Pengesahan APBD DKI 2022 Ditargetkan Rampung 26 November Logo DPRD DKI. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2022 sebesar Rp 84,88 triliun.

Setelah ini, agenda selanjutnya yakni rapat paripurna penandatanganan nota kesepahaman (MoU) rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2022.

Baca Juga

Pimpinan DPRD DKI Pastikan Anggaran Formula E tidak Ada Dalam APBD 2022

Wakil Ketua Bamus DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi mengatakan, berdasarkan kesepakatan hasil Bamus nantinya setelah paripurna MoU KUA-PPAS APBD 2022 akan dilanjutkan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI 2022 melalui pidato Gubernur sekaligus penyusunan pandangan umum fraksi-fraksi di waktu yang sama.

Kemudian, hasil pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD DKI 2022 sekaligus penyampaian jawaban Gubernur terhadap pandangan umum akan disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna Senin (15/11) pekan depan.

Sedangkan, pembahasan raperda APBD DKI 2022 di tingkat komisi-komisi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan digelar secara marathon mulai 16-17 November.

Selanjutnya, pembahasan dan pendalaman di komisi-komisi akan menjadi kompilasi pembahasan Raperda APBD DKI 2022 untuk dilaporkan dalam forum Badan Anggaran (Banggar).

"Proses perumusan akan dilakukan selama dua hari pada 18-19 November," kata Suhaimi.

Baca Juga

Ekonomi Diyakini Pulih, Anies Ajukan APBD 2022 Rp 80 Triliun

Penelitian akhir terhadap Raperda APBD DKI 2022 akan dilakukan dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) bersama pimpinan dewan, pimpinan dan anggota Banggar, pimpinan fraksi-fraksi bersama pimpinan komisi-komisi dan TAPD/eksekutif di 19 November.

Terakhir, Paripurna pengesahan Raperda tentang APBD DKI 2022 untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda) rencananya akan dilakukan pada 26 November 2021.

Dengan demikian, Suhaimi masih optimistis pembahasan KUA-PPAS APBD DKI 2022 hingga fase pengesahan menjadi Perda masih dilakukan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan melalui Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022. Dimana, seluruh pembahasan APBD di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota harus tuntas di 30 November 2021.

“Insha Allah sampai hari ini masih tetap di tanggal 26 (November), mudah-mudahan tidak ada pergeseran lagi. Karena ini sudah hampir final pembahasannya, jadi tinggal mencocokan-mencocokan saja,” pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Alasan DPRD-Pemprov DKI Bahas APBD di Puncak

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Libur Panjang Imlek, Pemkot Solo Larang ASN Pulang Kampung dan Piknik Luar Kota
Indonesia
Libur Panjang Imlek, Pemkot Solo Larang ASN Pulang Kampung dan Piknik Luar Kota

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah melarang ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pulang kampung dan berwisata di luar kota saat libur panjang Imlek pada akhir pekan ini.

Kemenkumham Diminta Evaluasi Pasca Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang
Indonesia
Kemenkumham Diminta Evaluasi Pasca Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) diminta melakukan evaluasi sistem penanganan kebakaran di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Vaksinasi COVID-19 Tenaga Kesehatan Hampir 100 Persen
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Tenaga Kesehatan Hampir 100 Persen

"Rincian vaksinasi tahap 1 sebanyak 1.096.095 orang nakes atau 74,63%. Dan vaksinasi tahap 2 sebanyak 482.625 orang nakes atau 32,86%," katanya

Tanah Bekas Galian Sumur Resapan Dekat SMP 216 Bikin Resah, Ini Respons Pemkot Jakpus
Indonesia
Tanah Bekas Galian Sumur Resapan Dekat SMP 216 Bikin Resah, Ini Respons Pemkot Jakpus

Selain itu, tampak pula dahan pohon melintang di tengah jalan

KPK Tetapkan Rudy Hartono Iskandar Tersangka Kasus Korupsi Lahan DKI
Indonesia
KPK Tetapkan Rudy Hartono Iskandar Tersangka Kasus Korupsi Lahan DKI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM), Rudy Hartono Iskandar sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Caketum Kadin Dukung Program Vaksinasi Gotong-Royong
Indonesia
Caketum Kadin Dukung Program Vaksinasi Gotong-Royong

Saat ini 22.736 perusahaan telah mengikuti program vaksinasi gotong-royong

KPK Amankan Dokumen Keuangan Terkait Kasus Suap Bupati Kuansing
Indonesia
KPK Amankan Dokumen Keuangan Terkait Kasus Suap Bupati Kuansing

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi terkait kasius dugaan suap terkait perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Marak Informasi Sensasi dan Hoaks, ASN Dituntut Jadi Corong Membumikan Pancasila
Indonesia
Marak Informasi Sensasi dan Hoaks, ASN Dituntut Jadi Corong Membumikan Pancasila

Narasi ini, kalau dibiarkan bisa berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa

TNI-Polri Dikerahkan Salurkan Bantuan Tunai untuk PKL dan Pemilik Warung
Indonesia
TNI-Polri Dikerahkan Salurkan Bantuan Tunai untuk PKL dan Pemilik Warung

"Presiden memutuskan TNI Polri diberi kewenangan untuk menyalurkan langsung kepada PKL dan warung," terang Sri kepada wartawan, Kamis (9/9).

Jadi Kapolri, Listyo Ganti Tagline Polisi
Indonesia
Jadi Kapolri, Listyo Ganti Tagline Polisi

Dalam kepemimpinan POLRI PRESISI, ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif.