Penghapusan Pasal Migas di UU Cipta Kerja Dinilai Mencurigakan Direktur LIMa Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)

MerahPutih.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menyoroti pernyataan Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas bahwa pasal 46 soal minyak dan gas bumi telah dihapus dari UU Cipta Kerja versi yang telah diserahkan kepada pemerintah. Menurut Ray, hal ini tidak bisa dianggap enteng.

"Penjelasan bahwa memang pasal itu telah dinyatakan dihapus sejak tapi awal tetapi tetap masuk dalam UU yang disahkan justru adalah pokok soalnya. Penjelasan itulah pokok soalnya," ujar Ray kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (23/10).

Ray mempertanyakan, kenapa pasal yang sudah dinyatakan dihapus tapi masih bisa masuk di dalam naskah UU yang bahkan disampaikan kepada presiden?.

Baca Juga

Hapus Pasal Migas di UU Ciptaker, Kemsesneg Dinilai Langgar UU

"Bukankah semestinya telah dilakukan penyisiran bahkan jauh sebelum UU ini ditetapkan di rapat paripurna," ujar Ray.

Ia menyebut, setidaknya terdapat tiga kali memontum untuk menyisir dan merapaikan naskah UU yang dimaksud. Seperti saat sinkronisasi naskah RUU paska pembahasan di rapat tingkat satu, lalu saat ada pandangan mini fraksi dan ketika paripurna berlangsung.

"Jadi dalam tiga fase itu, sejatinya pasal yang disepakati untuk dihapus dengan sendirinya sudah bisa dihapus. Maka penjelasan ketua baleg bahwa pasal itu lupa untuk dihapus adalah pokok soalnya," terang Direktur Lingkar Madani Indonesia.

"Tentu harus ada pemeriksaan lanjutan. Tidak cukup dengan pernyataan bahwa pasal itu lupa dihapus. Karena itulah pokok soalnya," ujar Ray.

Ia mengingatkan, peristiwa ini bukan hal pertama. Seperti terkait ayat tembakau yang ditemukan salah satu ayatnya hilang. Sekalipun ayat yang hilang telah dikembalikan, tapi DPR tetap melakukan pemeriksaan internal.

Ray mendesak Badan Kehormatan Dewan melakukan pemeriksaan internal untuk memastikan bahwa tidak ada unsur kesengajaan untuk tetap memasukan pasal 46 tentang migas itu ke dalam UU Cipta Kerja.

"Seluruh peristiwa ini memberi sinyal kuat memang ada proses legislasi yang tidak dilakukan dengan cara yang memadai. Unsur kebut atau cepat berakibat banyak hal yang sejatinya tidak perlu terjadi muncul secara beruntun," tutup Ray.

Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas mengatakan, Kemensesneg mengajukan perbaikan dalam naskah UU Cipta Kerja. Salah satunya adalah Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang seharusnya dihapus dari undang-undang sapu jagat itu.

“Itu benar, kebetulan Setneg yang temukan. Jadi itu seharusnya memang dihapus, karena itu terkait dengan tugas BPH (Badan Pengatur Hilir) Migas,” ujar Supratman saat dihubungi, Kamis (22/10).

Supratman menjelaskan, awalnya adalah keinginan pemerintah untuk mengusulkan pengalihan kewenangan penetapan toll fee dari BPH Migas ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pasal 46 yang sebelumnya berisi empat ayat kemudian ditambahkan satu ayat lagi untuk mengakomodasi keinginan pemerintah. Tetapi, keinginan tersebut tak disetujui oleh Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja sehingga diputuskan kembali ke UU existing.

Namun, pasal tersebut ternyata masih ada dalam naskah UU Cipta Kerja berjumlah 812 halaman yang dikirim oleh Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar. Baleg DPR, kata Supratman, juga telah memastikan bahwa pasal tersebut seharusnya dihapus.

“Itu benar seharusnya tidak ada, karena seharusnya dihapus. Karena kembali ke undang-undang existing, jadi tidak ada di UU Cipta Kerja,” ujar Supratman.

