Penggagas KLB Demokrat Menyesal Pernah Dukung SBY Jadi Ketum Darmizal (kanan), berbincang dengan Kepala Badan Komunikasi Publik, Razman Nasution (kiri), sebelum konferensi pers di Jakarta, Selasa (9/3). ANTARA FOTO/Akbar N Gumay

MerahPutih.com - Bekas kader Partai Demokrat, Darmizal, mengaku menyesal telah memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat pada 2015.

Darmizal mengaku saat itu dirinya mengumpulkan ketua DPD dan DPC untuk mendukung SBY menjadi orang nomor satu di partai berlambang Mercy biru tersebut.

Baca Juga

Menteri Jokowi Minta SBY-AHY Jangan Main Serang di Perkara Demokrat

"Sesungguhnya ini adalah salah satu kesalahan fatal saya, dan saya harus bertanggung jawab kepada seluruh kader dan kelak di hadapan Allah SWT," kata Darmizal dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, (9/3).

"Ini yang paling mengerikan, mungkin azab yang akan datang ke saya nanti," sambung dia.

Darmizal menceritakan, dalam KLB Partai Demokrat 2013, SBY didapuk menjadi ketua umum menggantikan Anas Urbaningrum yang terjerat kasus korupsi. Menurut dia, saat itu SBY berjanji hanya akan menjadi ketum hanya sampai 2015.

"Dalam arti kata, melanjutkan kepemimpinan ketua umum Anas Urbaningrum yang masih tersisa. Pikiran kami waktu itu, 2015 jika kemarin SBY jadi Presiden kemudian sebagai ketua umum belum full waktunya untuk memimpin partai," tegas Darmizal.

SBY saat konferensi pers di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3/2021). (ANTARA/M Fikri Setiawan)
SBY saat konferensi pers di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3/2021). (ANTARA/M Fikri Setiawan)

"Maka 2015 beliau tidak lagi jadi presiden kami berkeyakinan akan bekerja sepenuhnya untuk memimpin kami agar partai ini naik lebih lagi dari capaian 2009 yang menghantar hampir 148 kader mendapat kursi di parlemen," tambah dia.

Namun demikian, kata Darmizal, kegembiraan tidak berlangsung lama, lantaran pasca Kongres Partai Demokrat 2015 ada perubahan struktur organisasi di luar kongres yaitu terbentuknya BPOKK.

"Digugat oleh kader-kader yang kemudian diperbaiki pada munas Partai Demokrat di NTB. Lantas kenapa saya menyesal? Adalah ketika saya ketahui bahwa PO 01 dibuat oleh SBY yang menurut saya sangat tidak pas," tegas Darmizal.

Darmizal menekankan, jika hal tersebut sangat tidak baik dari sisi hukum lantaran partai menerbitkan satu peraturan organisasi (PO) yang tidak selayaknya untuk diterbitkan.

"Yaitu PO yang mewajibkan fraksi tingkat 1 provinsi, fraksi tingkat 2 kabupaten/kota, menyetor setiap bulan ke DPP Partai Demokrat. Menurut pikiran saya, secara hukum ini tidak baik. Namun sesuai moral, etika dalam berpolitik jauh lebih tidak baik lagi," ungkap Darmizal.

Darmizal sendiri merupakan satu dari eks kader yang berada di balik terselenggaranya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum. (Pon)

Baca Juga

Pemilihan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Sudah Di-setting

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komisi XI DPR Beberkan PR DK OJK Terpilih
Indonesia
Komisi XI DPR Beberkan PR DK OJK Terpilih

"Hal-hal ini adalah pekerjaan rumah yang belum sanggup dibereskan. Sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk diselesaikan oleh ADK OJK terpilih selanjutnya,” kata Puteri kepada wartawan.

[HOAKS atau FAKTA]: Elon Musk Beli Twitter, Akun Donald Trump Kembali Aktif
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Elon Musk Beli Twitter, Akun Donald Trump Kembali Aktif

Musk saat ini hanya memegang 9 persen saham Twitter dan tidak memiliki kemampuan untuk memulihkan akun Trump, seperti yang diklaim tweet tersebut.

Jokowi Bisa Jadi Bandul Politik di Pilpres 2024
Indonesia
Jokowi Bisa Jadi Bandul Politik di Pilpres 2024

"Jokowi bisa menjadi bandul politik. Artinya dukungan Pak Jokowi kepada siapa pun itu masih memiliki pengaruh," ujar Karyono.

Pemkot Solo Dirikan Sentra Vaksinasi di Graha Wisata
Indonesia
Pemkot Solo Dirikan Sentra Vaksinasi di Graha Wisata

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah, mendirikan sentra vaksinasi di Gedung Graha Wisata. Langkah tersebut dilakukan untuk mengejar capaian vaksinasi sesuai perintah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan.

Oknum Anggota TNI Terancam Hukuman Disiplin Terkait Rachel Vennya
Indonesia
Oknum Anggota TNI Terancam Hukuman Disiplin Terkait Rachel Vennya

"Nanti akan ada apakah hukuman disiplin atau hukuman pidana," ujar Kapendam Jaya Kolonel, Arh Herwin BS di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara, Jumat (15/10).

DPR Sebut Sudah Ingatkan OJK Soal Pinjol Ilegal, tapi Diam Saja
Indonesia
DPR Sebut Sudah Ingatkan OJK Soal Pinjol Ilegal, tapi Diam Saja

Anggota DPR Vera Febyanthy meminta OJK melindungi konsumen dan menjaga nama baik industri keuangan non-bank.

Ombudsman Minta KPK Angkat 75 Pegawai Tak Lolos TWK Jadi ASN
Indonesia
Ombudsman Minta KPK Angkat 75 Pegawai Tak Lolos TWK Jadi ASN

Ombudsman RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengangkat 75 pegawai lembaga antirasuah yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Polda Metro Jaya Tunda Mediasi Haris Azhar dengan Luhut
Indonesia
Polda Metro Jaya Tunda Mediasi Haris Azhar dengan Luhut

"Jadi kami memenuhi undangan dari penyidik Siber Polda Metro Jaya, sudah ketemu dengan penyidik dan ternyata acara hari ini ditunda oleh penyidik, ditunda untuk waktu yang belum ditentukan," ujar pengacara Haris, Pieter Ell

Ini Formasi CPNS dan PPPK Di Yogyakarta Yang Nihil Pelamar
Indonesia
Ini Formasi CPNS dan PPPK Di Yogyakarta Yang Nihil Pelamar

Pada tahun ini, Yogyakarta membuka penerimaan CPNS dan PPPK dengan total formasi penerimaan mencapai 930 formasi yang terdiri dari 546 CPNS dan 384 PPPK guru dan non guru.

Ajak Warga Ikut Vaksinasi, Wagub DKI: Jangan Percaya Hoaks
Indonesia
Ajak Warga Ikut Vaksinasi, Wagub DKI: Jangan Percaya Hoaks

"Jangan percaya berita hoaks. Sesuai dengan arahan Presiden, tadi sudah saya sampaikan, alhamdulillah Jakarta sudah mencapai 5,3 juta, sehingga target Insya Allah bisa dicapai," ucap Riza