Pengesahan RKUHP Perkuat Hukum Pidana Nasional Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly. ANTARA/Muhammad Zulfikar

MerahPutih.com - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang (UU), Selasa (6/12).

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menyampaikan bahwa RKUHP memperluas jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Hal itu disampaikan Yasonna saat membacakan pendapat akhir Presiden atas RKUHP dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12).

Baca Juga:

Menkumham Klaim Pengesahan RKUHP Jadi Momen Bersejarah

Yasonna menjelaskan, terdapat tiga pidana yang diatur dalam RKUHP, yakni pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus.

“Berkaitan dengan pidana pokok, RKUHP tidak hanya mengatur pidana penjara dan pidana denda saja, tetapi menambahkan pidana tutupan, pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial,” ujar Yasonna.

Perbedaan besar yang perlu digarisbawahi, lanjut Yasonna, adalah RKUHP tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, melainkan merupakan pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan pertimbangan terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk memperbaiki kehidupannya.

“Selain pidana mati, pidana penjara juga direformasi secara signifikan dalam RKUHP,” ungkap Yasonna.

Reformasi pidana penjara itu mengatur pedoman yang berisikan keadaan tertentu untuk sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana. Keadaan tersebut, antara lain, jika terdakwa adalah anak, berusia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun, baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan beberapa keadaan lainnya.

“Namun demikian, atas dasar mengutamakan keadilan, diatur pula ketentuan mengenai pengecualian atas keadaan tertentu di atas terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, tindak pidana diancam dengan pidana minimum khusus, atau tindak pidana tertentu yang membahayakan atau merugikan masyarakat, atau tindak pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara,” kata Yasonna, dalam rapat paripurna pengesahan RKUHP menjadi Undang-Undang tersebut.

Baca Juga:

DPR Minta Pemerintah Pastikan Implementasi KUHP Tidak Rugikan Masyarakat

Sebelum RKUHP disahkan, pemerintah melakukan sosialisasi berupa diskusi publik terjadwal yang diselenggarakan di 11 kota pada 2021 dan dialog publik yang diselenggarakan di 11 kota pada 2022 serta menerima masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan RKUHP.

Kegiatan sosialisasi dilakukan secara luring maupun daring yang dihadiri oleh unsur: aparat penegak hukum, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi mahasiswa, pers/media, organisasi profesi hukum, organisasi agama, masyarakat hukum pidana dan kriminologi Indonesia, dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

Dengan disahkannya RKUHP menjadi Undang-Undang, maka dapat menjadi peletak dasar bangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia sebagai perwujudan dari keinginan untuk mewujudkan misi dekolonisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar serta norma yang hidup, perkembangan dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia, dan sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggung jawab.

“RUU KUHP merupakan salah satu RUU yang disusun dalam suatu sistem kodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda,” ucap Yasonna.

Sejak kemerdekaan, Yasonna melanjutkan, KUHP warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie) telah berkembang secara masif dari asas-asas hukum pidana umum yang diatur dalam kodifikasi. Perkembangan ini berkaitan baik dengan hukum pidana murni maupun hukum pidana administratif, termasuk peraturan daerah.

“Perkembangan tersebut berkaitan erat dengan 3 (tiga) hal utama dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang (criminal act), perumusan pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility), dan perumusan sanksi baik berupa penjatuhan pidana (punishment) maupun pemberian tindakan (treatment),” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Tok! DPR Sahkan RKUHP Jadi UU

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tamu Undangan Resepsi Kesang Mulai Pejabat sampai Youtuber
Indonesia
Tamu Undangan Resepsi Kesang Mulai Pejabat sampai Youtuber

Presiden Jokowi akan mengundang para tamu pejabat negara. Kemudian Kaesang yang bekerja sebagai pengusaha dan sepakbola juga mengundang banyak tamu.

Kaget Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Klaim Selalu Kooperatif
Indonesia
Kaget Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Klaim Selalu Kooperatif

Presiden ACT, Ibnu Khajar menyayangkan, keluarnya keputusan Mensos tentang Pencabutan Izin Yayasan ACT. Dia menegaskan pihaknya selalu berusaha bersikap kooperatif untuk membuka transparansi pengelolaan keuangan.

Rampas Handphone Wartawan saat Meliput Ferdy Sambo, Oknum Polisi Diturunkan Jabatan
Indonesia
Rampas Handphone Wartawan saat Meliput Ferdy Sambo, Oknum Polisi Diturunkan Jabatan

Anggota polisi yang diproses hukum akibat kelalaian dalam penanganan perkara Irjen Ferdy Sambo kembali bertambah.

Irjen Ferdy Sambo Dilaporkan ke KPK
Indonesia
Irjen Ferdy Sambo Dilaporkan ke KPK

Jenderal bintang dua itu dilaporkan lantaran diduga menyuap petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

KPK Panggil Ulang Pengacara Lukas Enembe
Indonesia
KPK Panggil Ulang Pengacara Lukas Enembe

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jl. Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (24/11).

Prasetyo Edi Kembali Dipanggil KPK, Wagub DKI: Itu Hal yang Biasa
Indonesia
Prasetyo Edi Kembali Dipanggil KPK, Wagub DKI: Itu Hal yang Biasa

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengungkapkan, pemanggilan Prasetyo di KPK tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan, dan bukan merupakan sebuah masalah.

Jangan Dilewatkan, Berikut Rangkaian Kegiatan Kemeriahan HUT Ke-495 Jakarta
Indonesia
Jangan Dilewatkan, Berikut Rangkaian Kegiatan Kemeriahan HUT Ke-495 Jakarta

Pemerintah DKI menyiapkan berbagai kegiatan merayakan HUT Jakarta dari 24 Mei hingga 25 Juni 2022.

Ganjar Bacakan Rekomendasi Rakernas PDIP, Penentuan Capres Hak Megawati
Indonesia
Ganjar Bacakan Rekomendasi Rakernas PDIP, Penentuan Capres Hak Megawati

Ganjar menyampaikan sebanyak tujuh rekomendasi, yang salah satunya adalah keputusan bahwa keputusan calon presiden (Capres) PDIP adalah hak prerogatif Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.

 Harga Minyak Dunia Kembali di Bawah USD 90 Per Barel
Indonesia
Harga Minyak Dunia Kembali di Bawah USD 90 Per Barel

Rusia kemungkinan akan mengusulkan agar OPEC+ mengurangi produksi minyak sekitar 1 juta barel per hari (bph).

[HOAKS atau FAKTA]: Ada Fasilitas Rahim Buatan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ada Fasilitas Rahim Buatan

Di Twitter video tersebut diklaim merupakan temuan terkini ilmuan yang sudah memiliki fasilitas rahim buatan, selain itu unggahan di Facebook mengklaim bahwa orang tua dapat memilih karakteristik bayi yang mereka inginkan dari daftar menu.