Penghapusan Pasal Migas di UU Cipta Kerja Dinilai Mencurigakan Direktur LIMa Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)

MerahPutih.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menyoroti pernyataan Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas bahwa pasal 46 soal minyak dan gas bumi telah dihapus dari UU Cipta Kerja versi yang telah diserahkan kepada pemerintah. Menurut Ray, hal ini tidak bisa dianggap enteng.

"Penjelasan bahwa memang pasal itu telah dinyatakan dihapus sejak tapi awal tetapi tetap masuk dalam UU yang disahkan justru adalah pokok soalnya. Penjelasan itulah pokok soalnya," ujar Ray kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (23/10).

Ray mempertanyakan, kenapa pasal yang sudah dinyatakan dihapus tapi masih bisa masuk di dalam naskah UU yang bahkan disampaikan kepada presiden?.

Baca Juga

Hapus Pasal Migas di UU Ciptaker, Kemsesneg Dinilai Langgar UU

"Bukankah semestinya telah dilakukan penyisiran bahkan jauh sebelum UU ini ditetapkan di rapat paripurna," ujar Ray.

Ia menyebut, setidaknya terdapat tiga kali memontum untuk menyisir dan merapaikan naskah UU yang dimaksud. Seperti saat sinkronisasi naskah RUU paska pembahasan di rapat tingkat satu, lalu saat ada pandangan mini fraksi dan ketika paripurna berlangsung.

"Jadi dalam tiga fase itu, sejatinya pasal yang disepakati untuk dihapus dengan sendirinya sudah bisa dihapus. Maka penjelasan ketua baleg bahwa pasal itu lupa untuk dihapus adalah pokok soalnya," terang Direktur Lingkar Madani Indonesia.

"Tentu harus ada pemeriksaan lanjutan. Tidak cukup dengan pernyataan bahwa pasal itu lupa dihapus. Karena itulah pokok soalnya," ujar Ray.

Ia mengingatkan, peristiwa ini bukan hal pertama. Seperti terkait ayat tembakau yang ditemukan salah satu ayatnya hilang. Sekalipun ayat yang hilang telah dikembalikan, tapi DPR tetap melakukan pemeriksaan internal.

Ray mendesak Badan Kehormatan Dewan melakukan pemeriksaan internal untuk memastikan bahwa tidak ada unsur kesengajaan untuk tetap memasukan pasal 46 tentang migas itu ke dalam UU Cipta Kerja.

"Seluruh peristiwa ini memberi sinyal kuat memang ada proses legislasi yang tidak dilakukan dengan cara yang memadai. Unsur kebut atau cepat berakibat banyak hal yang sejatinya tidak perlu terjadi muncul secara beruntun," tutup Ray.

Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas mengatakan, Kemensesneg mengajukan perbaikan dalam naskah UU Cipta Kerja. Salah satunya adalah Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang seharusnya dihapus dari undang-undang sapu jagat itu.

“Itu benar, kebetulan Setneg yang temukan. Jadi itu seharusnya memang dihapus, karena itu terkait dengan tugas BPH (Badan Pengatur Hilir) Migas,” ujar Supratman saat dihubungi, Kamis (22/10).

Supratman menjelaskan, awalnya adalah keinginan pemerintah untuk mengusulkan pengalihan kewenangan penetapan toll fee dari BPH Migas ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pasal 46 yang sebelumnya berisi empat ayat kemudian ditambahkan satu ayat lagi untuk mengakomodasi keinginan pemerintah. Tetapi, keinginan tersebut tak disetujui oleh Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja sehingga diputuskan kembali ke UU existing.

Namun, pasal tersebut ternyata masih ada dalam naskah UU Cipta Kerja berjumlah 812 halaman yang dikirim oleh Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar. Baleg DPR, kata Supratman, juga telah memastikan bahwa pasal tersebut seharusnya dihapus.

“Itu benar seharusnya tidak ada, karena seharusnya dihapus. Karena kembali ke undang-undang existing, jadi tidak ada di UU Cipta Kerja,” ujar Supratman.

