Pengesahan Anggaran Jadi Langkah Awal Penyelenggaran Pemilu 2024 Bendera Partai Politik. (Foto: MP/ Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Semua jadwal, tahapan dan program Pemilu 2024 akan bisa dimulai jika anggaran penyelenggaraan pemilu sudah diketok atau disahkan oleh DPR dan pemerintah.

Mengingat tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 harus segera bergulir pertengahan 2022 ini, kepastian anggaran pemilu menjadi fokus yang penting untuk segera dibahas dan dituntaskan.

Baca Juga

Megawati Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

Anggota DPD RI, Fahira Idris mengungkapkan, pengesahan anggaran menjadi pangkal penyelenggaraan Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang.

Oleh karena itu dirinya meminta, baik pemerintah, DPR, KPU dan Bawaslu memfokuskan agendanya untuk segera membahas dan mengesahkan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Saya berharap setelah libur lebaran, pembahasan dan pengesahan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadi agenda utama pemerintah dan DPR," ujar Fahira Idris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/4).

Senator Jakarta ini menuturkan, postur anggaran pemilu bukan barang baru, karena sudah beberapa kali dibahas untuk pemilu-pemilu sebelumnya, sehingga sudah ada formatnya. Ia pun berharap anggaran pemilu bisa segera diselesaikan dengan pendekatan proporsional dan dalam bingkai efektif dan efisien.

"Starting point Pemilu 2024 adalah saat anggaran pemilu ini diketok. Karena tanpa itu, jadwal, tahapan dan program tidak bisa berjalan,” ujarnya.

Baca Juga

Begini Pembagian Tugas Anggota Bawaslu 2022-2027 Hadapi Pemilu

Menurut Fahira, penghematan memang harus menjadi perhatian utama penyusunan anggaran Pemilu 2024. Oleh karena itu baik KPU maupun Bawaslu diminta meyakinkan pemerintah dan DPR bahwa postur anggaran yang kedua lembaga ini susun pendekatannya adalah efektif dan efisien.

Artinya, kata Fahira, anggaran Pemilu 2024 harus disusun atas perencanaan kinerja sehingga dengan keterbatasan anggaran yang dipunyai pemerintah saat ini, tujuan penyelenggaraan pemilu yaitu jujur, adil dan demokratis tetap dapat tercapai.

"Dibahas secara cermat dan proporsional serta jangan berlarut-larut," imbuhnya.

Lebih lanjut Fahira menambahkan, jika memang anggaran Pemilu 2024 ada kenaikan signifikan dibanding anggaran pemilu-pemilu sebelumnya, maka harus ada alasan rasional dan argumen yang kuat dari KPU dan Bawaslu.

"Nanti, jika pun sudah diputuskan anggaran Pemilu 2024, dalam implementasinya KPU dan Bawaslu juga harus menerapkan prinsip efisiensi. Artinya jika memang kinerja sudah maksimal dan masih ada anggaran yang belum terserap bisa dikembalikan ke negara," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Pembahasan Tahapan dan Anggaran Pemilu Mundur ke Bulan Mei

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Selidiki Dugaan Keterlibatan Orang Dalam Terkait Pencurian Besi Kereta Cepat
Indonesia
Polisi Selidiki Dugaan Keterlibatan Orang Dalam Terkait Pencurian Besi Kereta Cepat

Polisi tengah menyelidiki dugaan keterlibatan orang dalam terkait kasus pencurian 111 ton besi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Sandiaga Nyatakan Harga Tiket Candi Borobudur Akan Berpihak pada Rakyat
Indonesia
Sandiaga Nyatakan Harga Tiket Candi Borobudur Akan Berpihak pada Rakyat

Rencana pemerintah kenaikan harga tiket ke area stupa Candi Borobudur sebesar Rp 750 ribu menjadi polemik.

2 Aplikasi Layanan Kependudukan  Kota Bandung Masuk Top 45 Inovasi Jabar 2021
Indonesia
2 Aplikasi Layanan Kependudukan Kota Bandung Masuk Top 45 Inovasi Jabar 2021

Saat ini, Disdukcapil berkordinasi dengan Dinas Sosial dan Penanganan Kemiskinan Kota Bandung (Dinsosnangkis).

Demokrat Ungkap Faktor Kenaikan Elektabilitas AHY
Indonesia
Demokrat Ungkap Faktor Kenaikan Elektabilitas AHY

“Kenaikan elektabilitas ini merupakan buah kerja-kerja kepartaian yang fokus membantu rakyat menghadapi pandemi COVID-19 dan memulihkan ekonomi,” ucap Deputi Riset dan Survei Balitbang DPP Partai Demokrat Mohammad Jibriel dalam siaran pers di Jakarta, Senin (10/1).

KPK Janji Bakal Usut Tuntas 8 Orang Dalam Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Janji Bakal Usut Tuntas 8 Orang Dalam Azis Syamsuddin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan mengusut tuntas dugaan adanya delapan orang dalam mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di lembaga antikorupsi.

57.100 Jemaah Haji Indonesia Telah Tiba di Arab Saudi
Indonesia
57.100 Jemaah Haji Indonesia Telah Tiba di Arab Saudi

Jumlah tersebut merupakan akumulasi kedatangan jemaah calon haji gelombang satu yang mendarat di Madinah dan gelombang kedua yang mendarat di Jeddah.

Pemkot Tangsel Wajibkan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Pasar
Indonesia
Pemkot Tangsel Wajibkan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Pasar

Kunjungan Pemkot Tangsel ke pasar untuk melakukan uji coba terhadap penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Sekjen PBB Sambut Baik Gencatan Senjata Israel-Jihad Islam
Dunia
Sekjen PBB Sambut Baik Gencatan Senjata Israel-Jihad Islam

Israel dan kelompok Jihad Islam Palestina di Jalur Gaza sepakat melakukan gencatan senjata, dengan mediasi dari Mesir.

JK Kenang Shinzo Abe saat Membahas Kereta Cepat
Indonesia
JK Kenang Shinzo Abe saat Membahas Kereta Cepat

Jusuf Kalla mengenang pertemuannya dengan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe saat Asia-Europe Meeting (ASEM) di Ulaanbaatar, Mongolia, tahun 2016, di mana saat itu, Shinzo Abe menghampirinya untuk berdiskusi soal proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya.

Penerapan PeduliLindungi di Pasar Tradisional Terkendala Belum Semua Punya Ponsel
Indonesia
Penerapan PeduliLindungi di Pasar Tradisional Terkendala Belum Semua Punya Ponsel

Penerapkan aplikasi PeduliLindungi di pasar tradisional di Solo ternyata tidak berjalan mulus.