Baca Juga

Baleg DPR Akui Kemensesneg Ajukan Revisi 88 Halaman UU Cipta Kerja

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, bahwa perubahan sama sekali tak mengubah substansi yang telah disetujui di tingkat Panja. Termasuk dihapusnya Pasal 46 UU 22/2001, sebab di tingkat Panja hal itu memang seharusnya dihapus.

“Jadi itu kan soal penempatan saja dan koreksi, tidak mengubah isi sama sekali,” tegas Supratman. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ribuan Aparat Gabungan Kawal Aksi di Kedubes Prancis dan MK
Indonesia
Ribuan Aparat Gabungan Kawal Aksi di Kedubes Prancis dan MK

Polisi bakal menurunkan pengamanan penuh untuk menjaga adanya aksi unjuk rasa yang berlangsung di dua titik.

Tolak Saran Satgas COVID-19, Wagub DKI: WFH Sudah 75 Persen, Buat Apa Lagi Ganjil-Genap
Indonesia
Tolak Saran Satgas COVID-19, Wagub DKI: WFH Sudah 75 Persen, Buat Apa Lagi Ganjil-Genap

WFH 75 persen tersebut sudah mengurangi aktivitas masyarakat

[HOAKS atau FAKTA]: Emak-Emak Pendukung Rizieq Wakafkan Nyawa karena Surga Menanti
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Emak-Emak Pendukung Rizieq Wakafkan Nyawa karena Surga Menanti

Beredar sebuah postingan berupa hasil tangkapan layar dari sebuah artikel yang diunggah oleh salah satu media online okezone.com.

Bawaslu Tegaskan Pilkada Serentak Belum Usai
Indonesia
Bawaslu Tegaskan Pilkada Serentak Belum Usai

Masih ada pertarungan terakhir yaitu perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Polisi Alihkan Kendaraan Hendak Keluar Pintu Tol Semanggi
Indonesia
Polisi Alihkan Kendaraan Hendak Keluar Pintu Tol Semanggi

Kepolisian mengalihkan puluhan kendaraan pribadi yang hendak keluar melalui pintu tol Semanggi, Sabtu (3/7) siang.

Ketua Komisi III Harap Makalah Calon Kapolri Mampu Jawab Tantangan Nasional
Indonesia
Ketua Komisi III Harap Makalah Calon Kapolri Mampu Jawab Tantangan Nasional

Komisi III DPR berharap arah kebijakan calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo bisa relevan dengan upaya mitigasi atas ancaman terhadap ancaman nasional.

Ini Kata Menpora Soal Kabar Penundaan PON Papua
Indonesia
Ini Kata Menpora Soal Kabar Penundaan PON Papua

Kemenpora membantah kabar yang beredar terkait penundaan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) Papua XX menjadi tahun 2022.

OTT Wali Kota Cimahi, KPK Sita Uang Rp420 Juta
Indonesia
OTT Wali Kota Cimahi, KPK Sita Uang Rp420 Juta

Dari OTT ini, Tim Satgas KPK disebut turut menyita uang tunai sebesar Rp420 juta.

BTS Meals Bikin Ojol dan Layanan Makanan Online Serbu dan Berkerumun di McDonald’s
Indonesia
BTS Meals Bikin Ojol dan Layanan Makanan Online Serbu dan Berkerumun di McDonald’s

terlihat banyak cabang McD yang tutup dan tidak dapat melakukan pemesanan lewat aplikasi seperti GrabFood dan Gofood atau layanan sejenisnya. Misalnya seperti di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, dari 11 cabang terdekat seluruh McD terlihat tutup di aplikasi GrabFood.

Datangi Polres Tangsel, Rahayu Saraswati Desak Pelaku Pelecehan Dirinya Diproses Hukum
Indonesia
Datangi Polres Tangsel, Rahayu Saraswati Desak Pelaku Pelecehan Dirinya Diproses Hukum

Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dari Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mendatangi Polres Tangsel.