Baca Juga

Baleg DPR Akui Kemensesneg Ajukan Revisi 88 Halaman UU Cipta Kerja

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, bahwa perubahan sama sekali tak mengubah substansi yang telah disetujui di tingkat Panja. Termasuk dihapusnya Pasal 46 UU 22/2001, sebab di tingkat Panja hal itu memang seharusnya dihapus.

“Jadi itu kan soal penempatan saja dan koreksi, tidak mengubah isi sama sekali,” tegas Supratman. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemda Diminta Siaga Hadapi Klaster COVID-19 Bencana Alam
Indonesia
Pemda Diminta Siaga Hadapi Klaster COVID-19 Bencana Alam

Masyarakat yang terdampak banjir atau bencana alam, harus tinggal di lokasi pengungsian sehingga terjadi kerumunan di lokasi-lokasi tersebut. Kondisi ini, berpeluang menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.

Pemerintah Pulangkan Ratusan WNI dari Tiongkok Gelombang Kedua
Indonesia
Pemerintah Pulangkan Ratusan WNI dari Tiongkok Gelombang Kedua

Pemerintah Indonesia memulangkan 270 warga negara Indonesia dari Shanghai.

Omnibus Law Jadi Instrumen Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Omnibus Law Jadi Instrumen Pemulihan Ekonomi

Pemerintah akan mempermudah masa transisi dari dukungan defisit fiskal dan kebijakan moneter menjadi transformasi struktural.

Beri Penghargaan untuk Duo 'Nyinyir', Jokowi Dinilai Hormati Lawan Politik
Indonesia
Beri Penghargaan untuk Duo 'Nyinyir', Jokowi Dinilai Hormati Lawan Politik

Pemberian penghargaan Bintang Mahaputra Nararya kepada Fadli Zon dan Fahri Hamzah masih menimbulkan polemik.

Polda Metro tak Terbitkan Surat Izin Demo Buruh dan Mahasiswa Besok
Indonesia
Polda Metro tak Terbitkan Surat Izin Demo Buruh dan Mahasiswa Besok

Polda Metro Jaya menegaskan pihaknya tak menerbitkan surat izin unjuk rasa yang rencananya digelar elemen buruh dan mahasiswa, Selasa (20/10).

Bermula dari Saling Tantang di Instagram, Tawuran Berujung Kematian Pecah di Petojo
Indonesia
Bermula dari Saling Tantang di Instagram, Tawuran Berujung Kematian Pecah di Petojo

MD yang merupakan warga Kebon Jahe ini tewas setelah mengalami luka bacok dan dalam perawatan di RS Tarakan.

PN Jaksel Gelar Gugatan OC Kaligis Terkait Kasus 'Burung Walet' Novel Baswedan
Indonesia
PN Jaksel Gelar Gugatan OC Kaligis Terkait Kasus 'Burung Walet' Novel Baswedan

OC Kaligis meminta agar hakim mengabulkan gugatan yang diajukan untuk seluruhnya

Polisi: John Kei Perintahkan Anak Buah Bunuh Nus Kei karena Sengketa Lahan
Indonesia
Polisi: John Kei Perintahkan Anak Buah Bunuh Nus Kei karena Sengketa Lahan

Nana menjelaskan, motif John Kei melakukan penyerangan kepada Mus Key karena masalah pribadi yaitu pembagian hasil jual tanah.

Mendagri Tito Prediksi Corona Berakhir 2022
Indonesia
Mendagri Tito Prediksi Corona Berakhir 2022

"Itu skenario yang paling cepat," kata Tito

BPIP Sindir Elit Politik yang Suka Buat Keributan di Tengah Pandemi Corona
Indonesia
BPIP Sindir Elit Politik yang Suka Buat Keributan di Tengah Pandemi Corona

Menurutnya, elit politik seharusnya mengutamakan etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi tidak membuat gaduh hanya kepentingan politik.