Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Sejak 2023, Pemerintah menetapkan penggunaan quick response code (QR code) untuk mengendalikan pembelian Bahan Bakar Mintak (BBM) Subsidi agar potensi penyalahgunaan semakin berkurang.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyebut penggunaan quick response code (QR code) cukup efektif untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang tepat sasaran.
"Penggunaan QR code sendiri kalau menurut kami sebenarnya cukup efektif, di luar dari adanya penyimpangan-penyimpangan (yang terjadi),” kata Erika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/2).
Erika mengatakan, hal tersebut terbukti dari data yang menunjukkan terjadi penurunan konsumsi BBM subsidi terutama Jenis BBM Tertentu (JBT) atau solar pada pertengahan tahun 2022 hingga 2023.
Baca juga:
Bahlil Enggan Terburu-buru Matangkan Aturan Pengetatan Pembelian BBM Subsidi
BPH Migas mengklaim, pada tahun 2022 ke 2023 terjadi penurunan konsumsi solar. Lalu dari 2023 ke 2024 ada kenaikan, tapi sangat sedikit pertumbuhannya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Erika mengakui bahwa masih ada sejumlah penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi di berbagai wilayah di Indonesia, seperti pembelian berulang dengan QR code yang berbeda-beda di sebuah mobil dan truk.
Hal seperti ini, menimbulkan adanya total volume koreksi dan penyaluran BBM subsidi menjadi tidak tepat sasaran.
"Kami terus koordinasi dengan Pertamina untuk menanggulanginya. Salah satu saran seperti menggunakan PIN, jadi (hak BBM itu) benar-benar hanya digunakan oleh pemilik QR code tersebut," katanya. (*)
