVID-19 di Kaltim Sembuh

Tambahan tiga orang yang sembuh berasal dari Kota Balikpapan

Kasus Positif Corona Meningkat, Pemerintah Diminta tak Main-main Kendorkan PSBB
Indonesia
Pemerintah Diminta Serius Lindungi Dokter dan Tenaga Kesehatan
Indonesia
Pemerintah Diminta Serius Lindungi Dokter dan Tenaga Kesehatan

Netty meminta pemerintah menerapkan kebijakan yang konkret di lapangan. Misalnya, dengan memberikan kepastian soal ketersediaan alat pelindung diri (APD).